Kesiapan Negara Melawan Sindikat Predator Seksual

Opini: Seto Mulyadi

Ketua Umum LPAI; Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma

Selasa, 14 Juli 2020 | 08:00 WIB

Saya merasa sangat sedih, marah dan geram. Namun tidak terlalu terkejut.

Begitulah respons spontan saat saya mendengar berita seorang predator seksual ditangkap oleh jajaran Polda Metro Jaya. Ini adalah penangkapan besar kedua yang dilakukan polisi dalam waktu satu bulan ini. Keduanya sama-sama warga negara asing, yang satu Amerika Serikat dan yang satu lagi adalah Prancis.

Saya semakin yakin bahwa masyarakat, terlebih otoritas penegakan hukum, perlu mengubah cara pandang terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, apalagi saat pelakunya adalah warga negara asing. Mereka boleh jadi bukan sekadar serigala yang berkeliaran sendirian mencari mangsa (lone wolf). Mereka tampaknya juga bergerak sebagai sebuah sindikat alias jejaring pedofilia internasional.

Studi menemukan, ada dua tipe jejaring para pedofil. Pertama, jejaring yang para anggotanya saling bertukar informasi tentang seluk-beluk psikologi dan perilaku menyimpang mereka. Termasuk, sesama mereka saling menguatkan sambil berbagi pandangan tentang upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi filia mereka. Keberadaan jejaring sedemikian rupa dapat dipandang sebagai kompensasi atas kegagalan mereka melakukan hal yang sama secara terbuka.

Kedua, jejaring yang para anggotanya justru aktif menebar ketakutan di berbagai tempat. Sesama mereka berbagi informasi tentang area pemangsaan yang baru. Negara dengan peranti hukum yang kadang masih lemah, sistem perlindungan anak yang masih terus diupayakan, masyarakat yang kadang permisif dalam melakukan kontrol terhadap anak, serta budaya yang memaksa korban (anak) sering tutup mulut, merupakan zona ideal bagi para molester (penganiaya) guna melancarkan tindakan invasi mereka.

Para predator, terutama yang berbasis daring (online), dipastikan juga menebar jaring lebih luas lagi sejak merebaknya wabah Covid-19. Mereka sangat memahami bahwa di masa seperti sekarang ini, anak-anak menghabiskan waktu lebih lama di depan internet dan di ruang-ruang percakapan sosial. Di situ pulalah para predator menyamar dan memikat calon korban mereka dengan segala tipu daya.

Penanganan Terorganisasi
Berhadapan dengan kejahatan seksual yang terorganisasi sedemikian itu, tentu harus pula dihadapi secara terorganisasi. Bahkan bukan hanya sebatas di wilayah domestik. Kerja sama internasional pun sangat perlu dilakukan. Bukan hanya antaralat negara, namun juga melibatkan masyarakat luas.

Dalam bingkai itulah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) beberapa tahun terakhir ini aktif memenuhi undangan berbagai organisasi dunia untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan terkait seluk-beluk kejahatan seksual terhadap anak.

Khusus tentang predator berkewarganegaraan Prancis yang ditangkap Polda Metro Jaya, polisi menginformasikan bahwa predator tersebut menjadikan hotel sebagai tempatnya beroperasi. Korbannya adalah anak-anak perempuan berusia belasan tahun. Jumlahnya lebih dari tiga ratus orang.

Dengan modus seperti itu, saya pun bertanya-tanya: Tidakkah pihak hotel merasa curiga ketika anak-anak lokal berulang kali bertandang ke orang bule dewasa?

Sementara pertanyaan itu belum terjawab, fakta yang diungkap kepolisian tersebut menyadarkan kita semua bahwa kerja perlindungan anak sepatutnya memang bersifat lintas kementerian. Bila selama ini lembaga yang sering disebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta institusi-institusi penegakan hukum, sekarang--tak pelak--Kementerian Pariwisata pun patut hadir lebih intens lagi. Penyedia jasa penginapan dan pariwisata perlu diberikan pembekalan tentang modus-modus kejahatan dan eksploitasi seksual yang menjadikan bidang usaha mereka sebagai zona aman bagi pemangsaan anak.

Persoalan berikutnya, seperti pada banyak kejadian serupa sebelumnya, bagaimana anak-anak dapat bepergian ke wilayah penuh risiko tanpa didampingi oleh orang tua mereka. Pada titik inilah saya perlu menegaskan bahwa apa pun alasannya, apa pun motifnya, kontak seksual dengan anak memang diklasifikasi sebagai perbuatan jahat mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Namun, pada sisi lain, secara psikologis, masyarakat luas juga perlu memahami bahwa anak-anak kita saat ini umumnya mengalami kematangan organ seksual yang lebih dini dibanding generasi sebelumnya. Ketika kematangan itu tidak diimbangi dengan kematangan psikis dan moral, anak-anak pun dapat terjerumus melakukan perbuatan berisiko. Misalnya, masuk dalam sindikat prostitusi cilik, kehamilan di luar nikah, dan tertular penyakit seksual.

Jadi, tanpa sama sekali mengabaikan status mereka selaku korban, penting untuk diteliti seberapa jauh anak-anak tersebut berinisiatif untuk menyodorkan diri mereka ke dalam sebuah bisnis kriminal demi memperoleh keuntungan finansial tertentu. Apakah uang yang mereka dapat kemudian digunakan untuk jajan, untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, atau--lebih jauh lagi--adakah kemungkinan mereka dimanfaatkan sebagai komoditas oleh sanak keluarga mereka sendiri.

Sampai pada alinea di atas, semoga pembaca dapat menangkap bahwa kasus pidana yang tergambar sebagai masalah hitam putih ternyata dapat saja menyimpan persoalan yang jauh lebih pelik untuk diatasi.