Bimbel dan Ilusi Mutu Pendidikan

Opini: Indra Charismiadji

Penulis adalah Pemerhati dan Praktisi Edukasi 4.0, Direktur Eksekutif CERDAS (Center for Education Regulations & Development Analysis)

Jumat, 17 Januari 2020 | 08:00 WIB

Sekitar 25 tahun yang lalu, saya berkesempatan melanjutkan studi ke perguruan tinggi di AS. Untuk diterima menjadi mahasiswa di sana, salah satu persyaratannya adalah memiliki skor TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sekurang-kurangnya 500. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, saya mendaftarkan diri pada sebuah di sebuah lembaga pendidikan bahasa Inggris yang memberikan pelayanan bimbingan belajar (bimbel) TOEFL. Model persiapan yang diberikan lembaga tersebut mayoritas dalam bentuk drilling, yaitu latihan mengerjakan soal TOEFL secara terus-menerus, kemudian ada kalanya diajarkan trik-trik cara menerka jawaban terbaik dilihat dari konstruksi soal dan pilihan jawaban.

Akhirnya saya mengikuti tes TOEFL yang sesungguhnya. Skor TOEFL saya pada tes pertama tersebut 518, artinya saya langsung diterima di perguruan tinggi tersebut.

Pada hari pertama kuliah, saya baru menyadari mengapa ada persyaratan skor TOEFL minimum 500. Saya tidak mengerti sama sekali terhadap apa yang dosen ajarkan, dan dosen pun tidak memahami apa yang saya katakan.

Pengalaman pribadi saya ini membuktikan bahwa kemampuan bahasa Inggris saya di atas kertas dianggap baik dan mampu mengikuti perkuliahan dalam bahasa Inggris. Namun, pada kenyataannya kemampuan bahasa Inggris saya jauh dibawah 500 pada skala TOEFL.

UN Timbangan Rusak
Kondisi Ujian Nasional (UN) saat ini tidak jauh berbeda dengan ilustrasi tersebut. Alih-alih digunakan sebagai alat ukur kemampuan siswa dan kualitas pembelajaran, UN ternyata dapat dimanipulasi nilainya dengan berbagai cara.

Ada beberapa modus operandi dalam memanipulasi nilai UN. Pertama, manipulasi positif, di mana manipulasi tanpa melanggar aturan. Contohnya adalah menggunakan jasa bimbel untuk mendongkrak nilai UN. Bimbel secara umum akan men-drill siswa-siswanya dengan terus-menerus mengerjakan soal-soal UN. Siswa juga diajarkan trik-trik untuk menerka jawaban terbaik dari bentuk soal dan pilihan jawaban.

Model persiapan tes seperti ini akan membantu siswa mendapatkan nilai tinggi, tetapi pada dasarnya tidak menguasai materi. Mereka hanya disiapkan untuk mendapatkan nilai yang tinggi dalam tes. Ini berdampak pada cara belajar siswa yang tidak lagi membaca buku melainkan membaca tes.

Sebagai seorang praktisi pendidikan, konsep belajar seperti ini akan menjerumuskan anak karena mereka mendapatkan prestasi yang hanya sebatas kamuflase. Nilai tinggi akan dianggap sebuah prestasi tetapi kenyataannya mereka tidak menguasai materi yang diajarkan sama sekali.

Di sisi lain model pembelajaran seperti ini akan membunuh kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Padahal keterampilan-keterampilan tersebut wajib dimiliki oleh tenaga kerja abad 21.

Kedua, manipulasi negatif atau dengan sengaja melanggar regulasi untuk meningkatkan nilai UN. Contoh yang sering kita dengar antara lain kebocoran kunci jawaban UN. Beberapa rekan mantan peserta Indonesia Mengajar bercerita bahwa di pelosok-pelosok banyak kejadian UN dikerjakan oleh guru bukan siswa.

Ketiga, yang terakhir, adalah manipulasi di tingkat koreksi atau penilaian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UN itu bagaikan timbangan rusak. UN memang sebuah alat ukur tetapi hasil yang diukur tidaklah sesuai dengan kenyataan karena banyak terjadi manipulasi.

