Gagasan Karantina Wilayah

Opini: Dr Rio Christiawan

Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya

Senin, 30 Maret 2020 | 08:00 WIB

Pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang karantina wilayah menyusul peningkatan jumlah masyarakat yang terinfeksi pandemi corona (Covid-19). Langkah itu juga dilatari pertimbangan jumlah daerah terdampak Covid-19 yang meningkat dari hari ke hari.

Aturan tentang karantina wilayah ini dapat dipandang sebagai bentuk penyelesaian setelah pemerintah tidak memilih opsi lockdown seperti banyak negara lainnya. Tagar #lockdown sempat menjadi trending pada saat presiden Joko Widodo mengumumkan tidak memilih opsi itu untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kary Butcher (2014), bahwa kebijakan lockdown di negara kepulauan, khususnya yang memiliki ukuran luas seperti Indonesia, akan lebih sulit dilakukan dan akan lebih mengorbankan banyak hal jika dibandingkan kebijakan lockdown di negara yang teritorialnya berada dalam satu hamparan. Artinya masyarakat tidak dapat membandingkan Indonesia dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, yang memiliki wilayah jauh lebih kecil, bahkan dibanding dengan Tiongkok maupun negara Eropa lainnya yang wilayahnya berada dalam satu hamparan.

Meskipun banyak hal positif yang bisa kita pelajari dari Tiongkok maupun negara tetangga lainnya terkait lockdown, namun karakteristik penanganan pandemi di Indonesia berbeda dengan negara tetangga. Ini mengingat Indonesia berbentuk negara kepulauan dengan ukuran yang luas. Lebih kompleksnya lagi batas wilayah Indonesia dengan negara lainnya tidak saja berupa batas perairan namun juga batas daratan.

Melihat karakteristik tersebut, maka karantina wilayah merupakan kebijakan yang tepat. Sebab, karakteristik setiap wilayah berbeda dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Misalnya di Kalimantan yang berbatasan darat dengan Malaysia, tentu berbeda penanganannya dengan di Jawa yang memiliki kerentanan sosial lebih tinggi.

Karantina wilayah adalah konsep lockdown sebagian (partial lockdown) dengan syarat dan kondisi yang akan menyesuaikan dengan karakteristik geografis maupun sosial-ekonomi masing-masing wilayah. Karantina wilayah dilakukan sebagai upaya kompromi optimalisasi penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Ini sekaligus menghindari kelumpuhan total dari segala aspek jika dilakukan total lockdown. Total lockdown pada negara kepulauan dengan ukuran luas seperti Indonesia justru dapat memicu persoalan lain seperti kerentanan sosial.

Payung Hukum
Beberapa waktu yang lalu Wali Kota Malang sempat mengumumkan lockdown di wilayahnya guna menghindari sebaran Covid-19, meskipun dibatalkan setelah Presiden menyatakan bahwa lockdown merupakan wewenang pemerintah pusat. Kini setelah area terdampak Covid-19 semakin luas banyak daerah melakukan hal serupa, seperti kota Tegal yang kini melakukan karantina wilayah. Bengkulu secara resmi juga telah mengajukan permohonan lockdown kepada Presiden. Banyaknya daerah yang berinisiatif mengajukan karantina wilayah didasari pertimbangan bahwa kampanye supaya masyarakat menerapkan jarak sosial dan jarak fisik (social distancing dan physical distancing) sebagaimana diimbau oleh WHO, tidak cukup efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Dengan demikian, kebijakan karantina wilayah dapat dikatakan merupakan kebijakan yang paling tepat guna penanganan Covid-19 dan pengendalian area terdampak penyebaran virus tersebut. Persoalannya adalah penuangan kebijakan karantina wilayah ke dalam aturan hukum sehingga kebijakan karantina wilayah sifatnya implementatif dan tepat guna.

Jika kini pemerintah sedang menyusun RPP tentang karantina wilayah, maka ada dua hal yang bisa menjadi catatan terkait RPP tersebut. Pertama, terkait prosedur formal penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang karantina wilayah. Kedua, terkait dengan wewenang pihak yang menentukan karantina wilayah.

Jika mengacu pada UU 15/2019 tentang Perubahan atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meskipun PP merupakan produk hukum eksekutif, namun prosedur penyusunanannya akan memerlukan waktu hingga PP tersebut dapat disahkan dan berlaku efektif. Persoalannya, jika PP tersebut dibuat dengan tujuan sebagai bagian dari penanganan dan pencegahan Covid-19, maka waktu yang diperlukan untuk membahas dan menyusunnya akan cukup panjang, sehingga tidak memenuhi urgensi waktu penanganan dan pencegahan Covid-19 yang menyebar dengan cepat.

Kedua, dalam RPP disebutkan bahwa karantina wilayah dapat diusulkan oleh gugus tugas daerah yang merupakan turunan dari gugus tugas yang dibentuk Presiden melalui Keppres 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Persoalannya adalah apakah PP karantina wilayah dibuat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 saja atau akan berlaku secara umum terkait aturan karantina wilayah?

Jika mengacu hakikat PP, Maria Indriyati (2001), menjelaskan bahwa sifat peraturan pemerintah adalah produk hukum eksekutif yang tidak hanya berlaku sebagai pedoman atas satu peristiwa saja. Artinya jika nantinya PP karantina wilayah berlaku, maka wewenang karantina wilayah seharusnya ada pada kepala daerah dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Untuk daerah yang berbatasan dengan negara lain, maka persetujuan selain dari Menteri Dalam Negeri juga dari Menteri Luar Negeri.

Mekanisme ini lebih tepat jika dibandingkan dengan melibatkan Gugus Tugas Covid-19 dalam substansi PP, mengingat dia sifatnya temporer terkait pandemi Covid-19. Selain itu, Gugus Tugas dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden untuk keperluan satu hal tertentu saja, sehingga jika ditempatkan dalam substansi PP selain tidak tepat juga akan bertentangan dengan kewenangan kepala daerah berdasarkan UU Otonomi Daerah.

Lebih jauh, payung hukum terkait karantina wilayah ini dipersiapkan secara khusus untuk menangani Covid-19 dan mengendalikan area persebaran Covid-19 sehingga urgensi waktu sangat diperlukan. Artinya kini pemerintah harus menyiapkan payung hukum yang efektif dan efisien. Efektif secara substansi dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 dan efisien dalam penuangan pada produk hukum yang tepat dengan memperhatikan urgensi waktu.

Jika karantina wilayah dimaksudkan dalam konteks penanganan pandemi Covid-19, maka keputusan Presiden akan menjadi payung hukum yang tepat. Dalam hal ini karantina wilayah sifatnya sementara. Waktu penyusunan keputusan presiden juga lebih singkat jika dibandingkan penyusunan PP. Secara substansi keputusan presiden terkait karantina wilayah tersebut dapat memberikan kewenangan kepada kepala daerah dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Luar Negeri.

Dengan demikian pembuatan payung hukum karantina wilayah akan lebih singkat dan memenuhi urgensi waktu, mengingat pandemi Covid-19 perlu ditangani segera. Negera perlu mengesampingkan birokrasi yang berkepanjangan demi memberi perlindungan pada seluruh warga negaranya.