Predator Bunuh Diri, Untung atau Rugi?

Opini: Reza Indragiri Amriel

Konsultan pada Lentera Anak Foundation

Senin, 20 Juli 2020 | 08:00 WIB

Predator asal Prancis, berinisial FAC, tewas bunuh diri. Peristiwa itu memiliki kemiripan dengan William Brown alias Tony, warga Australia yang melakukan kejahatan seksual di Bali. Ia juga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri memakai kabel di ruang tahanan kantor polisi setempat.

Bunuh dirinya FAC sejenak membuat khalayak luas terperanjat. Selama ini, ruang publik lebih seiring terisi dengan bahasan tentang kepedihan para korban kejahatan seksual. Mereka, mengacu sekian banyak riset, diketahui punya kecenderungan lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak pernah diviktimisasi secara seksual. Bahkan, semakin belia usia korban saat dijahati untuk pertama kalinya, semakin tinggi pula tendensi bunuh dirinya.

Belum banyak diketahui oleh masyarakat, insiden bunuh diri di kalangan pelaku kejahatan seksual terhadap anak memang tinggi. Studi menunjukkan, kelakuan nekat di kalangan serigala bejat itu sekitar seratus delapan puluh kali lebih tinggi daripada bunuh diri pada masyarakat umum. Angka tersebut memberikan pemahaman bahwa aparat penegak hukum perlu memperlakukan pelaku kejahatan serupa dengan pendekatan khusus. Kondisi kejiwaan mereka perlu dijaga, dan lingkungan tempat mereka ditahan juga sepatutnya steril dari benda-benda yang bisa disalahgunakan untuk perilaku nekat.

Tingginya perilaku bunuh diri di kalangan predator seksual dapat dipahami sebagai ujung akhir dari penderitaan panjang pelaku. Kata “penderitaan” bertitik tolak dari teori tentang korban yang menjelma sebagai pelaku. Semasa kanak-kanak, akibat mengalami kontak seksual tak pantas, korban mengalami kesakitan baik fisik maupun psikis. Bertambah parah ketika mereka dijahati secara berulang dan terkondisikan untuk diam, tutup mulut atas kejadian traumatis yang mereka alami.

Menjadi predator, dengan demikian, merupakan ekspresi--antara lain--amarah dan kebencian yang tak bisa dikemukakan secara wajar dan bertanggung jawab. Terjadilah aksi balas dendam dengan menjadikan anak-anak sebagai korban. Pemilihan anak-anak sebagai sasaran kejahatan juga dilatari oleh pertimbangan yang sama dengan yang dulu ada pada dirinya selaku korban: anak gampang diperdaya, mudah dilumpuhkan, dan takluk dipaksa bungkam.

Puncak penderitaan datang seiring berlangsungnya proses hukum. Ekspos kepada masyarakat dan ancaman pidana yang berat, hingga mencapai hukuman mati, dirasa sebagai kesengsaraan yang tak terperi. Mengakhiri hidup pun diyakini sebagai jalan keluar dari semua neraka itu.

Pada segi itulah muncul pandangan dari sebagian pihak bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak patut dihukum dan direhabilitasi sekaligus. Kubu dengan cara pandang retributif tentu tidak sepakat dengan usulan semacam itu. Bagi mereka, dengan prinsip eye for an eye, pelaku hanya perlu diperlakukan dengan pendekatan tunggal: hukum seberat-beratnya, siksa sesakit-sakitnya, bahkan sedapat mungkin dihukum mati.

Terlebih, perlu ditandaskan, dengan menerapkan autopsi psikologis, para ilmuwan tidak melihat adanya gangguan mental yang diidap oleh para predator menjelang mereka tutup usia. Karena kondisi psikologis para penjahat seksual itu normal, lantas apa pula pentingnya pemberian rehabilitasi kepada mereka.

Untuk sekarang, polisi perlu ekstra waspada. Jangan sampai pelaku lainnya--terlebih pelaku berkewarganegaraan asing yang diperkirakan beroperasi sebagai bagian dari sindikat jahat--melakukan aksi fatal berupa bunuh diri.

Restitusi ke Kompensasi
Tewasnya predator asing pada awal proses penegakan hukum, termasuk dengan cara bunuh diri, sesungguhnya mengakibatkan kerugian utamanya pada dua pihak. Pertama, kerugian yang dialami anak-anak yang diviktimisasi pelaku. Hukum mengatur bahwa anak-anak yang telah mengalami kejahatan dan eksploitasi seksual berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara dan restitusi (ganti rugi) dari pelaku. Masalahnya, dalam kasus predator FAC, karena ia kadung tewas, peluang restitusi serta-merta tertutup.

Berhadapan dengan situasi ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi, misalnya, karena telanjur meninggal dunia, sejumlah negara memberlakukan kompensasi. Kewajiban membayar ganti rugi digeser dari pelaku kepada negara. Pengalihan restitusi menjadi kompensasi merupakan bentuk sanksi atas kegagalan negara melindungi warganya (anak-anak, dalam hal ini). Seberapa jauh kesanggupan pemerintah memberlakukan kebijakan pengalihan restitusi menjadi kompensasi, dibutuhkan perhitungan matang. Iming-iming pengadaan kompensasi yang tidak disertai dengan penguatan sistem perlindungan anak justru berpotensi membangkrutkan negara.

Pihak kedua yang dirugikan akibat meninggalnya predator adalah otoritas kepolisian. Karena semua pihak sudah saatnya perlu menyikapi pelaku eksploitasi seksual anak bukan sebagai predator yang sendirian memburu mangsanya, melainkan sebagai bagian dari sindikat pedofilia internasional, maka menjadi pekerjaan rumah bagi kepolisian untuk menelusuri jaringan predator mancanegara itu. Jika sindikat jahat itu menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaksi, boleh jadi penelusurannya kian tidak mudah. Tapi sepelik apa pun, publik tetap harus terus menyemangati Polri agar bisa membongkar lebih jauh lagi pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis jahat internasional tersebut berikut para korban mereka.

Seiring dengan itu, berangkat dari asumsi yang sama, penting bagi Polri untuk menginvestigasi bahwa kematian FAC bukan merupakan bagian dari operasi sindikat untuk memutus mata rantai penyelidikan kepolisian.

UU 17/2016 tentang Penetapan Perppu 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, memuat sejumlah pasal tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pelaku bahkan bisa dikenai hukuman mati.

Masyarakat pun pada umumnya menaruh kebencian mendalam terhadap pelaku kejahatan seksual, dengan menyuarakan keinginan mereka agar predator dihukum mati. Persoalannya, rumusan pasal yang terbaca indah itu justru masih sangat minim realisasinya di lapangan. Begitu pula tindakan lain berupa kebiri kimiawi, yang sampat saat ini belum ada yang dieksekusi. Intinya, ada sekian banyak masalah yang mengakibatkan vonis hakim berdasarkan pasal-pasal UU 17/2016 tak kunjung diterapkan.

Dari sudut itu, masuk akal bagi pandangan bahwa ada untungnya juga ketika FAC mati bunuh diri. Bahwa, ketimbang menunggu sekian lama hanya untuk mendengar putusan bukan maksimal bagi pelaku, lebih baik hukuman mati itu FAC timpakan ke dirinya sendiri. Habis perkara.

Allahu a'lam.