Anak Ibu Berapa?

Opini: Solita Sarwono

Psikolog, sosiolog, dan spesialis gender, bermukim di Negeri Belanda

Rabu, 11 Maret 2020 | 09:00 WIB

Jika bertemu dengan perempuan usia 30 tahun ke atas, pertanyaan, “Anak ibu berapa?” sering diajukan oleh ibu-ibu di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Jika perempuan itu menjawab, “Belum punya”, biasanya dikomentari, “Ikut KB, ya?”, disangkal dengan, “Tidak, menikah saja belum, kok.” Lalu disusul dengan saran, “Jangan suka milih-milih jodoh, dong. Menikahlah dan punya anak.”

Percakapan seperti itu sangat mengesalkan buat banyak perempuan zaman now, apalagi karena yang “menyalahkan” statusnya yang masih lajang itu adalah orang yang baru dikenalnya. Ada stigma yang kuat terhadap perempuan yang masih lajang setelah menginjak usia di atas 25 tahun. Mereka sering dianggap menyebabkan aib keluarga, sehingga mendapat tekanan dari keluarga dan teman sebayanya untuk segera melepaskan status lajangnya.

Aib atau rasa malu inilah yang merupakan faktor pendorong terjadinya pernikahan anak. Gadis-gadis di bawah umur dinikahkan dengan laki-laki kenalan orangtuanya yang acapkali jauh lebih tua dari gadis itu, sebab mereka ingin mengalihkan tanggung jawab mengurus anaknya kepada menantunya. Bahkan di beberapa masyarakat tradisional di Asia dan Afrika, orangtua meminta mahar yang tinggi untuk anak gadisnya. Gadis belia itu dijadikan “objek dagang”, tanpa dihiraukan perasaannya. Malah di India dan beberapa negara di Afrika, gadis-gadis praremaja dari keluarga miskin diperjualbelikan, dan diselundupkan ke Eropa atau negara-negara kaya lainnya, dijadikan pekerja seks.

Perkawinan di bawah umur akan menyebabkan anak perempuan kehilangan kesempatan bersekolah. Tanpa pendidikan, peluang kerjanya sempit sehingga dia secara finansial terpaksa bergantung pada suaminya, membuat posisinya lemah. Tanpa pendidikan, perempuan tidak dilatih pikirannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, dan untuk mempertahankan diri terhadap tuduhan yang keliru dari suami atau mertuanya. Istri yang tidak berpendidikan sangatlah mudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak berdaya melepaskan diri dari lingkaran masalah yang membelenggunya.

Setelah menikah, diharapkan sang pengantin lekas hamil dan mempunyai anak karena masyarakat menganggap perempuan yang belum menikah dan belum mempunyai anak itu belum sempurna. Padahal banyak alasan yang menyebabkan perempuan tidak atau belum punya anak. Kondisi ekonomi adalah salah satu faktor penyebabnya. Biaya membesarkan dan mendidik anak itu mahal. Apalagi jika orangtua bercita-cita mendidik anak setinggi mungkin.

Selain itu perempuan juga ingin mendapat kebebasan untuk bekerja dan mengembangkan karier, agar ilmu yang telah diperolehnya dari pendidikan menengah maupun perguruan tinggi tidak terbuang sia-sia. Sebagai pekerja penuh waktu, pekerja perempuan tidak ingin diganggu oleh urusan mengasuh dan mendidik anak serta mengurus dan melayani suami. Jika timbul masalah dalam urusan keluarganya, masyarakat sekitar mudah mencapnya sebagai perempuan yang ambisius, terlalu mementingkan pekerjaannya, sehingga menelantarkan keluarga.

Tidak sedikit perempuan yang meninggalkan pekerjaan atau kariernya setelah menikah atau setelah melahirkan anak pertaman. Ada yang melakukannya dengan suka-rela karena ingin merawat dan mengasuh sendiri anaknya, tidak menyerahkan tanggung jawab pengasuhan itu kepada pengasuh anak di rumah maupun di tempat penitipan anak (TPA). Tipe ibu semacam ini menganggap asuhan dan didikan ibu kandung lebih bermutu daripada asuhan baby-sitter atau pengasuh di TPA.

Namun, ada pula ibu-ibu yang terpaksa mengasuh sendiri anak-anaknya, karena keterbatasan penghasilan pasangan, atau karena istri tidak diizinkan oleh suami untuk bekerja. Biasanya larangan bekerja oleh suami/keluarga itu berhubungan dengan status sosial atau norma budaya.

Laki-laki (atau keluarganya) khawatir diejek warga sekitar sebagai suami yang tidak mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Pepatah yang menyatakan anak perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya akan masuk dapur juga, masih dianut oleh sebagian warga masyarakat tradisional. Ada juga suami yang memaksa istri menghentikan kariernya karena dia merasa terancam oleh kesuksesan istrinya. Sikap seperti ini merupakan salah satu hal yang menghambat kemajuan kaum perempuan.

Berpikiran Terbuka
Untunglah pandangan masyarakat urban dan penduduk di negara-negara maju, telah terbuka. Perempuan yang masih lajang di usia berkepala 3 atau 4 dan berkarier, sudah mulai dianggap lumrah, bukan aib lagi. Perempuan yang berpendidikan tinggi dan menempati jabatan tinggi dalam pemerintahan, perusahaan swasta, bahkan sukses di organisasi internasional makin banyak.

Rata-rata usia pernikahan perempuan makin meningkat, usia ibu pada saat melahirkan anak pertama pun meningkat. Di Belanda, misalnya, rata-rata usia ibu saat melahirkan anak pertamanya adalah 29,7 tahun (2017).

Perceraian pun tidak dianggap tabu lagi. Juga di Indonesia. Ibu tunggal yang bekerja penuh sambil tetap menjalankan tugasnya membesarkan dan mendidik anak-anaknya, patut diacungi jempol. Kaum perempuan diberikan kebebasan berpendapat, bergerak, berpolitik, memilih pasangan, menentukan kapan dia akan membina keluarga, dan apakah dia akan memiliki anak atau tidak. Bahkan di negara-negara maju, perempuan bebas menentukan orientasi seksualnya, antara lain menjadi lesbian atau transgender.

Tingkat kemajuan perempuan di dunia berbeda-beda. Dalam satu negara saja perbedaan itu dapat terlihat. Kemajuan yang paling bermakna adalah perbaikan tingkat pendidikan dan meningkatnya kebebasan perempuan, sehingga terjadi peningkatan status perempuan dalam keluarga maupun di masyarakat.

Setiap perubahan memberikan dampak positif dan negatif. Belum tentu laki-laki bersedia menerima kemajuan perempuan yang dapat mengancam posisi dan dominasinya. Bisa jadi perempuan yang berani berubah akan menghadapi tantangan dan kritik dari sekitarnya, termasuk dari sesama perempuan, sehingga dia kembali ke pola pikir dan gaya hidupnya yang lama. Atau dia justru memperkuat dirinya untuk terus melawan arus tradisi dan menjadi perempuan yang berpikiran maju. Semoga peringatan Hari Perempuan Internasional memperhatikan nasib kaum perempuan yang masih tertindas dan terbelakang.