Covid-19 dan Tekanan Ekonomi

Opini: Joko Tri Haryanto

Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Kamis, 5 Maret 2020 | 10:10 WIB

Pascapengumuman pasien positif Covid-19, sedikit terjadi kepanikan di masyarakat. Secara spontan mereka berduyun-duyun menyerbu mal dan toko untuk memborong persediaan di tengah kekhawatiran yang melanda. Tak heran jika berbagai imbauan terus disampaikan banyak pihak untuk meredakan isu rush yang sempat marak diembuskan.

Virus corona memang makin menghebat penyebarannya di seluruh dunia. Jika awalnya hanya di Wuhan, Tiongkok, kini lebih dari 80 negara terinfeksi. Travel warning pun menjadi jamak diberlakukan oleh hampir seluruh kepala negara. Tercatat hingga kini lebih dari 3.000 korban meninggal, sementara lebih 90.000 warga dunia lainnya telah dinyatakan positif terinfeksi.

Awalnya virus ini dianggap tidak seganas varian penyakit lainnya, seperti SARS dan juga flu burung. Namun demikian persepsi tersebut tampaknya perlu disesuaikan lagi mengingat betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan.

Beberapa bursa utama di dunia ikut melemah, harga saham terkoreksi sangat tajam sementara beberapa pertandingan olahraga utama dunia pun mengalami penundaan. Yang paling mengenaskan tentu penghentian untuk sementara penerbangan sejumlah maskapai ke beberapa negara yang ditengarai berkontribusi besar atas perkembangan Covid-19 di dunia.

Pariwisata memang menjadi sektor terdampak utama penyebaran Covid-19. Bagi Indonesia, sektor pariwisata jelas diprediksi mengalami pukulan yang sangat signifikan, khususnya di kuartal I tahun ini. Sektor terdampak lainnya adalah industri penerbangan domestik akibat penutupan beberapa rute utama ke Tiongkok.

Karenanya, diperlukan terobosan baru dan sejumlah inovasi untuk mengatasi dampak kelesuan ini. Jika tidak, target jumlah wisatawan mancanegara tahun 2020 sebesar 17 juta kunjungan, tampaknya akan menjadi sangat mustahil untuk dapat direalisasikan. Sebagai perbandingan, tahun 2019 saja realisasi kunjungan wisatawan mancanegara hanya mendekati angka 16,4 juta kunjungan dari target 18 juta.

Presiden dalam beberapa kesempatan telah menetapkan pariwisata sebagai sektor prioritas baru bagi peningkatan produk domestik bruto (PDB) nasional. Ketika isu menjaga keberlanjutan kekayaan sumber daya alam (SDA) makin menguat, kontribusi optimal dari sektor pariwisata memang sangat dibutuhkan demi menggeser sumbangan kelapa sawit (CPO), batu bara, dan migas yang secara tradisional selalu menempati posisi tiga besar sumbangan ke PDB nasional.

Merujuk pada Visi Pariwisata 2015-2019, kontribusi pariwisata pada 2019 diharapkan mampu mencapai 7,5% PDB dengan penerimaan devisa sebesar Rp 280 triliun. Jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 13 juta orang dan indeks daya saingnya naik ke posisi 30 dari 42 pada 2017.

Daftar Apik Pariwisata
Kinerja 2020 juga menghadapi tantangan atas daftar apik pariwisata di tahun 2019. Dimulai dari penghargaan sebagai negara terfavorit pilihan traveller dunia versi Conde Nast Traveler. Dalam rilis yang berjudul "Top 20 Countries in The World: Readers’ Choice Award 2019", Indonesia dinyatakan berhasil menjadi juara dengan perolehan angka 92,78, disusul oleh Thailand, Portugal, Sri Lanka, serta Afrika Selatan.

Publisher ternama Inggris, Rough Guides, juga sepakat menempatkan Indonesia sebagai negara terindah keenam di dunia, setelah Afrika Selatan, Italia, Selandia Baru, Kanada, dan Skotlandia. Suasana perdesaan, rasa ketenangan pulau-pulau terpencil serta puncak gunung yang menjulang menjadi keunggulan utama Indonesia, selain adat istiadat, ragam kuliner serta lebih dari 500 jenis dialek bahasa yang membuat kagum para traveler yang mengisi pooling penilaian.

Kinerja mencorong juga diraih oleh jenis wisata lainnya ketika Indonesia ditetapkan sebagai pusat destinasi wisata halal (halal tourism) terbaik tahun 2019. Anugerah tersebut disematkan oleh Global Moslem Travel Index (GMTI) 2019, setelah mengungguli 130 destinasi wisata lainnya dari seluruh dunia. Sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, status ini sebetulnya bukan hal yang mengejutkan meski dapat menjadi salah satu bentuk diversifikasi jenis pengembangan wisata.

Bentuk pengelolaan pariwisata nasional juga terus diperbaiki. Pemerintah sudah berkeyakinan bahwa infrastruktur wisata harus selesai tahun 2020. Tak ayal jika koordinasi lintas sektor terus dikebut mengingat banyak kendala justru muncul oleh persoalan di internal ini. Tim gabungan lintas sektor juga dibentuk dengan daftar kinerja unggulan (quick wins) tahun 2019, berupa penggalian secara maksimal beragam potensi wisata di level destinasi melalui pendekatan storynomics tourism, pelibatan peran dari seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, sekaligus membuka peluang masuknya pendanaan swasta beriringan dengan pendanaan publik via skema public private partnership (PPP) dalam membangun pusat-pusat hiburan.

Tak ketinggalan, pemerintah juga menyelesaikan dokumen integrated tourism master plan (ITMP) yang berisi dukungan aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi pariwisata, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) pariwisata dengan masyarakat dan industri, peningkatan promosi pariwisata lewat kegiatan branding advertising and selling (BAS) serta pengembangan wisata berkelanjutan dengan konsep environment community and economic value (ECEV).

Hasil kalkulasi, pemerintah merampungkan hitungan kebutuhan infrastruktur di lokasi wisata superprioritas. Untuk pengembangan wisata di Labuan Bajo, total kebutuhan mencapai Rp 6,3 triliun dengan fokus utama finalisasi pembangunan hotel, marina, area komersial dan pelabuhan kapal feri. Pembangunan wisata di Danau Toba mencapai Rp 2,2 triliun untuk penyelesaian The Kaldera-Toba Nomadic Escape di zona otoritas Kabupaten Toba Samosir, sekaligus groundbreaking glamping di lokasi yang sama.

Untuk destinasi Borobudur, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun khusus untuk pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo. Sedangkan kebutuhan anggaran wisata di Likupang, Sulawesi Utara, belum dapat ditentukan karena sedang diupayakan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Ketika semua bentuk perbaikan ini terus dipertahankan atau justru ditingkatkan, penulis yakin bahwa pariwisata memang layak menjadi sektor andalan ke depannya. Meningkatnya level koordinasi sektor dalam pengelolaan juga berfungsi sebagai salah satu penangkal berbagai shock external yang mungkin muncul, seperti merebaknya Covid-19 saat ini. Kesiapan internal yang makin positif memang menjadi andalan dalam menangkal segala jenis tantangan agar tidak menimbulkan tekanan ekonomi yang sangat signifikan. 

Tulisan ini juga dimuat Suara Pembaruan edisi Kamis, 5 Maret 2020.