Morowali dan Konawe yang Berubah

Opini: Lalu Mara Satriawangsa

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

Rabu, 13 Mei 2020 | 08:00 WIB

Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai presiden pada 2014, Indonesia sangat gencar mengundang investor dari berbagai negara. Yang paling cepat merespons undangan Presiden adalah investor asal Tiongkok, sesuai dengan karakternya yang cepat mengeksekusi setiap peluang.

Visi Presiden Jokowi untuk mengekspor barang jadi, misalnya, dari satu bahan baku nikel, sudah menunjukkan hasilnya. Investor kelas dunia asal Tiongkok, Tsingshan Group, adalah pioner dalam indutri baja nirkarat (stainless steel) dan menduduki ranking 361 pada Fortune Global 500. Tsingshan membangun berbagai fasilitas penunjang untuk industri pengolahan nikel, seperti smelter, pembangkit listrik, pelabuhan, pelabuhan udara, dan sebagainya, di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Total investasi keseluruhan ditargetkan US$ 8-9 miliar. Hingga saat ini sudah terealisasi US$ 6,1 miliar dolar, setara Rp 100 triliun!

Sayangnya, citra Kawasan Industri Morowali tidak semanis Freeport. Isu tak sedap yang menerpa Morowali dan Konawe adalah pekerjaan konstruksinya menggunakan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Apalagi sejak pandemi Covid-19 di mana sumber virus ini berasal dari Wuhan, membuat isu ini selalu ramai di media sosial.

Sebetulnya, ada apa di Morowali dan Konawe? Benarkah ada ratusan ribu TKA Tiongkok?

Saat ini, produk yang dihasilkan Kawasan Industri Morowali adalah nickel pig iron (ferro nikel berkadar rendah) sebanyak 2 juta ton per tahun, stainless steel sebanyak 3 juta ton per tahun, cold-rolling 700.000 ton per tahun, dan carbon steel sebanyak  3,5 juta ton per tahun.

Sepanjang 2019, kinerja penjualan Kawasan Industri Mowowali tercatat US$ 9,6 miliar. Nilai itu terdiri dari US$ 4,4 miliar dari ekspor, dan US$ 5,2 miliar dari penjualan domestik.

Sementara kuartal pertama tahun 2020, pendapatan dari penjualan dalam negeri sebesar US$ 1 miliar, dan dari eskpor US$ 1,5 miliar. Total penjualan pada kuartal pertama sebesar US$ 2,5 miliar.

Untuk ferronickel pada kuartal pertama produksinya mencapai 567.000 ton dengan nilai keluaran (output value) sebesar US$ 910 juta. Target penjualan untuk carbon steel tahun 2020 sebesar US$ 779 juta.

Di Kawasan Industri Morowali sudah terbangun berbagai fasilitas penunjang, seperti PLTU berdaya 2.850 MW, di mana 1.610 MW sudah beroperasi, dan 1.240 MW dalam pengerjaan kontruksi. Fasilitas lainnya yang sudah terbangun adalah pelabuhan laut dengan kapasitas 36 juta ton, bandara dengan runway sepanjang 1.800 meter, perumahan karyawan, apartemen, 3 masjid dan berbagai fasilitas lainnya.

Total tenaga kerja yang diserap di kawasan industri Morowali sebanyak 45.000 orang, di mana 39.500 adalah tenaga kerja lokal, dan sisanya 5.500 TKA asal Tiongkok. Masih banyaknya jumlah TKA Tiongkok, karena saat ini masih membangun pembangkit listrik dan pabrik hilirisasi. Bila pekerjaan konstruksi telah selesai, dipastikan jumlah TKA berkurang signifikan dan digantikan tenaga kerja lokal.

Konawe
Itu di Morowali. Lantas ada apa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara? Tak jauh beda dengan Morowali, investor Tiongkok melalui PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) membangun smelter di lahan 500 hektare dengan investasi US$ 860 juta, sekitar Rp 13 triliun.

Sementara PT Obsidian Stainless Steel (OSS) membangun industri stainless steel dengan investasi US$ 2 miliar, atau Rp 30 triliun. Dengan demikian, total investasi di Konawe mencapai US$ 2,86 miliar atau sekitar Rp 43 triliun.

Kini VDNI sudah mulai beroperasi dengan kapasitas produksi nickel pig iron mencapai 600.000-800.000 metrik ton (MT) per tahun. Produk ferronikel dari VDNI diolah lagi untuk menjadi baja nirkarat oleh OSS di kawasan yang sama.

Jumlah tenaga kerja yang diserap dari dua perusahaan tersebut sebanyak 11.163 orang, di mana 11.084 tenaga kerja lokal, dan 706 orang TKA Tiongkok. Jumlah ini, sama sekali tidak sebesar angka yang digembar-gemborkan selama ini.

Membawa Perubahan
Morowali dan Konawe benar-benar berubah. Melihat besaran nilai investasi yang mencapai US$ 10 miliar, penggunaan TKA yang tak mencapai 10% dari total tenaga kerja yang terserap, sesungguhnya masih bisa diterima akal sehat. Tentu ke depan, penggunaan TKA harus berkurang secara gradual, sesuai dengan kesiapan tenaga kerja lokal. Di sinilah tugas pemerintah untuk terus memantau perkembangan industri tersebut dari dekat.

Lantas apa yang diperoleh Indonesia dari kawasan industri tersebut? Yang pasti pemerintah mendapat setoran Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), PPh perorangan dari karyawan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak daerah, seperti pajak penerangan jalan, pajak pengambilan air tanah dan restribusi daerah lainnya. Selain itu, ke depan dengan meningkatnya nilai ekspor barang jadi dari kawasan tersebut, akan menekan angka defisit transaksi berjalan negara kita, bahkan juga akan menambah cadangan devisa.

Hal yang lebih penting dari itu semua, adalah penyiapan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal yang jumlahnya cukup signifikan. Berbahagialan para pemimpin di daerah tersebut, yang berhasil menarik minat investor untuk berinvestasi dengan jumlah yang demikian besar.

Jadi ribut-ribut yang terjadi selama ini adalah buah dari minimnya informasi mengenai kegiatan investasi di Kawasan Industri Morowali, Konawe, dan Weda (Halmahera). Perusahaan dan pemerintah daerah harus lebih terbuka menjelaskan apa yang dikerjakan, berapa tenaga kerja lokal yang terserap, berapa kontribusi pajaknya, serta kegiatan corporate social responsibility (CSR).