Saat mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berulang kali mengatakan bahwa UN dibutuhkan karena Indonesia butuh suatu standar dalam program pendidikan, saya setuju dengan butuhnya standar. Sayangnya bukan UN, karena sebuah standar harusnya tidak bisa dimanipulasi.

Dengan demikian format baru alat ukur hasil pembelajaran peserta didik yang baru saja disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dengan nama Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter harus mampu memberikan ukuran yang benar-benar mencerminkan hasil dari proses pendidikan yang dilalui, sehingga langkah dan kebijakan dapat diambil berdasarkan ukuran tersebut.

Bimbel dan Pembangunan SDM
Beberapa waktu yang lalu saya mencoba membuat survei di media sosial mengenai pandangan masyarakat tentang dampak bimbel pada pendidikan Indonesia. Sebanyak 51% mengatakan meningkatkan mutu, sedangkan 49% mengatakan menjatuhkan mutu pendidikan Indonesia.

Akhir-akhir ini, bertepatan dengan rilis survei PISA (Programme for International Student Assessment) 2018, sebuah survei internasional yang mengukur tiga kemampuan yakni matematika, sains, dan membaca bagi siswa yang berusia 15 tahun, saya melontarkan ide yang cukup kontroversial ke teman-teman di media massa. Saya katakan jika Presiden Joko Widodo serius dan berkomitmen untuk membangun SDM yang unggul, hal pertama yang butuh beliau lakukan adalah menutup lembaga bimbel atau melarang peserta didik untuk ikut bimbel. Langkah ini pernah dilakukan Korea Selatan pada 1980-an saat mereformasi pendidikan nasionalnya. Hasilnya, pendidikan Korea Selatan yang tadinya sangat buruk kini menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Logika munculnya bimbel sangatlah sederhana. Bimbel menjamur saat mutu pelayanan pendidikan di sekolah formal buruk. Semakin baik mutu pendidikan di sekolah formal, bimbel semakin tidak laku.

Ide saya tersebut menimbulkan berbagai macam reaksi. Banyak yang mendukung namun tidak sedikit yang menghujat di media sosial. Rata-rata yang berseberangan pendapat mengatakan bahwa bimbel itu halal, memutar roda perekonomian, dan membantu memberikan pelayanan yang tidak dapat diberikan sekolah. Mereka membela bimbel agar tidak disalahkan dengan turunnya mutu pendidikan Indonesia.

Saya tidak pernah menyalahkan bimbel. Mereka hanya mengambil kesempatan bisnis dari kelemahan sistem pendidikan kita. Saya justru menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berapa banyak anggaran yang sudah keluar untuk program-program pendidikan, baik dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, CSR, dana masyarakat sendiri yang keluar untuk membayar uang sekolah (sekolah swasta), uang kegiatan, dan bimbel. Kalau kita tarik mulai tahun 2000, jumlahnya sudah ribuan triliun. Tapi apa hasilnya? Menurut hasil survey PISA kemampuan membaca anak-anak kita tidak ada perubahan sama sekali, kemampuan matematika dan sains, walau ada peningkatan namun tidak signifikan apalagi jika dibandingkan dengan biaya yang telah keluar.

Ilusi
Hal yang paling bahaya dari kondisi itu semua adalah kita merasa semuanya baik-baik saja. Baik pemerintah maupun masyarakat terbuai dengan skor yang tinggi pada UN dan nilai-nilai yang diberikan di sekolah. Padahal, semua itu kamuflase. Faktanya SDM Indonesia dengan model pendidikan yang diterapkan memiliki keterampilan yang lebih rendah dibanding negara lain.

Kemampuan ilmu-ilmu dasar anak-anak Indonesia seperti membaca, matematika, sains, berada jauh di bawah rerata peserta didik dari negara-negara anggota OECD. Dan ini dibiarkan selama hampir 20 tahun. Hal yang sangat membahayakan masa depan bangsa.

Ada juga imbas munculnya karakter-karakter negatif dengan adanya bimbel, seperti ketidakjujuran karena adanya janji-janji peningkatan nilai siswa. Akibatnya, bimbel akan berupaya dengan segala cara agar hal tersebut tercapai dengan memberikan atau menjual bocoran ujian, adanya manipulasi nilai apalagi jika guru sekolah juga menjadi bagian dari bimbel.

Karakter mencari jalan pintas dengan segala cara untuk mencapai tujuan secara tidak langsung juga muncul dengan adanya bimbel. Rasa malas dan ketidakpedulian juga tumbuh baik pada siswa maupun guru, karena menggantungkan nilai pada pola bimbel saja. Dan yang terburuk adalah perubahan pola belajar dari belajar ilmu menjadi belajar soal.

Dari pengamatan saya di banyak daerah, peserta didik semakin sedikit belajar menggunakan buku, karena mayoritas belajar kertas soal. Ini sudah melenceng dari tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Peserta didik harus dibimbing bagaimana menghadapi tantangan kehidupan bukan sekadar tes, apalagi tes yang dimanipulasi.

Melihat fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehadiran bimbel menghadirkan ilusi bahwa mutu pendidikan Indonesia meningkat, tetapi kenyataannya justru mutu pendidikan Indonesia semakin terpuruk. Ini adalah pola pembodohan bangsa yang terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi banyak pihak yang mengambil keuntungan finansial dengan pola yang selama ini berjalan.

Hal ini yang mendasari pernyataan saya di beberapa media, yang menyarakan Presiden untuk melarang berdirinya bimbel atau melarang peserta didik ikut program bimbel karena bertentangan dengan konsep pembangunan sumber daya manusia.

Hal yang paling bahaya dari kondisi itu adalah kita merasa semuanya baik-baik saja. Baik pemerintah maupun masyarakat terbuai dengan skor yang tinggi pada UN dan nilai-nilai yang diberikan di sekolah. Padahal, semua itu kamuflase. Faktanya SDM Indonesia dengan model pendidikan yang diterapkan memiliki keterampilan yang lebih rendah dibanding negara lain.

Kemampuan ilmu-ilmu dasar anak-anak Indonesia seperti membaca, matematika, sains, berada jauh di bawah rerata peserta didik dari negara-negara anggota OECD. Dan ini dibiarkan selama hampir 20 tahun. Hal yang sangat membahayakan masa depan bangsa.

Ada juga imbas munculnya karakter-karakter negatif dengan adanya bimbel, seperti ketidakjujuran karena adanya janji-janji peningkatan nilai siswa. Akibatnya, bimbel akan berupaya dengan segala cara agar hal tersebut tercapai dengan memberikan atau menjual bocoran ujian, adanya manipulasi nilai apalagi jika guru sekolah juga menjadi bagian dari bimbel.

Karakter mencari jalan pintas dengan segala cara untuk mencapai tujuan secara tidak langsung juga muncul dengan adanya bimbel. Rasa malas dan ketidakpedulian juga tumbuh baik pada siswa maupun guru, karena menggantungkan nilai pada pola bimbel saja. Dan yang terburuk adalah perubahan pola belajar dari belajar ilmu menjadi belajar soal.

Dari pengamatan saya di banyak daerah, peserta didik semakin sedikit belajar menggunakan buku, karena mayoritas belajar kertas soal. Ini sudah melenceng dari tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Peserta didik harus dibimbing bagaimana menghadapi tantangan kehidupan bukan sekadar tes, apalagi tes yang dimanipulasi.

Melihat fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehadiran bimbel menghadirkan ilusi bahwa mutu pendidikan Indonesia meningkat, tetapi kenyataannya justru mutu pendidikan Indonesia semakin terpuruk. Ini adalah pola pembodohan bangsa yang terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi banyak pihak yang mengambil keuntungan finansial dengan pola yang selama ini berjalan.

Hal ini yang mendasari pernyataan saya di beberapa media, yang menyarakan Presiden untuk melarang berdirinya bimbel atau melarang peserta didik ikut program bimbel karena bertentangan dengan konsep pembangunan sumber daya manusia.

Peran Guru
Di berbagai belahan dunia, program pembangunan SDM akan selalu dimulai dari guru. Sering kita dengar kisah bagaimana Kaisar Hirohito membangun kembali Jepang setelah negaranya hancur akibat kerusakan yang diakibatkan oleh bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki.

Setelah menyerah kepada Sekutu, Kaisar Hirohito mengumpulkan semua jenderal yang masih hidup dan menanyakan kepada mereka, “Berapa jumlah guru yang tersisa?”.

