Memulangkan Anak-anak Indonesia dari Sarang Teroris

Opini: Seto Mulyadi

Penulis adalah ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI); anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Kemkumham RI

Jumat, 14 Februari 2020 | 07:00 WIB

Meskipun telah menyatakan tidak akan memulangkan 689 eks warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung ISIS, pemerintah masih mempertimbangkan untuk memulangkan anak berusia di bawah sepuluh tahun dari kalangan tersebut. Demikian dinyatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

Menarik untuk didalami mengapa usia sepuluh tahun yang dijadikan sebagai patokan oleh pemerintah. Boleh jadi pemerintah berasumsi bahwa ini berhubungan dengan kerentanan anak dalam menerima sugesti (suggestibility). Jika anak berusia di bawah sepuluh tahun dianggap memiliki suggestibility tinggi, itu bermakna bahwa anak-anak tersebut masih mudah untuk diluruskan pola pikirnya. Dengan suggestibility-nya yang tinggi, anak-anak mudah disusupi paham kekerasan ala ISIS. Namun demikian pula sebaliknya, dengan suggestibility-nya yang tinggi, mereka juga--semoga--mudah dibersihkan dari pengaruh eksternal yang destruktif.

Apabila pemerintah nantinya benar-benar berpatokan pada usia sepuluh tahun tersebut, pemerintah patut untuk memberikan penjelasan logis dan sesuai hukum. Bila tidak, terdapat risiko bahwa pemerintah bisa saja dinilai diskriminatif terhadap anak-anak Indonesia berusia sepuluh tahun ke atas yang berada di kamp ISIS.

Tanpa mengabaikan kompleksitas yang ada, saya termasuk pihak yang berpendapat bahwa negara patut berupaya maksimal memulangkan anak-anak Indonesia yang dibawa oleh keluarga mereka untuk bergabung dalam ISIS. Salah satu pijakan global mengenai anak-anak dalam situasi seperti itu adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2427 tahun 2018. Resolusi tersebut menggarisbawahi perlunya memberikan perhatian khusus berupa perlakuan bagi anak-anak yang terkait dengan kelompok-kelompok bersenjata non-negara, termasuk mereka yang melakukan aksi terorisme.

Wajib
Sebutlah ISIS adalah organisasi teroris. Orang-orang yang masuk ke dalam ISIS, dengan demikian, adalah para teroris. Namun simpulan sedemikian rupa perlu dikoreksi ketika subjek yang dibahas adalah orang-orang yang masih berusia anak-anak.

Orang dewasa yang masuk ke dalam ISIS patut disikapi sebagai teroris. Mereka memiliki tingkat kebahayaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun berbeda dengan anak-anak. Kelompok individu tersebut tidak berprakarsa untuk bergabung ke dalam ISIS. Keberadaan mereka di lokasi ISIS adalah konsekuensi yang tidak bisa mereka elakkan. Anak-anak itu ke sana semata-mata karena kehidupan mereka dalam kekuasaan orang tua. Anak-anak tersebut tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan tentang diri mereka sendiri, apalagi kemampuan untuk merealisasikan keputusannya.

Dengan kondisi inferior sedemikian rupa, maka sudah tepat sebutan yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak, yaitu “anak korban jaringan terorisme”. Korban, bukan pelaku. Ini juga selaras dengan The Paris Principles (2007) bahwa anak-anak yang tersangkut dengan kelompok bersenjata harus dipertimbangkan utamanya sebagai korban kejahatan terhadap hukum internasional dan bukan sebagai pelaku semata.

UU Perlindungan Anak bahkan menempatkan anak korban jaringan terorisme sebagai salah satu kategori anak penerima perlindungan khusus. Secara spesifik, UU yang sama memerincikan bahwa cakupan perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme meliputi edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme. Ini adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.

Atas dasar itu, seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait perlu menggeser kerangka berpikir sekaligus kerja mereka. Bahwa, mengacu UU Perlindungan Anak, kerangka yang dikedepankan terhadap anak-anak korban jaringan terorisme adalah lebih pada proteksi (perlindungan) dan bukan sekuriti (keamanan).

Kerumitan yang berpotensi muncul adalah bagaimana cara membawa anak-anak pulang ke Indonesia sementara orang tua mereka tidak berkehendak untuk itu. UU Perlindungan Anak memang memungkinkan dilakukannya pemisahan anak dari orang tua. Namun peluang di atas kertas tentu tidak serta-merta dapat diimplementasikan di lapangan. Salah penerapan, pemerintah kita bisa melakukan kekeliruan besar mirip dengan tragedi generasi terampas (stolen generation) saat Pemerintah Australia pada masa silam memisahkan sekian banyak anak Aborigin dan Selat Torres dari orang tua mereka.

Kiranya hal ini tidak akan terjadi. Semoga.