Koperasi Reforma Agraria

Opini: Usep Setiawan

Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden, lulusan Antropologi Universitas Padjadjaran, dan Sosiologi Pedesaan IPB

Senin, 27 Juli 2020 | 08:00 WIB

Pada 12 Juli 1947 atau 73 tahun lalu, untuk pertama kalinya gerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi di Tasikmalaya, yang kemudian dikenal sebagai Hari Koperasi Nasional. Pada 12 Juli 2020, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyampaikan pidato yang di ujungnya tertuang harapan agar koperasi mampu menjawab tantangan zaman dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Diserukan agar koperasi jadi kekuatan ekonomi rakyat dalam pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Teten menyatakan kementeriannya tengah membangun koperasi pangan sebagai suatu yang baru. Kementerian ini tengah membuat pilot project pembangunan koperasi pangan diintegrasikan dengan program perhutanan sosial dengan Kementerian LHK, dan Kementerian ATR/BPN.

Menurut Teten, pengembangan koperasi sektor riil yakni koperasi pangan saat ini belum berkembang. Kebanyakan koperasi di sektor perdagangan atau koperasi simpan pinjam. Melalui koperasi pangan ini, masyarakat bisa meminjam 2 hektare tanah per keluarga selama 35 tahun, dan bisa diperpanjang 35 tahun lagi sehingga totalnya menjadi 70 tahun yang dikonsolidasi hingga 100-200 hektare dalam skala bisnis.

Pernyataan Menkop UKM ini dapat dilihat dalam dua konteks. Pertama, pentingnya kelembagaan usaha ekonomi bersama rakyat dalam pemanfaatan tanah hasil pemberian izin perhutanan sosial. Kedua, pengembangan koperasi sebagian bagian dari percepatan redistribusi tanah melalui reforma agraria untuk penguatan hak milik rakyat atas tanah.

Urgensi Koperasi
Koperasi bukan hanya relevan, tetapi urgen bagi keberhasilan reforma agraria. Merujuk Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria, koperasi menjadi kelembagaan utama yang dianjurkan sebagai lembaga usaha ekonomi para subjek penerima tanah dari redistribusi dan legalisasi tanah. Kebersamaan antarwarga, kemauan bekerja sama, dan gairah gotong royong menjadi prinsip dasar koperasi yang dibutuhkan guna memastikan tanah yang telah didistribusikan dan dilegalisasi benar-benar dikelola produktif. Koperasi memudahkan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan sebagai prinsip koperasi senapas dengan tujuan reforma agraria. Kedaulatan koperasi sepenuhnya di tangan anggota, yang diwujudkan melalui musyawarah bersama. Ketua dan pengurus bertugas dan bertanggung jawab menjalankan mandat anggota yang harus dipertanggungjawabkan kembali kepada anggota melalui musyawarah atau rapat anggota.

Dalam koperasi, penentuan tata guna tanah hasil redistribusi mestilah dilakukan melalui musyawarah. Semua anggota boleh mengusulkan jenis tanaman yang diusahakan, aneka pupuk, proses produksi, pemeliharaan, panen, pengemasan, dan distribusi hasilnya dalam rapat koperasi. Namun, setelah diputuskan dalam rapat, keputusan tersebut mengikat dan harus ditaati semuanya. Semua anggota berkontribusi dalam persiapan dan terlibat dalam pekerjaan produksi hingga distribusi hasilnya. Keuntungan diterima bersama, kerugian pun ditanggung bersama. Demokrasi ekonomi mengalir di nadi dan tubuh koperasi produksi pertanian pangan.

Mencermati penjelasan Menkop UKM tersebut, tampaknya perlu ditambahkan bahwa koperasi dibutuhkan bukan hanya untuk mengakselerasi kegiatan perhutanan sosial, tapi juga dalam reforma agraria dalam makna redistribusi dan legalisasi tanah –Teten menyebutkan Kementerian ATR/BPN dalam pernyataannya.

Peran Kementerian Koperasi dan UKM sangat vital dalam menyambungkan redistribusi dan legalisasi tanah, dengan pemberdayaan yang digencarkan Kementerian ATR/BPN melalui Gugus Tugas Reforma Agraria. Penyiapan subjek penerima tanah dalam kelembagaan ekonomi yang bersendikan gotong royong, memastikan rakyat mempertahankan dan tidak memperjualbelikan tanah serta terkoneksi dalam kesatuan produksi dan distribusi hasil pertanian secara kolektif.

Keadilan Agraria
Jika perhutanan sosial memberi akses penggunaan dan pemanfaatan lahan berupa kawasan hutan negara dari Kementerian LHK, maka reforma agraria memberikan hak pemilikan atas tanah dari Kementerian ATR/BPN kepada rakyat yang berhak. Tanah objek reforma agraria terluas berasal dari pelepasan kawasan hutan. Dalam perspektif kebijakan pemerintah, baik perhutanan sosial maupun reforma agraria, sekalipun bercorak beda, tapi harus berujung pada muara yang sama, yakni tersedianya lahan yang cukup luas dan petani yang aktif-masif dalam menata produksi pertanian pangan secara bersama yang melahirkan keadilan agraria.

Selain dengan Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN, dalam pengembangan koperasi pangan ini Kementerian Koperasi dan UKM juga perlu bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Sinergi lintas instansi dalam membangkitkan ekonomi rakyat berbasis produksi pertanian pangan di pedesaan tak hanya ditunggu Presiden, melainkan oleh seluruh rakyat yang butuh pangan sehat dan terjangkau. Kedaulatan pangan yang dicetuskan Jokowi tahun 2014, masih relevan untuk diperjuangkan.

Kolaborasi pemerintah dengan gerakan sosial, akan mempercepat reforma agraria guna memperkuat hak milik rakyat atas tanah, dan pengakuan wilayah kuasa/kelola rakyat melalui perhutanan sosial, serta produksi pertanian pangan di era pasca pandemi. Semoga semua pihak terkait bisa segera mewujudkan koperasi reforma agraria.

Pengembangan koperasi berbasis keadilan agraria di pedesaan bisa jadi alternatif dari pembangunan ekonomi guna meningkatkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam dunia nyata.