Merdeka Belajar untuk Masyarakat yang Belum Merdeka

Opini: Indra Charismiadji

Penulis adalah Pemerhati dan Praktisi Edukasi 4.0, Direktur Eksekutif CERDAS (Center for Education Regulations & Development Analysis)

Rabu, 29 Januari 2020 | 07:00 WIB

Pernah mendengar kasus penggunaan aplikasi “tuyul” yang merugikan Gojek, kabarnya hingga ratusan juta? Atau penggunaaan aplikasi fake GPS untuk memanipulasi posisi GPS agar mendapatkan penumpang walau posisinya masih jauh? Atau penipuan untuk menguras saldo Gopay, bahkan bisa juga juga menguras saldo rekening pengguna.

Kejadian-kejadian tersebut membuktikan bahwa orang Indonesia memang ahli dalam mengakali bet bagai aturan dengan tujuan untuk mengambil sebuah keuntungan. Mengakali aturan muncul karena adanya jiwa memberontak. Adanya jiwa memberontak muncul karena merasa tidak merdeka. Jika sudah merdeka, apa faedahnya untuk memberontak.

Secara konsep, paket kebijakan Mendikbud sudah tepat. SDM unggul yang kritis, kolaboratif, komunikatif, kreatif, dan inovatif haruslah SDM yang merdeka. Walaupun demikian, implementasi dan aplikasi paket-paket kebijakan Merdeka Belajar ini memiliki tantangan yang tidak ringan.

Walter Moesly, seorang novelis Amerika Serikat mengatakan bahwa kemerdekaan adalah sebuah kondisi pikiran (freedom is state of mind). "Our bodies cannot know absolute freedom but our minds can". Tubuh kita tidak akan mampu mengetahui arti kemerdekaan secara mutlak tetapi pikiran kita mampu.

Kita lihat pada paket kebijakan Merdeka Belajar. Sat salah satu poinnya adalah penghapusan Ujian Nasional (UN), yang muncul di kepala sebagian besar masyarakat Indonesia adalah tidak perlunya lagi belajar. Banyak yang mengatakan bahwa hal ini akan membuat penerus bangsa menjadi lembek dan lemah karena tidak ada dorongan belajar. Pola pikir seperti ini membuktikan bahwa dalam benak orang Indonesia, peserta didik baru mau belajar jika ada UN. Apakah ini bisa disebut mental merdeka?

Untuk kebijakan Kampus Merdeka ini sendiri, apa yang sekarang beredar di masyarakat? Kuliah sekarang cukup 5 semester saja. Berarti selama ini mahasiswa Indonesia merasa “terpaksa” untuk kuliah selama 8 semester.

Bagaimana juga dengan respons pihak pengelola perguruan tinggi yang mayoritas menanyakan payung hukum dari kebijakan Kampus Merdeka tersebut? Apakah itu suatu bentuk dari pikiran merdeka?

Dalam beberapa kesempatan, Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan bahwa konsep kebijakan beliau membutuhkan guru penggerak, kepala sekolah penggerak, dosen penggerak, guru besar penggerak, rektor penggerak, dan mereka-mereka yang bergerak atas kesadaran sendiri bukan sekadar menjalankan perintah. Di sini Mendikbud sudah menyadari bahwa kunci dari program pendidikan adalah bukan sistemnya, bukan teknologinya, bukan kurikulumnya, tetapi manusianya.

Di berbagai belahan dunia, program pembangunan SDM akan selalu dimulai dari guru. Sering kita dengar kisah bagaimana Kaisar Hirohito membangun kembali Jepang setelah negaranya hancur akibat kerusakan yang diakibatkan oleh bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah menyerah kepada Sekutu, Kaisar Hirohito mengumpulkan semua jendral masih hidup yang tersisa menanyakan kepada mereka “Berapa jumlah guru yang tersisa?“.

Para jenderal pun bingung mendengar pertanyaan Kaisar Hirohito dan menegaskan bahwa mereka masih bisa menyelamatkan dan melindungi Kaisar walau tanpa guru. Namun, Kaisar Hirohito kembali berkata, “Kita telah jatuh, karena kita tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang. Tapi kita tidak tahu bagaimana mencetak bom yang sedahsyat itu. Kalau kita semua tidak bisa belajar bagaimana kita akan mengejar mereka? Maka kumpulkan sejumlah guru yang masih tersisa di seluruh pelosok kerajaan ini, karena sekarang kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan.”

Hal senada juga kita temui dari negara tetangga kita yang tidak memiliki sumber daya alam sama sekali tetapi mampu mengoptimalkan asset yang mereka miliki yaitu sumber daya manusia secara optimal melalui pendidikan. Almarhum Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, berkeyakinan untuk mendidik sumber daya manusia masa depan yang unggul, mereka harus dididik oleh generasi masa kini yang terunggul. Artinya guru-guru Singapura adalah representasi dari SDM terunggul milik Singapura. Konsep tersebut telah berhasil membawa Singapura diakui sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia dan juga telah membawa warga negaranya ke tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi.

Guru Merdeka
Kedua paket kebijakan Mendikbud, sayangnya tidak menyebutkan sama sekali tentang bagaimana pencetak SDM penggerak untuk mewujudkan kondisi Merdeka Belajar. Apakah guru-guru dan dosen-dosen Indonesia sudah merdeka? Atau mereka semua masih bekerja secara rutin dan berdasarkan perintah?

Kalau mereka belum merdeka, konsepnya diubah pun tidak akan terjadi perubahan. Yang saya takutkan adalah Kemdikbud kembali berfungsi sebagai event organizer (EO) semata, yang membuat banyak kegiatan, menghabiskan ribuan triliun rupiah uang rakyat, tapi hasilnya kemampuan membaca saja tidak ada perkembangan di 20 tahun terakhir. Sekadar informasi, saat ini guru-guru di Indonesia kebingungan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 1 lembar, mereka menunggu format resmi dari Kemdibud. Apakah ini yang namanya merdeka?

Saran saya, Kemdikbud harus memulai dulu dari peningkatan kompetensi para pendidik. Model program pengembangan profesi untuk mencetak pendidik penggerak ini akan saya tuliskan pada artikel lain. Apabila sistemnya dahulu yang diubah tetapi mindset SDM-nya masih inlander dalam arti belum merdeka, pasti hasilnya tidak sesuai.

Beberapa tahun yang lalu saya mencoba menerapkan konsep merdeka kerja seperti di Barat, di mana orang tidak perlu datang ke kantor. Apa yang terjadi, ternyata sebagian besar mengartikannya sebagai tidak usah bekerja tetapi terima gaji. Banyak yang ternyata mengambil pekerjaan lain atau kegiatan-kegiatan lain dan melupakan tugas utamanya tetapi menuntut gaji. Inilah yang terjadi jika konsep merdeka diterapkan pada orang-orang yang belum merdeka.