Pandemi Covid-19 dan Kerusakan Struktural Ekonomi

Opini: Benny Pasaribu

Ketua KPPU (2007-2013) dan Ketua Badan Anggaran DPR (1999-2004)

Selasa, 19 Mei 2020 | 08:00 WIB

Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 tahun 2020 hanya 2,97%. Berita ini sontak viral karena Menteri Keuangan Sri Mulyani terkejut mendengar laporan BPS tersebut. Terkejut karena perkiraan sebelumnya masih di kisaran 4,0-4,5%. Juga di luar dugaan karena penurunan ini tidak sepenuhnya akibat pandemi Covid-19. Sebab Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 sendiri baru dimulai 10 April 2020 di Jakarta, berarti dampaknya akan sangat terasa pada kuartal 2.

Lantas bagaimana prospek ekonomi di kuartal 2 nanti, di mana PSBB makin meluas ke beberapa daerah. Di sisi lain, wacana pelonggaran PSBB masih kontroversial.

Hampir dapat dipastikan, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 nanti akan menurun tajam. Saya sudah memperkirakan, dalam opini saya sebelumnya di media cetak dan online, yaitu pertumbuhan akan turun drastis. Saya mengatakan pada kuartal 1 bisa turun menjadi 3%, dan kuartal 2 menjadi negatif. Dan jika PSBB berlanjut hingga setelah Agustus, pertumbuhan ekonomi bisa berujung pada minus 3-4%.

Sebagaimana kita saksikan, awalnya bisnis UMKM kena imbas PSBB. Banyak usaha yang dipaksa tutup lantaran pergerakan manusia dibatasi. Tetapi pada kuartal 2 ini mulai kita lihat sejumlah usaha menengah dan besar yang ditutup.

Jika PSBB dilanjutkan, lantas dari mana harapan sumber pertumbuhan ekonomi? Apakah daya tahan ekonomi rakyat masih mampu menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Padahal, PHK akan terus bertambah, jumlah orang miskin melonjak, dan UMKM makin terpuruk. Penyaluran dana Rp 405,1 triliun berupa dana tambahan untuk keperluan bansos dan insentif ternyata tidak mudah untuk segera diimplementasikan. Biasalah, karena akurasi data masih persoalan yang tiada berujung. Era IoT (internet of things) belum maksimal digunakan.

Saya pelajari, menambah uang beredar dan insentif pajak tidak banyak menolong perekonomian saat ini. Apalagi dengan mencetak uang atau menambah utang. Realokasi anggaran dalam APBN dan APBD adalah langkah positif karena banyak belanja yang tidak mendesak dan bahkan tidak relevan saat ini, seperti anggaran pengadaan alutsista, perjalanan dinas, belanja kantor, dan belanja modal lain. Namun, pengecualian untuk Dana Desa, belanja modal untuk infrastruktur desa-kecamatan, anggaran pertanian dan anggaran kerakyatan lainnya.

Bukan menakut-nakuti, seyogianya kondisi tersebut diantisipasi secara objektif oleh semua pihak. Apa saja akibat terburuk jika PSBB diperpanjang dan diperluas terhadap kehidupan sosial ekonomi warga, harus mulai dipetakan.

Saya sangat setuju agar kita jangan menganggap remeh akibat yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Tetapi jangan pula anggap remeh terhadap akibat PSBB pada kehidupan puluhan juta warga negara yang makin tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari. Jika kebijakan yang diambil tidak memperhitungkan keduanya secara seimbang, maka korban meninggal akan lebih banyak (akibat terinfeksi Covid 19 plus akibat kelaparan dan penyakit lainnya). Tentu saja, pertumbuhan ekonomi akan kena dampak lebih dalam lagi dan akhirnya stabilitas politik dan keamanan bisa terganggu. Semua ini tidak kita inginkan.

Gotong Royong
Apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, kembali dasar negara Pancasila. Bangsa ini harus segera bersatu-padu dan bersama-sama bergotong royong mencari jalan tengah yang lebih bijak dan arif. Pemerintahan di pusat hingga di desa harus menyatukan langkah. Usaha menengah besar harus aktif berbagi ikut menanggung beban masyarakat dengan manahan diri dengan tidak melakukan PHK, serta tidak ikut mencari kesempatan dalam kesempitan. Beban terbesar sudah dirasakan sebagian terbesar ekonomi rakyat dan UMKM, jumlah keluarga miskin melonjak, dan jumlah korban meninggal akibat penyakit macam-macam semakin besar.

Presiden Jokowi hampir setiap hari tampil di media massa untuk menunjukkan negara tetap hadir dan sekaligus memberikan motivasi dan semangat kepada para petugas dan seluruh warga agar Indonesia bisa berhasil segera melawan pandemi Covid 19.

Kita tidak bisa lagi saling menyalahkan. Perbedaan pilihan dan haluan politik seharusnya kita tinggalkan, setidaknya sampai wabah ini terselesaikan. Kerusakan ekonomi secara struktural akan terjadi dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk recovery.

Tidak salah jika kita belajar dari pengalaman Taiwan. Lebih awal Taiwan telah melakukan banyak hal untuk menangani pandemi Covid 19. Penerbangan Wuhan-Taiwan segera dihentikan. Social distancing dan penggunaan masker dilakukan secara disiplin. Tidak ada lockdown atau semacam PSBB. Semua bisnis berjalan normal tetapi protokol kesehatan termasuk jaga jarak dan pakai masker selalu ditegakkan.

Politik liberal Taiwan dengan sistem oposisi yang keras dapat bersatu solid ketika negara memanggil untuk bersama-sama menangani pandemi Covid 19. Akibatnya korban sangat minim dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, ditopang oleh bisnis UMKM yang kuat. Saat ini Taiwan banyak memberikan bantuan ke negara-negara terinfeksi pandemi Covid 19.

Semoga Indonesia menang melawan pandemi Covid 19.