Perlukah Melanjutkan Kebijakan Penenggelaman Kapal?

Opini: Metta Anastashya Aryo

Mahasiswa Universitas Brawijaya, pemerhati masalah kelautan dan perikanan.

Rabu, 15 Juli 2020 | 10:36 WIB

Pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), fokus pemerintah digencarkan salah satunya pada bidang kemaritiman. Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan agenda yang ingin diwujudkan oleh Presiden Jokowi.

Selain menyangkut sisi keamanan negara, bidang kemaritiman juga ditargetkan dapat menjadi bidang yang strategis dari segi ekonomi. Ekonomi yang dimaksud adalah menguntungkan negara dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Namun, dalam usaha perwujudannya tentu saja banyak rintangan atau hambatan yang perlu dihadapi.

Salah satu tindakan yang sampai saat ini menjadi tantangan pemerintah Indonesia dan juga masyarakat sekitar adalah illegal fishing, yakni aktivitas ilegal pengambilan sumber daya laut Indonesia, terutama ikan, yang dilakukan pihak asing. Definisi secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 37/PERMEN-KP/2017 yang berbunyi, penangkapan ikan secara ilegal dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Tindakan illegal fishing menjadi problematika yang harus segera diatasi, karena menimbulkan kerugian Negara yang begitu besar. Kerugian secara ekonomi tidak hanya dirasakan oleh negara, melainkan juga oleh nelayan-nelayan di wilayah terjadinya illegal fishing. Selain kerugian secara ekonomi, illegal fishing juga dapat dicurigai sebagai tindakan yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

Pro dan Kontra Penenggelaman Kapal
Melihat banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merancang kebijakan dan strategi yang komprehensif untuk menanggulangi hal tersebut. Penanganan kasus illegal fishing yang santer diberitakan sekaligus menarik perhatian publik nasional maupun internasional adalah penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, yaitu Susi Pudjiastuti.

Kebijakan yang menuai pro dan kontra ini dilakukan dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Padahal, di dalam Pasal 69 Ayat 4 UU itu, tidak disebutkan secara terperinci mengenai bagaimana mekanisme penenggelaman kapal asing yang melakukan pelanggaran, seperti tidak memiliki izin beroperasi, sampai tertangkap melakukan illegal fishing.

Kebijakan penenggelaman kapal dengan cara pengeboman yang dilakukan pada era Menteri Susi menjadi kontroversi. Di satu sisi, khalayak ramai merasa Indonesia sedang melakukan gebrakan baru, tetapi di sisi lain terdapat keraguan mengenai hasil implementasi dari sanksi tersebut.

Bagi penulis, tindakan pengeboman dapat dipandang sebagai tindakan yang bersifat seremonial belaka. Dengan dilakukannya tindakan penenggalaman kapal, Indonesia ingin dilihat memiliki kemampuan dan kekuatan serta dinilai berani mewujudkan kebijakan yang bombastis tersebut. Dalam bahasa hubungan internasional, tindakan tersebut dinamakaan sebagai efek gentar (deterrent effect).

Sementara itu, dampak pengeboman kapal, tertutama bagi lingkungan juga kurang baik untuk keseimbangan ekosistem laut. Efek dari bom yang meledak di laut dapat merusak habitat terumbu karang dan habitat alami hewan-hewan laut. Selain itu, bangkai kapal yang susah terurai akan tertimbun dan menjadi sampah di laut. Di tambah lagi, karat yang dihasilkan dari mesin kapal akan menambah asumsi bahwa kebijakan ini kurang tepat, karena malah mencemari lingkungan laut kita.

Mengamati fakta tersebut, penulis merasa bahwa masalah keamanan laut Indonesia perlu menjadi agenda penting pemerintah, khususnya KKP di era menteri yang baru, yaitu Edhy Prabowo. Menteri Edhy Prabowo, mengeluarkan wacana untuk tidak melanjutkan kebijakan pendahulunya yang dirasa kurang tepat. Baginya, kebijakan penenggelaman kapal kurang proporsional, sehingga perlu dibuatkan sebuah kebijakan baru yang lebih solutif dan memiliki dampak langsung bagi perekonomian negara dan masyarakat.

Perubahan Kebijakan
Wacana baru yang dilakukan oleh Menteri Edhy Prabowo, lebih ditujukan kepada masyarakat, yakni berupa pengalihfungsian kapal asing yang sebelumnya wajib diledakkan untuk diubah menjadi sumber daya yang dapat digunakan oleh nelayan. Nelayan yang tidak memiliki kapal dan selama ini harus menyewa kapal, dapat diberikan kapal sitaan tersebut.

Selain itu, daripada dibom, lebih baik kapal itu digunakan oleh sekolah yang memiliki jurusan yang berkaitan dengan kemaritiman. Kapal sitaan tersebut dipercaya dapat membantu menambah produktivitas masyarakat dalam bekerja. Bagi penulis, mempertimbangkan berbagai dampak negatif yang dihasilkan, maka kebijakan baru dari Edhy Prabowo tersebut terbilang lebih tepat untuk diimplementasikan.

Penulis berpendapat bahwa kebijakan baru tersebut dapat menyeimbangkan aspek keamanan, lingkungan dan juga aspek ekonomi. Kebijakan KKP ke depan akan lebih efisien jika dilaksanakan dengan baik dan teliti dalam memperhatikan aspek-aspek lainnya.

Contohnya, pengalokasian kapal dengan melihat sisi ekonomi nelayan yang dituju, sehingga nelayan tersebut sanggup menanggung biaya operasionalisasi kapal. Penulis mengharapkan implementasi kebijakan ini dapat mencangkup pemberdayaan bagi nelayan-nelayan kita, masyarakat daerah-daerah pesisir, membantu pelestarian lingkungan, dan tetap memberikan efek jera bagi kapal asing yang melanggar.