Stimulus Berlanjut

Opini: Investor Daily

Daily news and information on financial markets and investments.

Kamis, 12 Maret 2020 | 09:23 WIB

Stimulus fiskal terus digulirkan pemerintah guna menggerakkan ekonomi yang tersendat akibat epidemi virus corona (Covid-19). Setelah paket pertama yang terutama ditujukan untuk membantu sektor pariwisata dan yang terkait, kini stimulus akan diberikan untuk menolong sektor manufaktur yang terancam gangguan produksi.

Bulan lalu, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus fiskal pertama untuk menolong keluarga miskin, sektor pariwisata, maskapai penerbangan, perhotelan, restoran, dan properti. Insentif pertama berupa tambahan bantuan tunai bagi keluarga miskin sebesar Rp 50.000 menjadi Rp 200.000 per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM), yang berlaku selama enam bulan, mulai Maret 2020.

Kedua, percepatan peluncuran Kartu Prakerja di tiga provinsi, yaitu Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau yang banyak mengandalkan sektor pariwisata.

Ketiga, di bidang perumahan, ada penambahan anggaran Rp 1,5 triliun masing-masing untuk subsidi bunga Rp 800 miliar dan subsidi uang muka Rp 700 miliar.

Keempat, insentif untuk wisatawan domestik, dengan anggaran yang disiapkan Rp 443,39 miliar. Bentuk insentif ini adalah diskon 45-50% tiket pesawat untuk kuota 25% kursi pesawat dari setiap penerbangan menuju 10 destinasi wisata unggulan, yang berlaku 1 Maret hingga 31 Mei 2020.

Kelima, pengurangan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) sebesar 20% yang berlaku 1 Maret hingga 31 Mei 2020.

Keenam, diskon harga bahan bakar jenis avtur di bandara pada 9 destinasi wisata yang berlaku pada Maret-Mei 2020.

Ketujuh, pemerintah pusat meniadakan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pada 10 destinasi wisata unggulan tersebut selama enam bulan ke depan. Sebagai kompensasinya, pemerintah pusat memberi subsidi atau hibah kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah, total anggarannya Rp 3,3 triliun.

Untuk paket stimulus selanjutnya, pemerintah akhirnya memutuskan mau menanggung pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak gaji karyawan di sektor manufaktur selama enam bulan. Sebelumnya, pemerintah hanya menyebut akan memberikan penundaan PPh Pasal 21, dan belum memutuskan sektor mana yang diberikan fasilitas dan berapa lama waktunya. Meski belum diumumkan secara resmi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah memastikan pemerintah bakal memberikan penundaan pembayaran PPh Pasal 22 dan Pasal 25 untuk sektor manufaktur selama enam bulan.

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor. Sedangkan PPh Pasal 25 bisa diartikan sebagai pajak yang dibayarkan tiap bulan untuk orang pribadi dan badan yang memiliki kegiatan usaha.

Meski PPh Pasal 22 dan Pasal 25 nantinya tetap harus dibayar setelah enam bulan, tetapi relaksasi tersebut bisa memberikan kelonggaran bagi industri manufaktur yang menghadapi situasi sangat sulit seperti sekarang. Industri manufaktur kita yang selama ini banyak mengandalkan impor bahan baku/penolong dari Tiongkok kini menghadapi masalah, terutama akibat tersendatnya pasokan dari negeri itu yang terkenal dengan harga barangnya yang murah. Akibatnya, industri harus segera mencari pasokan dari negara lain dan harga bahan baku pun sudah bergerak naik. Sedangkan persediaan bahan baku di gudang diperkirakan sudah bakal habis dalam 2-3 bulan ke depan.

Itulah sebabnya, sektor manufaktur di Tanah Air harus segera ditolong. Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, paket stimulus kedua nanti tidak hanya mencakup insentif pajak dan anggarannya lebih besar dari paket pertama. Paket jilid II akan mencakup delapan kebijakan, yakni empat yang berkaitan dengan prosedur ekspor-impor dan empat kebijakan lain terkait fiskal.

Mengingat industri kita masih banyak mengimpor bahan baku karena belum ada substitusi impor, pemerintah memastikan akan memperluas insentif bagi impor bahan baku yang ditujukan untuk ekspor dan relaksasi PPh. Selain relaksasi PPh, kemungkinan juga ada relaksasi bea masuk (BM) barang impor terkait bahan baku produksi. Salah satu kemudahan lain yang akan ditawarkan pemerintah adalah berbagai perizinan yang membutuhkan sertifikat khusus--seperti surat keterangan asal (SKA) atau health certificate--bisa dikeluarkan di titik-titik ekspor.

Stimulus jilid II tersebut diharapkan bisa mulai berlaku April mendatang, setelah kebijakan ini difinalisasi dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini. Pemerintah juga akan menyiapkan payung hukumnya, baik dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK), peraturan menteri perdagangan (permendag), dan peraturan menteri perindustrian. Kebijakan tersebut dijadwalkan direvisi setelah berlaku selama enam bulan dengan pelonggaran pajak juga berpotensi diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi terkait dampak dan efektivitasnya.

Namun demikian, stimulus itu tentu saja masih jauh dari memadai. Setidaknya, stimulus tersebut harus juga diberikan untuk sektor lain, yang kini hampir semuanya juga terpukul dampak virus corona. Apalagi, harga barang-barang konsumen pun sudah bergerak naik di tengah bisnis yang melesu.

Relaksasi pajak yang lebih besar inilah yang akan sungguh-sungguh bisa mengungkit kembali daya beli masyarakat. Semua pekerja sudah seharusnya bisa mendapatkan tambahan dari dana yang selama ini harus disetorkan ke negara untuk pembayaran pajak gajinya, sehingga bisa membeli barang-barang untuk memperkuat daya tahan terhadap serangan virus corona.

Sedangkan bagi industri, penangguhan pajak penghasilan bisa menolong aliran uang atau cash flow perusahaan, sebelum nantinya--enam bulan kemudian--tetap harus disetor ke sistem perpajakan. Jika perusahaan-perusahaan ini bisa terselamatkan, maka otomatis akan berdampak positif pula terhadap sektor manufaktur, properti, serta pariwisata dan yang terkait.