Guyub dan Kolaborasi Reforma Agraria

Opini: Usep Setiawan

Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden

Jumat, 26 Juni 2020 | 08:00 WIB

Di negeri Pancasila ini akrab dikenal istilah “guyub” yang artinya rukun. Istilah itu pun digunakan dalam program reforma agraria, dan menjadi tema pertemuan “Guyub Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat” secara lintas instansi, dipimpin Menteri ATR/Kepala BPN bersama wakilnya, pada 19 Juni 2020. Dipilihnya istilah “guyub” tentu bukan tanpa sebab. Pemerintah sedang butuh penguatan kerukunan atau kebersamaan alias keguyuban itu.

Sebelumnya, dalam rapat kabinet terbatas, Presiden Jokowi pernah menekankan, “Saya minta diprioritaskan percepatan program strategis nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat, misalnya, program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, serta peremajaan perkebunan rakyat. Saya ingin pastikan program prioritas ini tetap berjalan tetapi memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.” Semua itu mesti terlaksana secara sinergis dan simultan.

Arahan ini direspons dengan reaktivasi GTRA pusat dan revitalisasi agenda reforma agraria dalam program strategis nasional dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-Covid-19.

Agenda Krusial
Menurut penulis, ada lima agenda krusial yang penting diakselerasi oleh GTRA pusat. Pertama, percepatan redistribusi tanah sebagai hal pokok guna mengurangi ketimpangan agraria. Sumber tanah objek reforma agraria (TORA) dari tanah negara dan tanah dari pelepasan kawasan hutan. Kerumitan pelepasan hutan dan ketidakcocokan kriterianya untuk reforma agraria menyebabkan capaiannya minim, baru 137.903 hektare (ha) atau 3,36 % dari target 4,1 juta ha.

Pembaruan regulasi teknis dan koordinasi intensif lintas instansi, perlu dilakukan. Selain itu, perlu segera dituntaskan revisi regulasi, yakni Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan dan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria.

Kedua, penyelesaian konflik agraria secara terkoordinasi lintas instansi dan pemerintah daerah. Hal ini bukan hanya demi keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, tapi juga untuk penyediaan tanah bagi rakyat untuk kegiatan produktif. Sinyalemen FAO mengenai ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19, perlu direspons dengan percepatan penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah, agar tersedia lahan untuk produksi pangan. Jika tidak, dorongan untuk membentuk lembaga khusus penanganan konflik agraria kembali relevan.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya pengembagan ekonomi rakyat penerima tanah harus diutamakan. Indikator capaian reforma agraria bukan hanya berapa luas tanah yang berhasil diredistribusi, atau berapa banyak lembar sertifikat gratis yang dibagikan, tapi seberapa besar peningkatan produktivitas, kenaikan pendapatan, dan kesejahteraan rakyat. Keberdayaan rakyat dalam koperasi dan badan usaha rakyat penting digelorakan.

Keempat, penataan dan penguatan kelembagaan. Dipindahnya Direktorat Pemberdayaan ke Direktorat Jenderal Penataan Agraria di Kementerian ATR/BPN sudah tepat. Perlu ditindaklanjuti pengembangan kerja sama lintas instansi untuk menyambungkan program, kegiatan dan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat sejatinya jadi agenda GTRA pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Perlu penyelarasan kebijakan pusat dengan kebijakan gubernur dan bupati/wali kota.

Kelima, legalisasi guna memperkuat hak milik rakyat atas tanah juga relevan. Sertifikasi tanah menjadi agenda pendukung reforma agraria yang ditempatkan sebagai kegiatan akhir dari penataan agraria. Bentuk legalisasi tanah diprioritaskan untuk hak kepemilikan bersama bagi kelompok dan komunitas masyarakat adat.

Percepatan legalisasi tanah transmigrasi dan tanah wakaf juga penting dilanjutkan. Jangan sampai legalisasi malah memudahkan jual beli tanah dalam mekanisme pasar tanah yang melawan prinsip dan tujuan reforma agraria.

Keseluruhan substansi dari agenda krusial ini dikerjakan paralel dengan tetap menaati protokol kesehatan secara ketat. Hasil kerja guyub GTRA tentu dinantikan oleh publik.

Keguyuban dan Kolaborasi
Sinergi lintas instansi dalam keguyuban di GTRA pusat mencerminkan gotong royong yang menjadi modal dasar pemerintahan. Presiden berulang kali meminta redistribusi dan penyelesaian konflik dipercepat. Refleksinya, faktor kepemimpinan menjadi sumbatan strategis.

Kelambanan birokrasi karena ego sektoral, keterbatasan anggaran, perangkap regulasi, dan kelangkaan sumber daya manusia menjadi problem klasik yang kerap kita dengar. Hambatan ini harus ditembus GTRA.

Adapun keputusan presiden yang mengangkat sejumlah wakil menteri (ATR/BPN, LHK, serta Desa, PDT dan Transmigrasi) yang bertugas melaksanakan reforma agraria, merupakan sinyal bahwa kepemimpinan itu kunci. Dalam reaktivasi GTRA pusat, peran wakil menteri ATR/wakil Kepala BPN sebagai koordinator pelaksananya cukup sentral menjadikan lembaga ini lebih bertenaga. Perlu dukungan penuh dari presiden, para menteri dan publik terhadap para wakil menteri dan jajaran untuk mengeksekusi arahan presiden ini.

Lebih lanjut, realisasi reforma agraria tak sekadar butuh keguyuban pelaksananya, tapi juga butuh kolaborasi dengan gerakan rakyat. Hujan kritik terhadap lambannya pelaksanaan dan minimnya capaian reforma agraria jadi cambuk. Saatnya keguyuban lintas instansi plus kolaborasi dengan organisasi rakyat mengakselerasi reforma agraria. Publik berharap, percepatan pelaksanaan reforma agraria tak sekadar komitmen yang manis diucapkan.