Alih Generasi di Partai Golkar

Opini: Dono Prasetyo

Pimpinan Kolektif DPN Seknas Jokowi.

Selasa, 19 November 2019 | 10:03 WIB

Pada 3-6 Desember 2019, Partai Golkar akan mengadakan musyawarah nasional (munas) yang agenda utamanya adalah pemilihan ketua umum. Sudah santer diberitakan ada dua calon ketua umum yang bakal maju, yaitu Airlangga Hartarto (ketua umum saat ini) dan Bambang Soesatyo (pengurus DPP Golkar yang juga ketua MPR).

Sebagai partai yang sudah eksis sejak era Orde Baru, dinamika di Golkar selalu menarik untuk diamati. Golkar memiliki kemampuan adaptasi yang canggih, sehingga tetap bisa bertahan sampai hari ini. Dan dari waktu ke waktu selalu memiliki pendukung yang solid dan terus bertambah. Bandingkan dengan partai “warisan” Orde Baru lainnya, yakni PPP, yang tertatih-tatih dalam setiap pemilu, dan peroleh suaranya menunjukkan tren menurun.

Sejak masa reformasi, ketua umum Partai Golkar telah berganti beberapa kali. Artinya Partai Golkar tidak pernah kekurangan kader terbaik untuk tampil sebagai pimpinan, seperti Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie. Fenomena di Golkar sedikit berbeda dengan parpol lain, yang proses alih generasinya cenderung macet. Sejumlah parpol dipimpin oleh ketua umum yang mungkin sudah memimpin dua atau tiga periode, bahkan mungkin lebih. Partai menjadi terlalu tergantung pada figur ketua umum, dan Golkar mencoba menghindari fenomena seperti itu.

Dalam munas Golkar kali ini, selain soal kandidat ketua umum, isu lain yang mengemuka adalah soal bagaimana proses pemilihan ketua umum akan berjalan. Setidaknya ada dua model pemilihan yang akan dilakukan, yakni secara aklamasi atau melalui musyawarah mufakat. Masing-masing model memiliki pendukungnya sendiri dan tentu saja dengan konsekuensi yang berbeda pula.

Apabila pilihannya adalah model aklamasi, tentu ketua umum yang sekarang lebih berpeluang untuk terpilih kembali. Apabila menggunakan sistem musyawarah mufakat, selain ketua umum yang sekarang, figur-figur lain bisa juga maju sebagai calon ketua umum.

Apa pun model yang dipilih, sebaiknya jangan sampai terjadi friksi di tubuh Golkar, seperti yang pernah terjadi di masa lalu, ketika ada DPP “kembar” antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Saya kira para eksponen Golkar akan menyesuaikan diri dengan konteks demokrasi bangsa saat ini, yakni kebutuhan akan seorang negarawan, bukan lagi sekadar politisi. Sebab, negarawan akan berpikir menurut pertimbangan soliditas dan masa depan bangsa. Negarawan akan mempertimbangkan secara jernih, langkah mana yang akan meningkatkan kualitas demokrasi dan mana yang bakal merusak demokrasi.

Sebagai parpol yang sudah sangat terlatih menghadapi badai politik dan ingin terus eksis di tengah pasang-surut zaman, tentu Golkar sudah lebih paham jalan mana yang akan ditempuh. Pertanyaan terakhir adalah mungkinkah kita akan melihat ketua umum yang merupakan proses alih generasi dalam kepemimpinan Partai Golkar? Mari kita tunggu bersama.