Membumikan Pancasila

Opini: Usep Setiawan

Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden

Jumat, 29 Mei 2020 | 07:51 WIB

Simak petikan pidato Bung Karno di depan Sidang BPUPKI 1 Juni 1945). “Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu gotong-royong… amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua… buat kepentingan bersama. Itulah gotong-royong!”.

Kini Pancasila berusia 75 tahun. Pancasila berintikan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tetap tegak di tengah berbagai tantangan ideologis, politis, ekonomi, dan budaya. Indonesia maju dan berkembang dipayungi Pancasila. Menurut Taufiq Kiemas (2013), salah satu tantangan dalam negeri dari pelaksanaan etika kehidupan berbangsa adalah, “ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang, melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik, dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika.”

Sinyalemen ini, kasat mata dalam penguasaan tanah dan kekayaan alam yang menunjukkan konsentrasi di tangan elit ekonomi atau konglomerasi. Jutaaan hektare kebun dikuasai korporasi negara dan swasta. Jutaan hektare hutan dikuasai perusahaan besar. Jutaan hektare tambang dikuasai perusahaan luar dan dalam negeri. Sementara jutaan rakyat Indonesia lahannya sempit, bahkan tak punya sama sekali. Ketimpangan agraria ini cermin dari ketimpangan ekonomi yang nyata.

Ketimpangan ini dilegitimasi hukum. Banyak peraturan perundang-undangan dibuat untuk membenarkan penguasaan sumber daya ekonomi yang monopolistik dan eksploitatif. Meminjam Kiemas (2013), “hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki maksud bahwa tidak dibenarkan muncul hukum-hukum yang mendorong atau membiarkan terjadinya jurang sosial-ekonomi karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah tanpa perlindungan negara”. Adalah tugas negara untuk melindungi rakyat yang lemah, di antaranya melalui pelaksanaan reforma agraria.

Menjaga Pilar
Indonesia punya empat pilar kebangsaan yang ditetapkan MPR. Keempatnya ialah Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. UUD 1945 diamendemen empat kali dengan tambahan pasal dan ayat dalam batang tubuh tanpa mengubah Pembukaan. NKRI sebagai bentuk negara bersifat final yang disepakati bersama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan kebersamaan satu bangsa walaupun dalam perbedaan.

Sedangkan Pancasila menjadi pilar utama yang menjamin negara tetap kokoh dan tegak berdiri. Pancasila itu tiang utama yang menopang konstitusi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar-pilar utama bangsa. Pancasila menjadi konsensus nasional tertinggi yang dipertahankan sampai batas waktu tak ditentukan. Pancasila akan tetap ada sepanjang Indonesia masih ada di kancah dunia. Jika Indonesia rumah, keempat pilar ini perlu dilengkapi fondasi yang kokoh, lantai yang kuat, dinding yang melindungi, pintu yang memberi jalan, jendela yang membuka nafas, dan atap yang memayungi semua. Pancasila ada di semua sisi rumah Indonesia.

Lantas, bagaimana memaknai Pancasila sehingga tetap relevan dan penting bagi pemajuan kehidupan bangsa dan negara?

Membumikan Pancasila
Tak ada pilihan lain, makna terbaik ialah membumikan Pancasila dalam kehidupan nyata. Pertama, keyakinan anak bangsa akan adanya zat yang mahatunggal sebagai penentu segala urusan. Tiada ketentuan manusia yang mutlak kecuali ketentuan Dia. Manusia hanya berikhtiar, sedangkan ketetapan final di tangan-Nya. Semua warga negara Indonesia meyakini keberadaan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kedua, bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat “Kemanusiaan yang adil dan beradab” tanpa membedakan latar belakang. Beda suku, agama, ras dan antargolongan bukan alasan merendahkan yang lain. Keadilan yang menghormati peradaban menjadi esensi keadaban manusia Indonesia. Pelanggaran HAM dicegah dan dituntaskan. Tak boleh ada penistaan manusia.

Ketiga, kita mengakui “Persatuan Indonesia” sebagai keniscayaan dilandasi perjalanan panjang sejarah bangsa. Bersatunya suku-suku bangsa dari ribuan pulau di Nusantara menjadi perekat kesatuan Indonesia. Kesamaan nasib dari bangsa yang pernah dijajah asing itu menyatukan. Jika orang Indonesia ditanya, berapa jumlah kalian? Jawaban yang tepat yakni: satu! Jutaan jasadnya, tapi tekad kebangsaannya hanya satu: Indonesia!

Keempat, semangat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan” menjadi strategi demokrasi dalam tatatan bernegara. Jiwa kerakyatan mesti merasuki seluruh sistem dan struktur kelembagaan negara yang mengurus hajat hidup orang banyak. Semua dituntun kebijaksanaan dan musyawarah dari perwakilan rakyat. Hak-hak politik rakyat diberi tempat dalam proses pengambilan keputusan negara.

Kelima, ujung dari perjalanan bangsa ialah mewujudnya “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial ialah kata kunci penutup buku kita dalam berbangsa dan bernegara. Seluruh rakyat harus merasakan manfaat hadirnya negara. Suatu pemerintahan belum bisa dikatakan baik jika keadilan sosial belum tercipta. Membuat berbagai kebijakan yang berkeadilan menjadi tugas penyelenggara negara di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Demikianlah, makna membumikan Pancasila saat ini. Budayakan hidup bergotong-royong sebagai gerakan menghadapi tantangan dalam negeri maupun luar negeri yang datang silih berganti. Membumikan Pancasila menjadikan Indonesia tetap tegak dan kokoh berdiri. 

Jakarta, 25 Mei 2020

Penulis adalah Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden