Sekolah Piagam, Solusi Kisruh PPDB

Opini: Indra Charismiadji

Penulis adalah Pemerhati dan Praktisi Edukasi 4.0, Direktur Eksekutif CERDAS (Center for Education Regulations & Development Analysis)

Kamis, 9 Juli 2020 | 08:00 WIB

Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya di wilayah DKI Jakarta, tahun 2020 menjadi perbincangan masyarakat. Bahkan, kekisruhan itu menimbulkan unjuk rasa para orang tua calon siswa, dan mendapat sorotan media massa.

Berulang kali saya diundang untuk memberikan pandangan, baik oleh media televisi, radio, cetak, maupun daring, untuk menjelaskan filosofi dari kebijakan zonasi yang mengubah dari menggunakan nilai sebagai penentu PPDB, menjadi menggunakan jarak (zona). Di Jakarta, ditambahkan faktor usia calon siswa sebagai variabel penyaringan.

Pada dasarnya problem ini muncul akibat kurang terbukanya akses pendidikan di Indonesia, meskipun dana yang disiapkan APBN untuk pendidikan sudah lebih dari Rp 500 triliun. Hal ini bisa kita lihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) nasional tahun 2019 masih menunjukkan hampir 40% anak Indonesia usia SMA/K, 30% anak usia SMP, dan hampir 3% anak usia SD yang belum bersekolah.

Di luar itu, lebih dari 100.000 anak putus sekolah menurut Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud. Angka-angka tersebut belum termasuk kondisi tahun ini yang pasti menjadi lebih buruk karena adanya pandemi Covid-19.

Sekolah Piagam
Dalam upaya mencari solusi masalah tersebut, pembukaan sekolah piagam atau charter school sepertinya dapat menjadi sebuah alternatif cepat dan hemat bagi semua pihak. Sekolah piagam adalah sekolah yang dikelola pihak swasta, namun pembiayaannya 100% berasal dari pemerintah. Sekolah ini menawarkan pendidikan formal mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 12 SMA/SMK tanpa pungutan kepada peserta didik sama sekali.

Sekolah piagam tunduk pada peraturan pemerintah, namun cenderung lebih longgar dibandingkan sekolah negeri tradisional. Dana yang diberikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang bersekolah, mirip dengan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun ditingkatkan jumlahnya, karena secara penuh biaya operasional ditanggung pemerintah. Sekolah jenis ini dapat dibuka oleh orang tua, guru, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, kelompok nirlaba, perusahaan, atau bahkan organisasi pemerintah.

Sekolah piagam dapat memberikan konsep pendidikan umum atau ditujukan untuk siswa yang membutuhkan metode pembelajaran alternatif secara khusus, misalnya, anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel.

Pembukaan sekolah piagam akan berimbas pada beban anggaran pemerintah jauh lebih ringan dibandingkan dengan membangun unit sekolah baru, mengingat saat ini sudah banyak sekolah swasta yang dibangun puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu oleh masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk nyata dari konsep kemitraan pemerintah dan swasta atau lebih dikenal dengan istilah public private partnership (PPP).

Model-model seperti ini sangat penting mengingat keterbatasan anggaran pemerintah yang tidak akan cukup untuk membiayai program pendidikan secara nasional, seperti yang disampaikan oleh Yustinus Prastowo, staf khusus menteri keuangan dalam sebuah diskusi daring pada Mei lalu.