Adang Defisit Dagang

Opini: William Henley

Founder IndoSterling Group

Senin, 10 Februari 2020 | 07:00 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto pada 15 Januari 2019 mengumumkan perkembangan ekspor dan impor Indonesia selama Desember 2019. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor pada bulan terakhir tahun 2019 itu mencapai US$ 14,47 miliar, sedangkan nilai impor tercatat US$ 14,50 miliar. Dengan demikian, defisit neraca perdagang selama Desember 2019 sebesar US$ 30 juta.

Apabila diakumulasi dengan kinerja perdagangan dari Januari hingga November, maka neraca perdagangan Indonesia pada tahun lalu mengalami defisit US$ 3,2 miliar. Perinciannya adalah nilai ekspor kumulatif mencapai US$ 167,53 miliar, sementara nilai impor kumulatif tercatat US$ 170,72 miliar.

Kalau dibandingkan dengan defisit neraca perdagangan tahun 2018 yang sebesar US$ 8,7 miliar, tentu realisasi kinerja perdagangan tahun lalu lebih baik. Namun, nominal impor yang lebih besar ketimbang ekspor, jelas perlu digarisbawahi. Sebab, perekonomian yang sehat harus ditunjukkan oleh surplus neraca perdagangan. Mungkinkah hal itu terwujud?

Apa yang Terjadi?
Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita perlu menilik kembali data BPS. Apabila dicermati, ada penurunan pada nilai ekspor dan impor pada tahun lalu. BPS mencatat ekspor kumulatif 2019 sebesar US$ 167,53 miliar, turun tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat US$ 180,6 miliar. Setali tiga uang, impor kumulatif 2019 juga anjlok dari US$ 188,63 miliar menjadi US$ 170,72 miliar.

Mengapa ini bisa terjadi? Sulit untuk tidak mengaitkan hal itu dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Mengapa? Selama tahun lalu, eskalasi perang dagang antara dua negara adidaya itu telah berimbas kepada pelemahan pertumbuhan ekonomi global.

Pada Oktober 2019, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan perekonomian dunia hanya tumbuh 3,0% pada tahun lalu. Angka itu lebih rendah dibanding proyeksi IMF per Juli 2019 sebesar 3,2%. IMF bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi global pada 2019 menjadi yang terburuk sejak krisis keuangan global pada 2008.

Dampak nyata perekonomian dunia yang melemah tertransmisikan pada kegiatan ekspor dan impor. Tidak hanya AS dan Tiongkok yang terdampak, melainkan juga mitra dagang kedua negara itu, termasuk Indonesia.

AS, seperti kita tahu, sudah sejak lama menjadi raksasa perdagangan global. Namun, Tiongkok belakangan juga tumbuh menjadi pemain utama dalam urusan dagang. Maka tak ayal ketika Negara Uwak Sam dan Negeri Panda berperang, efek yang timbul pun tidak main-main.

Harapan 2020
Lalu, bagaimana dengan kinerja ekspor dan impor tahun ini? Satu hal yang pasti, kondisi perekonomian global masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Faktor utama masih perang dagang antara AS dan Tiongkok.

Betul bahwa pada 15 Januari 2020, kedua negara sudah menandatangani kesepakatan dagang fase I. Namun penandatangan itu belum cukup. Masih banyak tantangan dalam negosiasi dagang antara kedua negara.

Kemudian ada faktor dari geopolitik di Timur Tengah. Baru-baru ini, kematian Jenderal Qassem Soleimani, pemimpin pasukan Quds yang merupakan cabang dari Garda Revolusi Iran, di dekat Bandara Internasional Baghdad, Irak, 3 Januari lalu, oleh militer AS, telah membuat tensi meningkat.

Setelah itu, Iran panas dan melancarkan serangan balasan ke pangkalan milik AS. Presiden Donald Trump memastikan tidak akan melakukan pembalasan dari sisi militer, melainkan ekonomi.

Belum lagi ketidakpastian karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) yang mulai berlaku 31 Januari 2020. Bank Dunia pun sudah merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini yang diperkirakan hanya naik tipis 0,1% dari 2,4% pada tahun lalu, menjadi 2,5% pada 2020.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun ini diprediksi tidak akan jauh dari kisaran 5%. Sedangkan target dalam APBN 2020 sebesar 5,3%.

Di saat seperti ini, berharap kepada perekonomian global bukan pilihan yang bijak. Mau tidak mau, Indonesia harus bergantung kepada kinerja perdagangan sendiri. Bagaimana caranya?

Pemerintah sudah punya solusi dan telah dilakukan bertahun-tahun, yaitu mencari pasar baru. Selama ini, relasi ekspor dan impor Indonesia masih didominasi negara yang itu-itu saja seperti AS, Tiongkok, India, dan Uni Eropa.

Pemerintah, melalui kolaborasi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri memang terus mengupayakan pasar-pasar baru seperti negara-negara di Amerika Selatan, Afrika, hingga Timur Tengah. Namun, efektivitas kerja-kerja kantor dagang di negara-negara itu harus ditingkatkan.

Dari sisi impor, Presiden Joko Widodo sudah meluncurkan program B30 beberapa waktu lalu. B30 ini tentu menjadi bagian dari upaya menekan impor, terutama minyak mentah dan hasil minyak. Mengapa? Sebab, penambahan campuran biodiesel tentu akan mengurangi minyak mentah dan hasil minyak.

Sebelum B30, pemerintah sudah menjalankan B20. Kemenko Perekonomian mengestimasi B20 menekan impor solar 3,5 juta kiloliter sehingga pemerintah bisa menghemat Rp 51,73 triliun.

Pada saat bersamaan, ekspor sawit pun bisa meroket mencapai US$ 21,4 miliar atau melebihi nilai ekspor migas. Sedangkan tenaga kerja yang terlibat langsung berjumlah 5,5 juta orang dan 12 juta orang tenaga kerja tidak langsung.

Sejatinya masih ada banyak lagi solusi untuk mengerek ekspor maupun impor. Namun yang pasti, semua membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak terkait.

Pada akhirnya, defisit perdagangan memang harus diselesaikan. Sebab itulah satu-satunya cara untuk mengurangi kebergantungan pada aliran modal dari luar negeri. Seperti itu tuturan Martin Feldstein, ekonomi senior asal Harvard University yang tiada 11 Juni 2019.