Urgensi Penguatan Kepolisian Indonesia

Opini: Emrus

Dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan

Selasa, 3 Maret 2020 | 09:30 WIB

Sekalipun sangat sedikit negara di dunia tidak memiliki militer, namun setiap negara mempunyai institusi kepolisian. Kepolisian diperlukan sebuah negara berdaulat.

Realitas itu juga disadari para pendiri negeri ini. Di negara kita dari aspek yuridis, eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diakui dan sangat strategis serta kuat. Sebab, keberadaan, fungsi, dan tugas kepolisian secara eksplisit tertuang pada UUD 1945 Pasal 30, Tap MPR Nomor VII Tahun 2000 pasal 6 hingga 10, serta UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada pasal 30 ayat (4), UUD 1945 memberikan tugas mulia kepada Polri. Ayat ini mengamanatkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Sebagai amanat konstitusi, siapapun kepala negara di republik ini, sama sekali tidak bisa membubarkan lembaga Polri. Selain itu, nama lembaga tersebut tertulis dengan huruf besar setiap awal kata dari “Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Hal itu mengandung makna strategis sebagai salah satu organ negara sangat penting.

Merujuk pada narasi ayat (4) tersebut, Polri merupakan alat negara, bukan alat kekuasaan rezim pemerintahan tertentu. Bukan pula alat politik pragmatis para aktor politik, baik sebagai individu, atau kelompok sosial, atau partai politik sekalipun. Sebagai alat negara, isi ayat ini sangat jelas bahwa Polri mempunyai kewenangan penuh menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Ini tugas mulia. Karena itu, aparat Polri harus berintegritas kukuh, memiliki keterampilan dan profesionalitas serta pengorbanan tanpa batas. Bahkan nyawa pun mereka pertaruhkan dalam menunaikan tugas di lapangan.

Berdasarkan berbagai aspek yuridis tersebut, menurut hemat saya, penguatan kepolisian menjadi keharusan diwujudkan oleh semua komponen bangsa, baik dari internal maupun eksternal kepolisian. Hal ini agar Polri dapat melaksanakan tugas dan kewenangan secara prima dan optimal dalam rangka kesejahteraan setiap warga negara di bidang keamanan dan ketertiban.

Faktor Internal dan Ekternal
Dari aspek penguatan internal, Polri senantiasa melakukan perbaikan ke dalam di berbagai lini dan sektor secara terus-menerus. Beberapa tahun belakangan ini, di bawah kepemimpinan Tito Karnavian, dan kemudian diteruskan oleh Idham Azis sebagai kapolri, telah menunjukkan kinerja menggembirakan. Sebagai contoh, Polri berpacu meningkatkan kinerja dengan program promoter.

Promoter menjadi rujukan bagi setiap aparat kepolisan dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 30 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada program Promoter ini tertera tiga unsur perilaku bersinergi simultan satu dengan lain yaitu, profesional, modern, dan terpercaya.

Profesional, artinya, selain berbasis pada hukum positif, polisi juga gesit, cekatan, inisiatif, kreatif, inovatif, dan tidak diskriminatif atas dasar status sosial dan kedekatan politik kekuasaan dengan siapa pun, baik secara vertikal maupun horisontal. Dengan profesionalitas ini, dipastikan mampu memperkuat institusi Polri.

Modern. Dengan perubahan dunia yang begitu cepat, setiap aparat kepolisian wajib memiliki pengetahuan dan pemahaman sangat mumpuni terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) terkait langsung atau tidak langsung dengan tugas dan kewajibannya. Untuk mengantisipasi dan atau menindak kejahatan komunikasi multidimensi yang sedang terjadi di berbagai media sosial menggunakan teknologi informasi saat ini, misalnya, aparat polisi mutlak menguasai filosofi, penggunaan, dan proses kerja iptek, sehingga mereka dapat berpatroli di dunia dengan efektif dan melakukan proses tahapan hukum selanjutnya secara profesional. Dengan demikian, Polri berkemampuan menangani berbagai kasus kejahatan canggih yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Terpercaya, menyangkut keredibilitas Polri sebagai institusi negara. Unsur ini tidak kalah pentingnya dari dua unsur sebelumnya dalam rangka penguatan kepolisian. Artinya, dalam melaksanakan tugasnya di tengah masyarakat, aparat polisi menjadi bagian solusi permasalahan yang dihadapi rakyat. Kehadiran polisi menjadi dirindukan dan dinantikan rakyat di Tanah Air. Salah satu contoh terpercaya, sekalipun kasusnya termasuk kategori sangat sulit dan melibatkan oknum petugas, baru-baru ini Polri mampu mengungkap dugaan pelaku penyiraman air keras kepada seorang penyidik KPK.

Sedangkan faktor eksternal dapat diungkap dari wacana di ruang publik. Bisa saja muncul kritik tajam tak berdasar yang dialamatkan kepada aparat atau bagian organ tertentu di institusi kepolisian. Tetapi dikemas seolah kritik, sembari membuat argumentasi dengan narasi, “lembaga negara tidak boleh anti kritik”. Sayangnya, bila kita dalami, narasi kritik tersebut, acapkali belum disertai fakta, data, bukti, dan landasan hukum memadai.

Akibatnya, yang tertinggal di peta kognisi publik adalah pesan kritik memosisikan kepolisian di ruang publik secara kurang produktif. Publik umum biasanya tidak begitu peduli apakah kandungan kritik didukung oleh fakta, data, bukti terverifikasi, atau tidak. Di sisi lain, efek negatif kritik semacam itu seolah diabaikan begitu saja oleh pengkritik itu sendiri. Wacana semacam ini, dari aspek komunikasi, patut diduga sebagai bentuk kejahatan komunikasi.

Sebagai contoh, pernah mengemuka pandangan dilontarkan seseorang di ruang publik yang berpotensi melemahkan salah satu organ institusi kepolisian di tengah masyarakat, dengan menyebut kata “ATM” dari rangkaian kalimatnya, tanpa disertai fakta, data, bukti, serta analisis kuat. Bisa jadi yang bersangkutan belum menyadari betapa kacaunya situasi keamanan dan ketertiban dalam suatu kelompok sosial (negara), misalnya, dengan keberadaan lembaga kepolisian yang diperlemah kekuatan eksternal yang tidak bertangung jawab. Harus diakui pula, sekalipun polisi eksis di suatu negara, memang kejahatan masih ada. Namun, harus diakui bahwa kriminal akan lebih merajalela tanpa keberadaan kepolisian.

Fakta menunjukkan, Polri telah bekerja keras mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat sesuai tanggung jawab yang ditugaskan negara melalui konstitusi. Sejak Polri didirikan, atau lebih dekat mulai era reformasi hingga sekarang, Polri mampu mengelola dan mengendalikan keamanan dan ketertiban, sehingga eksistensi negeri ini tetap terjaga. Sebab, banyak hal bisa terjadi dengan eskalasi tinggi mengancam kebersamaan dan kebhinnekaan di negeri ini bila Polri selama ini tidak bekerja maksimal.

Agenda nasional tahun ini melaksanakan pilkada serentak tahun di 270 daerah, dengan perincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Karena itu, penguatan institusi kepolisian dari faktor internal dan ekternal harus terjaga baik oleh semua pihak, tanpa kecuali.