Selebritas dan Bermasker Sebagai Gaya Hidup

Opini: Bagong Suyanto

Guru Besar dan Dosen pada Prodi S2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga

Selasa, 21 Juli 2020 | 08:00 WIB

Di balik keresahan pemerintah menangani wabah Covid-19 yang masih jauh dari usai, Presiden Jokowi tiba-tiba membuat agenda pertemuan dengan sejumlah artis di Istana Merdeka, Jakarta, 14 Juli 2020. Sejumlah selebritas populer, seperti Ari Lasso, Gading Martin, Raffi Ahmad, Raisa, Yuni Shara, Atta Halilintar, Cak Lontong, Butet Kertaredjasa, Titi Radjobintang, Tompi, Andre Taulany, dan lain-lain secara khusus diundang untuk berdiskusi tentang upaya penanganan Covid-19.

Presiden meminta para artis untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19. Setelah berbagai cara dilakukan pemerintah seolah tak membuahkan hasil, Presiden kini mencoba meminta keterlibatan mereka menyosialisasikan penerapan protokol Covid-19 kepada masyarakat. Para selebritas dari dunia seni dan hiburan diharapkan membantu pemerintah mengartikulasikan pemikiran-pemikiran strategis dalam konteks menyelamatkan bangsa ini dari ancaman pandemik.

Salah satu hal yang diminta Presiden adalah bagaimana para selebritas bisa ikut terlibat mengampanyekan pemakaian masker dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Pemerintah prihatin, karena masyarakat yang menjadi korban Covid-19 cenderung terus bertambah, sementara perilaku disiplin masyarakat untuk bermasker tampaknya sangat kurang.

Enggan Bermasker
Memasuki era new normal (kenormalan baru), pemerintah berkali-kali mengimbau bahwa bermasker adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan masyarakat dalam rangka mematuhi protokol kesehatan, selain mencuci tangan dan menjaga jarak. Untuk membiasakan dan menjadikan bermasker sebagai hal yang wajib dilakukan masyarakat, di berbagai daerah tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan sejumlah unsur lain terus melakukan razia di lapangan.

Di daerah, razia pemakaian masker dilakukan tidak hanya bagi pengunjung tempat-tempat publik, tetapi juga di tempat-tempat usaha serta pengendara dan penumpang kendaraan. Di DKI Jakarta, misalnya keputusan wajib menggunakan masker berlaku bagi siapa pun yang naik kendaraan umum, maupun orang-orang yang jalan-jalan ke mal dan tempat publik lain. Di Yogyakarta, razia masker dilakukan mulai dari kawasan simpang empat Tugu Pal Putih, Malioboro, hingga Alun-alun Utara.

Di Surabaya, razia masker kerap dilakukan terhadap pengendara roda dua maupun pengendara roda empat. Pengendara roda empat yang sendirian pun wajib memakai masker. Di semua daerah, masyarakat diimbau tidak lupa bermasker ketika keluar rumah.

Di saat virus Covid-19 belum bisa dikendalikan penularannya dan belum ditemukan vaksin yang tepat, fakta bahwa masyarakat masih banyak yang enggan bermasker tentu sangat berbahaya. Masyarakat sendiri tampaknya tidak terlalu peduli terhadap ancaman Covid-19. Alih-alih mau mematuhi protokol Covid-19, justru di lapangan sebagian besar masyarakat memilih tidak memakai masker dengan berbagai alasan.

Secara garis besar, dua faktor yang menjadi penyebab kenapa masyarakat masih enggan bermasker adalah, pertama, karena masyarakat belum memahami arti penting bermasker, dan sebaliknya justru mengetahui persis bahwa harga masker tidaklah murah. Di tengah suasana keprihatinan, menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kehilangan sebagian penghasilan, di mata masyarakat masker dinilai bukan kebutuhan utama. Membeli masker seharga Rp 5.000 hingga Rp 10.000-an, dan kemudian harus ganti setelah dipakai beberapa kali, oleh sebagian masyarakat dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi.

Kedua, karena kewajiban memakai masker dan berbagai kewajiban sesuai protokol Covid-19 dilihat merupakan kebijakan yang sifatnya top down, diputuskan begitu saja tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan. Bagi masyarakat yang tinggal di permukiman padat penduduk, misalnya, mereka tentu sulit membayangkan bisa melakukan physical distancing. Menghadapi virus yang tidak kasat mata, tidak mungkin bisa dicegah penularannya hanya dengan mengandalkan masker.

Konstruksi Baru
Untuk membiasakan dan mendisiplinkan masyarakat agar sadar dan mau memakai masker, pemerintah di semua daerah setiap hari telah menerjunkan ratusan petugas Satpol PP untuk memonitor kawasan-kawasan yang biasanya banyak dikunjungi warga masyarakat. Petugas akan membubarkan jika ada kerumunan di sana, dan menegur bila ada masyarakat yang tidak memakai masker.

Dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar disiplin bermasker, tindakan razia yang dilakukan Satpol PP mungkin efektif mendorong masyarakat bermasker. Tetapi, pendisiplinan bermasker dengan pendekatan yang sifatnya regulatif-punitif, niscaya tidak akan berkelanjutan. Di lapangan, sudah banyak bukti memperlihatkan perilaku kucing-kucingan antara masyarakat yang tidak disiplin dan aparat.

Pada saat razia dilakukan, masyarakat memang akan tertib bermasker. Namun, kondisinya akan berbeda ketika razia sudah tidak lagi dilakukan. Masyarakat yang bermasker karena paksaan, dan bukan melakukan atas kesadaran sendiri –apalagi bangga bermasker– tentu sulit diharapkan memiliki disiplin yang tinggi mematuhi protokol Covid-19.

Meminta masyarakat taat bermasker, tidak akan dapat terjadi sepanjang masyarakat belum mendapatkan manfaat selain manfaat medis. Membuat masyarakat disiplin memakai masker, niscaya akan terwujud jika pemerintah telah menemukan manfaat sosial, yaitu kebanggaan dan perasaan bahwa bermasker adalah simbol kemajuan serta kekinian.

Dalam rangka menumbuhkembangkan rasa bangga dan menjadikan pemakaian masker sebagai bagian dari gaya hidup (life style) inilah, maka peran para selebritas menjadi sangat krusial. Pengalaman telah banyak mengajarkan bahwa sikap masyarakat umumnya masih menempatkan selebritas sebagai sosok idola yang penampilan dan gaya hidupnya akan ditiru.

Dengan berkampanye arti penting masker menggunakan idiom-idiom budaya populer, dan di dalamnya melibatkan peran para selebritas, maka bangga bermasker niscaya akan bisa menjadi discourse (wacana) baru yang dikonstruksi masyarakat di era new normal. Bagaimana pendapat anda?