Kebudayaan Normal Baru

Opini: Usep Setiawan

Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden, lulusan Antropologi Universitas Padjadjaran, dan Sosiologi Pedesaan IPB

Jumat, 10 Juli 2020 | 08:00 WIB

Sulit disangkal, pandemi Covid-19 telah memengaruhi kebudayaan manusia. Di sisi lain, faktor budaya juga mempengaruhi respons masyarakat terhadapnya. Kini, sedang diperlukan formula kebijakan pemulihan masyarakat dengan menggunakan pendekatan budaya sebagai penopang dan pendorongnya. Indonesia dan dunia segera memasuki era new normal (normal baru atau adaptasi kebiasaan baru) yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.

Presiden Jokowi memberi arahan agar pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, dan antropolog, dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita Libatkan. Pelibatan ini agar tindakan seperti mengambil paksa jenazah korban Covid oleh keluarga atau kerabat tidak terjadi lagi.

Sejumlah antropolog dari berbagai kampus mencemaskan ketidaksiapan kita memasuki era baru. Para antropolog tengah merancang rencana kerja sama dengan lembaga terkait guna membantu pengondisian masyarakat dalam menghadapi era normal baru. Bagaimana mestinya perspektif sosial budaya dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19?

Kebiasaan Baru
Menghadapi pandemi, setiap orang mesti beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tiga berperilaku utama ialah menggunakan masker jika keluar rumah atau di tempat umum, menjaga jarak fisik antar orang minimal 1-2 meter untuk mencegah penularan virus, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir supaya selalu bersih. Ini yang disebut protokol kesehatan.

Selain itu, setiap pribadi dianjurkan segera mengganti pakaian dan mencucinya jika baru sampai rumah. Lalu, mandi dan keramas untuk menghindari bibit penyakit menempel di pakaian dan badan. Secara individu, kita wajib menjaga kebersihan dan kesehatan diri sekaligus melindungi orang-orang terdekat dari penularan virus yang tak tampak di mata ini.

Sebagai anggota keluarga, kita punya tugas untuk saling mengingatkan anggota keluarga lain untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan secara pribadi tadi. Setiap ayah/ibu wajib mengarahkan anak-anak agar selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Jika ayah, ibu dan anak sudah secara sukarela menjalani hidup dengan adaptasi kebiasaan baru maka perubahan sosial di lingkungan yang lebih luas akan jauh lebih mudah.

Di luar keluarga inti, kehidupan sosial terbentang luas. Misalnya, dunia kerja di kantor, pendidikan di sekolah atau kampus, ritual di tempat keagamaan dan seterusnya. Di era normal baru semua wajib menyesuaikan pola interaksi sosial dengan protokol kesehatan. Di kantor, sekolah, masjid, gereja, kuil, kelenteng, pasar, warung, toko, taman, dan tempat umum lain protokol kesehatan mesti dijalankan. Begitu pula di kebun, sawah dan ladang. Pembatasan fisik jadi cara efektif melindungi semua dari serangan virus ini. Inilah warna budaya normal baru.

Covid-19 menyerang manusia secara diam-diam. Perjuangan dokter, perawat dan petugas medis untuk menyelamatkan pasien Covid-19 tak selalu berhasil.

Covid-19 ibarat monsters mengerikan sekaligus pencetus perubahan budaya yang melahirkan budaya normal baru. Khasanah perubahan budaya (cultural changes) dalam antropologi perlu dilengkapi dengan unit analisis berupa realitas sosial masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Bagaimana kebudayaan masyarakat majemuk merespons pandemi?

Budaya Adaptasi
Teori adaptasi merupakan teori yang paling kerap digunakan dalam melihat respons manusia terhadap perubahan budaya. Teori ini meyakini, adaptasi sebagai strategi budaya di mana manusia biasa melakukan penyesuaian diri. Manusia yang mampu beradaptasi dengan tantangan baru yang akan jadi pemenang. Sebaliknya, siapa yang gagal beradaptasi maka ia akan kalah dan mungkin punah.

Misalnya, menurut Donald L Hardesty (1986), proses adaptif yang aktual sedapat mungkin merupakan kombinasi dari beberapa mekanisme biologis dan modifikasi budaya, sehingga adaptasi dapatlah disebut sebagai strategi aktif manusia. Adaptasi dapat dilihat sebagai usaha untuk memelihara kondisi kehidupan dalam menghadapi perubahan.

Keragaman budaya berkonsekuensi pada kerumitan perubahan budaya. Misalnya, menurut temuan antropolog, konsep sehat dan sakit di setiap etnis bisa berbeda. Respons satu etnis terhadap pandemi dapat berbeda dengan etnis lainnya. Setiap etnis punya kekhasan. Dampak pandemi dan respons masyarakat di kota juga lain dengan desa dan pedalaman. Keragaman ekologis pulau besar dan pulau kecil mempengaruhi respons manusia pada perubahan. Secara antropologis, pemerintah perlu membuat kebijakan dengan pendekatan yang ramah pada keragaman budaya.

Perlu kajian cepat tapi cermat untuk melihat kebiasaan berulang masyarakat di Nusantara sebagai modus pembentukan kebudayaan. Asumsinya, masyarakat siap memasuki normal baru atau adaptasi kebiasaan baru dalam beragam konteks kulturalnya.

Pendekatan sentralistik yang serba top down tak dianjurkan. Akulturasi kebiasaan baru –sebagai suatu proses sosial akibat suatu kebudayaan dihadapkan pada unsur kebudayaan baru yang lain-- dianjurkan menggunakan pendekatan humanistik yang memanusiakan manusia, terdesentralisasi, dan menghormati kearifan budaya untuk mengondisikan masyarakat menyambut perubahan.

Lebih lanjut, diperlukan kolaborasi birokrasi dengan akademisi plus gerakan masyarakat sipil untuk memformulasi strategi yang sistematis, inklusif dan efektif. Sehingga akulturasi dari adaptasi kebiasaan baru bisa berlangsung holistik, adaptif, dan kontekstual sesuai karakteristik kebudayaan masyarakat yang majemuk. 

Penulis adalah Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden, lulusan Antropologi Universitas Padjadjaran, dan Sosiologi Pedesaan IPB