Demokrasi versus Pandemi

Opini: Arif Susanto

Analis politik Exposit Strategic, pegiat Lingkaran Jakarta

Kamis, 23 Juli 2020 | 08:00 WIB

Gejala otokrasi mendompleng kedaruratan terdampak pandemi Covid-19. Gejala tersebut semakin menggerogoti kualitas demokrasi global, yang telah bopeng dalam lima belas tahun terakhir.

Alih-alih pengawasan totalistik, penanggulangan pandemi lebih membutuhkan pemberdayaan, kepercayaan, dan solidaritas. Ketiganya dapat melengkapi kebebasan sebagai suatu kesempatan bagi demokrasi untuk dapat menjamin lebih baik kesehatan warga negara.

Virus Otokrasi
Coronavirus coup, begitu Foreign Policy menyebut langkah parlemen Hungaria yang memberikan kuasa nyaris tanpa batas kepada Perdana Menteri Viktor Orban dalam mengambil langkah melawan pandemi. Sayangnya, Orban bukanlah satu-satunya pemimpin populis hasil pemilu yang menampakkan penguatan gejala otokratik pada masa serbadarurat global saat ini.

Pandemi Covid-19 membawa bukan hanya ancaman kesehatan bagi warga dunia. Penetapan kondisi darurat di banyak negara telah membuka pintu masuk bagi sebagian elite politik untuk menumpangkan kepentingan sepihak mereka demi menegaskan dominasi. Dengan kontrol minimum, mereka menggerogoti kualitas demokrasi lewat sebaran virus otokrasi.

Serupa virus yang membiakkan diri secara parasitik pada inang, gejala otokrasi banyak menumpang lewat prosedur legislasi. Dalam rezim-rezim hibrida, seperti di Hungaria atau Serbia, penggunaan produk legislasi untuk memberi basis regulasi bagi penegasan dominasi kepala pemerintahan, memperkuat praktik pseudo-demokrasi yang telah mengakar di sana.

Di sebagian wilayah Asia Tenggara yang dikuasai junta militer, keadaan darurat memberi kabar buruk menguatnya praktik-praktik bergaya otokrasi dan semakin terbelakangnya kebebasan sipil. Di tengah lemahnya oposisi dan kritisisme, risiko kesehatan telah pula berdampak meningkatnya risiko politik. Masa depan demokrasi dalam tanda tanya besar.

Di banyak negara kawasan Eropa dan Amerika Serikat, pengawasan bergaya Big Brother menghadapi pertanyaan serius melampaui kegentingan yang pernah mereka hadapi pasca-9/11. Dilema kebebasan dan kesehatan menjadi perdebatan di tengah kebutuhan untuk menghambat persebaran virus tanpa harus mengorbankan hak asasi warga negara.

Di Turki maupun India, kondisi darurat turut dimanfaatkan untuk memojokkan lawan politik sebagai musuh bersama, antara lain lewat praktik-praktik persekusi. Di Rusia atau juga di Venezuela, para jurnalis diancam karena memberitakan fakta ketidaksigapan pemerintah menghadapi pandemi. Beberapa negara lain mengalami kondisi yang jauh lebih kompleks.

Intimidasi terhadap dokter Li Wenliang, salah satu yang paling awal mengidentifikasi pneumonia misterius di Tiongkok, telah menjadi ikonik. Namun, langkah tegas Tiongkok memberlakukan karantina wilayah nyaris total terhadap Wuhan dan beberapa kota lain banyak dipuji karena dipandang secara ironis efektif mempercepat pemulihan keadaan.

Kemunduran kontemporer demokrasi global menuntut pemahaman lebih cerdas terhadap fenomena tersebut sekaligus pemikiran lebih strategis untuk mengatasinya. Tanpa keduanya, kita hanya akan memaklumi bagaimana tatanan non-demokrasi mengakomodasi secara fungsional kepentingan para autokrat yang bersembunyi di balik penanggulangan pandemi.

Perlindungan Demokrasi
Asumsi bahwa otokrasi menjawab persoalan pandemi secara lebih baik dibandingkan demokrasi tampak simplistis. Pandangan myopik tersebut berfokus pada efek jangka pendek pembatasan semena-mena atas kebebasan. Padahal, potret yang lebih utuh akan menunjukkan bahwa demokrasi berkesempatan menjamin lebih baik kesehatan warga.

Kajian-kajian klasik Amartya Sen (1981, 2000) tentang pembangunan menegaskan bahwa kesejahteraan bergantung bukan semata pada suatu tatanan ekonomi, tetapi juga pada kebebasan dan demokrasi. Penjarakan sosial dan politik antara pemerintah dan yang diperintah memainkan peran penting termasuk dalam mencegah dampak eksesif bencana.

Logika serupa dapat diterapkan pada penanganan pandemi. Negara-negara dengan keunggulan pendapatan ekonomi dan jaminan kesehatan memiliki peluang lebih baik untuk menanggulangi Covid-19. Namun, keunggulan potensial tersebut tidak bermakna signifikan tanpa jaminan kebebasan, yang memungkinkan kontrol warga terhadap kekuasaan.

Selain kapabilitas intervensi pemerintahan, yang lebih merupakan problem administratif birokratik ketimbang substantif demokratik, kepercayaan dan kepatuhan warga terhadap pemerintah juga memungkinkan penanggulangan lebih efektif pandemi. Ini mengandaikan bukan semata anggaran besar, tetapi terutama kerja sama pemerintah dan warganya.

Situasi darurat, dengan sejumlah pengecualian, juga tidak boleh mengeksklusi pemerintahan dari deliberasi publik, termasuk pengawasan oleh oposisi atau oleh pers kritis. Bukan hanya menghindarkan dari kesewenang-wenangan, hal ini juga membantu pembahasan alternatif terbaik kebijakan. Sebaliknya, otoritarianisme justru berpretensi untuk membatasi alternatif.

Lebih lanjut, merujuk Yuval Harari (2020), perlindungan kesehatan dan penghentian pandemi membutuhkan pemberdayaan warga negara dibandingkan pelembagaan rezim pengawasan totalistik. Sebab, masyarakat yang berdaya dapat melakukan hal tepat yang dibutuhkan untuk melindungi diri mereka tanpa harus diawasi secara semena-mena.

Masyarakat yang berdaya memiliki bukan hanya kemampuan ekstraktif untuk memperoleh pendapatan dan membelanjakannya. Mereka juga harus memiliki kecerdasan informatif dan kesadaran reflektif, yang merupakan modal penting keterlibatan partisipatif maupun perlindungan diri mereka dalam suatu demokrasi yang semakin menuntut keahlian warga.

Hal berikut yang juga perlu disuntikkan adalah, menurut Harari, kepercayaan dan solidaritas. Demi lepas dari kepanikan, selain memercayai sains, orang membutuhkan pemerintah dan pers yang sama-sama kredibel. Pada sisi lain, solidaritas -yang juga tumbuh dari kepercayaan silang- dapat meringankan beban dan melepaskan diri dari keterjerembaban masif.

Jadi, alih-alih memercayai ilusi bahwa otokrasi adalah jawaban terbaik problem pandemi, dunia perlu memahami bahwa demokrasi memiliki peluang lebih baik untuk mampu memberi perlindungan yang dibutuhkan, termasuk dalam kedaruratan. Bersama upaya pengakhiran pandemi, semoga kita tidak juga menghentikan pertumbuhan demokrasi.