Mengkaji Kebijakan Ekspor Bibit Lobster

Opini: Efriza

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP)

Kamis, 16 Juli 2020 | 08:00 WIB

Resmi disahkan pada 4 Mei 2020, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia beserta berbagai petunjuk teknis lainnya, masih menuai kontroversi hingga saat ini. Peraturan ini dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menggantikan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 yang melarang ekspor bibit lobster (benur).

Silang pendapat masih bermunculan, hingga menyembulkan pertanyaan, sejauh mana keuntungan buat nelayan di antara dua kebijakan Permen KP tersebut. Perdebatan ini perlu dikaji bersama.

Didukung Presiden
Di tengah perdebatan itu, cukup menarik perhatian masyarakat adalah Susi Pudjiastusi, menteri kelatuan dan perikanan periode lalu, yang masih dianggap turut campur dalam diskursus ini. Susi dan pihak yang kontra membangun asumsi didasari kekhawatiran bahwa keran ekspor benur dapat memicu eksploitasi berlebihan. Selain itu juga dianggap berdampak buruk terhadap kelangsungan ekosistem laut dari keberadaan lobster tersebut.

Jika mengkaji kembali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui untuk membuka kembali ekspor bibit lobster. Presiden Jokowi, menurut hemat penulis, selalu mengutamakan keseimbangan, seringkali variabel stabilitas pengambilan keputusan berbentuk segitiga dari keputusan tersebut. Dapat dikatakan pola segitiga dimaksud adalah segitiga stabilitas keputusan. Maksudnya, jika ekspor bibit lobster diizinkan, menunjukkan, adanya keuntungan bagi pemerintah, keuntungan untuk nelayan, dan tetap terjaganya lingkungan.

Pola pengambilan kebijakan Presiden Jokowi tampaknya berjalan selaras dengan perhitungan dan perincian yang dikemukakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Ekspor benur akan menambah keuntungan negara melalui kementerian yang dipimpinnya. Nelayan pun mendapatkan keuntungan pemasukan keuangan dari menangkap benur. Di sisi lain, tetap terjaganya lingkungan dan ekosistem laut.

Langkah yang dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi nelayan sudah berulangkali disampaikan. Pembukaan keran ekspor benur dimaksudkan untuk kehidupan nelayan yang penghasilannya dari menangkap benur. Kembali dibukanya ekspor benur diharapkan membangkitkan geliat pembudidayaan lobster di berbagai daerah.

Mengubah Hasil
Selama ini kebijakan yang didasari oleh Permen KP Nomor 56/2016 terkait pelarangan ekspor benih lobster, dinilai telah mengakibatkan pendapatan para nelayan terganggu. Kebijakan pelarangan ini menyebabkan nelayan nekat melanggar peraturan dan berujung dipenjara.

Cermin realitas yang terjadi di masyarakat tersebut menyebabkan regulasi yang lama memang patut direvisi. Semestinya, nelayan memang yang diprioritaskan oleh pemerintah. Melalui regulasi terbaru, ada niat untuk memberi keuntungan bagi nelayan tangkap dan upaya membudidayakan lobster dalam menggiatkan perekonomian masyarakat. Ini bisa dianggap pemerintah telah hadir untuk nelayan.

Dengan ditetapkannya Permen KP 12/2020 pada 4 Mei lalu, geliat sektor perdagangan dari ekspor dan budidaya lobster menyeruak. KKP telah memberikan izin dan rekomendasi kepada 26 perusahaan eksportir bibit lobster.

Menurut hemat penulis, yang dilakukan oleh KKP adalah izin dan rekomendasi ini tidak dikeluarkan dengan cuma-cuma. Para eksportir diwajibkan melakukan budi daya lobster di dalam negeri, dengan perincian sebesar 70% benih untuk budi daya dan 30% yang diekspor.

Di sisi lain, perusahaan juga ditempatkan sebagai pengontrol ekspor bibit lobster. Selain diperinci mengenai teknis ekspor, juga terkait penangkapan bibit lobster, pendaftaran eksportir, penetapan nelayan penangkap, serta wilayah penangkapannya.

Merujuk pada pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh KKP saat ini, menunjukkan bahwa dalam siklus pembuatan kebijakan, sebuah kebijakan baru dihasilkan berdasarkan umpan-balik yang dilakukan oleh masyarakat atas implementasi dari kebijakan sebelumnya. Ini menunjukkan kebijakan yang lama yang juga penuh kontroversi, telah menempatkan negara dalam posisi bukan melayani masyarakat tetapi pemerintah dan masyarakat saling berhadapan berdasarkan pengaturan-pengaturan Permen KP 56/2016.

Wajar akhirnya, regulasi terbaru berupa Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, dianggap telah mengembalikan hak nelayan yang pernah terampas. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa nelayan yang semestinya dilindungi oleh pemerintah, bukan malah nelayan yang berurusan dengan pihak berwajib dikarenakan menangkap bibit lobster, yang memang mata pencahariannya.

Bagi penulis, langkah merevisi sudah tepat dan juga pengaturan untuk impelementasi di lapangannya. Kebijakan yang terbaru memang mengatur stabilitas pengambilan kebijakan seperti mengatur pola penangkapan, pengeluaran bibit lobster, penentuan lokasi untuk pengembangbiakan bibit lobster, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, serta kontrol terhadap lingkungan mencakup kelestarian lingkungan dan ekosistem.

Sejalan dengan realitas di lapangan, bagi penulis, keputusan untuk membuka ekspor bibit lobster telah menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak mengabaikan pembudidayaannya. Eksportir yang telah mengantongi izin tidak bisa sesuka hati langsung mengekspor bibit lobster tanpa membudidayakannya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh KKP telah memenuhi dan menghapus kekhawatiran dari masyarakat, sekaligus telah meluruskan polemik yang muncul.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menerjemahkan model keseimbangan pengambilan keputusan yang selama ini ditempuh Presiden Joko Widodo. Aspek keseimbangan dimaksud adalah keuntungan bagi negara, keuntungan bagi nelayan, dan lingkungan yang juga tetap terjaga.