Para jendral pun bingung mendengar pertanyaan Kaisar Hirohito dan menegaskan bahwa mereka masih bisa menyelamatkan dan melindungi Kaisar walau tanpa guru. Namun, Hirohito kembali berkata, “Kita telah jatuh, karena kita tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang. Tapi kita tidak tahu bagaimana mencetak bom yang sedahsyat itu. Kalau kita semua tidak bisa belajar bagaimana kita akan mengejar mereka? Maka kumpulkan sejumlah guru yang masih tersisa di seluruh pelosok kerajaan ini, karena sekarang kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan.”

Hal senada juga kita temui dari negara tetangga kita yang tidak memiliki sumber daya alam sama sekali tetapi mampu mengoptimalkan aset yang mereka miliki, yaitu SDM secara optimal melalui pendidikan. Almarhum Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, berkeyakinan untuk mendidik SDM masa depan yang unggul, mereka harus dididik oleh generasi masa kini yang terunggul.

Artinya guru-guru Singapura adalah representasi dari SDM terunggul milik Singapura. Konsep tersebut telah berhasil membawa Singapura diakui sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, dan juga telah membawa warga negaranya ke tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi.

Finlandia sebagai negara yang juga dianggap salah satu sistem pendidikan terbaik dunia melalui konsep yang sama. Semua dimulai dari guru-guru terpilih yang kualitasnya tinggi.

Bagaimana dengan Indonesia? Masih terngiang ditelinga saya percakapan beberapa orang tua tentang bimbel untuk anak-anaknya. Mereka membandingkan kualitas bimbel yang satu dengan lain dari segi berapa banyak pengajarnya yang masih berstatus sebagai mahasiswa PTN atau lulusan PTN tetapi bukan yang dari LPTK. Mereka rela membayar mahal dengan keyakinan bahwa kemampuan pedagogi para mahasiswa atau lulusan PTN ini jauh di atas para gurunya di sekolah.

Pandangan pemerintah secara umum tidak jauh berbeda dengan masyarakat. Data di Kemdikbud menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah siswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Indonesia dari tahun 1999 ke tahun 2015 ada 17%, tetapi pertumbuhan guru ASN 23% dan guru honorer 860%. Guru honorer direkrut oleh pemerintah daerah dengan pertumbuhan yang fantastis dan jauh dari pertumbuhan jumlah siswa, seharusnya menimbulkan pertanyaan bagi berbagai pihak tentang urgensi dan tujuan perekrutan tersebut.

Pemerintah berusaha menjaga mutu pendidikan dengan mewajibkan gelar kesarjanaan yang linear untuk para pendidik. Tetapi apa yang terjadi? Justru makin bermunculan ijazah-ijazah palsu yang membuat kondisi pendidikan Indonesia semakin rusak dan terpuruk mutunya.

Untuk itulah demi menjaga mutu pendidik yang tinggi, ada baiknya agar setiap pendidik memiliki Surat Registrasi Guru (SRG), seperti yang dimiliki oleh profesi lain. SRG adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sehingga secara hukum diakui oleh negara sebagai guru yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan tindakan keguruan. Mereka wajib memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial seperti yang diamanatkan dalam pasal 10 UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Untuk menjadikan Indonesia negara maju pada 2045, sebagaimana pidato Presiden Joko Widodo saat dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2019 di hadapan Sidang MPR, pembangunan SDM harus menjadi prioritas. Kesuksesan program pembangunan SDM terletak pada pelaksana program tersebut alias SDM masa saat ini. Untuk itu, penunjukan pejabat-pejabat pembuat kebijakan pendidikan, rektor, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan dosen haruslah tepat.

Selain itu perlu upaya debugging. Dalam konsep coding atau pemrograman komputer, diyakini bahwa tidak ada yang sempurna. Demikian pula dengan program pembangunan SDM ini, semua program hendaknya secara berkala dievaluasi dan diperbaiki agar tujuan tercapai.

Hal yang perlu disadari, kebutuhan memiliki generasi penerus yang unggul bukanlah kepentingan rezim, golongan, suku, agama, maupun kelompok tertentu, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu program ini wajib didukung, dilaksanakan, dan menjadi tanggung jawab bersama. Semoga impian kita bersama dapat terwujud di tahun 2045.