Realisme tentang Senjata Nuklir

Opini: Asrudin Azwar

Peneliti dan pendiri The Asrudian Center.

Selasa, 28 Juli 2020 | 08:00 WIB

Pada Juni lalu, Amerika dan Rusia menggelar negosiasi di Wina, Austria, untuk mendiskusikan perjanjian pengganti Traktat New START (Strategic Arms Reduction Treaty) 2010 silam. Isu dalam perjanjian tahun 2010 ini terkait upaya untuk membatasi jumlah hulu ledak nuklir yang sudah terpasang. Perjanjian yang akan habis pada Februari 2021 mendatang itu membatasi sekitar 1.550 senjata nuklir strategis bagi kedua negara.

Delegasi AS dan Rusia sebetulnya telah memberi sinyal adanya kemajuan dalam negosiasi di Wina itu. Kedua delegasi bahkan menyebut diskusi ini mungkin akan dilangsungkan hingga akhir Juli atau awal Agustus 2020, untuk membuka jalan bagi putaran kedua perundingan di Wina.

Akan tetapi perundingan di Wina itu menyimpan persoalan lain. Keinginan Presiden AS Donald Trump untuk memasukkan Tiongkok dalam perundingan nuklir, membuatnya menjadi terhambat. Sebab negeri tirai bambu tersebut tegas menolak ikut bergabung. Fu Cong, Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Senjata di Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuding keinginan Washington itu hanya ingin mengalihkan tekanan dunia agar bisa lari dari perjanjian pengganti New START dan bebas mengejar keunggulan militer atas musuhnya.

Padahal jika ada titik temu, perjanjian START yang baru dapat diperpanjang lima tahun lagi dan ini dapat membuka jalan untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, Amerika dan Rusia tidak akan memiliki batasan yang pasti tentang senjata nuklir yang boleh dimiliki. Ini tentu saja akan membuat proliferasi nuklir semakin sulit dikendalikan dan dunia tercebur ke dalam ketidakpastian global. Bukan tidak mungkin hal itu akan memicu dipencetnya tombol nuklir yang bisa membumihanguskan dunia kapan saja.

Pentingnya Perjanjian
Ketakutan akan bahaya perang nuklir sesungguhnya telah diungkapkan Presiden AS John F Kennedy pada 1963. Menurut Kennedy, jika tidak dikontrol, 15 hingga 20 negara dapat bergabung dengan kelompok nuklir dalam dekade tersebut. Kennedy juga mengingatkan, semakin banyak negara memiliki senjata nuklir, semakin besar pula kemungkinan senjata tersebut digunakan.

Sampai dengan tahun 2020 ini, data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan bahwa Amerika dan Rusia telah memegang 90% senjata nuklir dunia. Perinciannya Rusia mempunyai 6.375 senjata nuklir dan Amerika 5.800. Sementara Tiongkok 320, Prancis 290, dan Inggris 215.

Menyikapi besarnya kepemilikan senjata nuklir di dunia, berbagai upaya bilateral dan multilateral telah dilakukan, mulai dari pengawasan hingga pelucutan. Pada 1968-2002, beberapa perjanjian telah disepakati, antara lain Nonproliferation Treaty (1968) hingga Strategic Offensive Reduction Treaty (2002).

Puncaknya pada 7 April 2010, saat Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitri Medvedev menandatangani perjanjian baru mengenai senjata nuklir yang mengurangi senjata masing-masing negara hingga sekitar 30%. Kesepakatan yang ditandatangani di Praha, Republik Ceko itu, menyisakan sekitar 1,550 senjata nuklir strategis bagi masing-masing negara.

Sayangnya perjanjian-perjanjian itu tidak bersifat mengikat, sehingga ada yang dicabut, tidak pernah berlaku, dan tidak pernah diratifikasi. Untuk itu, membuat perjanjian baru menjadi sangat mendesak dilakukan.

Mitos Realisme
Para analis hubungan internasional menilai, sulitnya Amerika dan Rusia mencapai kesepakatan baru soal kepemilikan senjata nuklir disebabkan keduanya masih terjebak pada pendekatan paling dominan dalam disiplin hubungan internasional, yakni realisme. Pendekatan ini bertumpu pada sejumlah kata kunci: kepentingan nasional adalah mutlak, manusia adalah immoral, dan sistem internasional adalah anarkistis. Dalam dunia seperti itu, kata realis, solusi paling strategis yang bisa dilakukan adalah balance of power.

Kenneth N Waltz, seorang teoretikus neorealisme terdepan, menjelaskan mengapa balance of power itu solutif: “semakin banyak negara nuklir, masa depan dunia akan lebih menjanjikan.” Alasannya, Amerika dan Soviet tetap akan mempertahankan keunggulannya dalam weapon of mass destruction (WMD) dan ini akan meningkatkan penahanan diri dan mencegah perang seperti dalam Perang Dingin.

Tapi cara berpikir tersebut mendapat tentangan keras dari Arundhati Roy, penulis novel The God of Small Things yang berhasil meraih Booker Prize itu. Menurut Arundhati, cara berpikir realis begitu imajinatif, sampai lupa bahwa tidak semua pemimpin itu rasional. Banyak juga pemimpin menjadi irasional ketika terdesak, dan kemudian menggunakan senjata paling mematikan itu.

Terbukti Amerika pernah melakukannya di masa Perang Dunia II. Belum lagi jika senjata ini jatuh ke tangan teroris yang cenderung tidak berpikir dua kali untuk menggunakannya.

Dalam The End of Imagination, esai yang ditulis Arundhati pada Juli 1998 dan diterbitkan serentak di dua majalah mainstream Frontline dan Outlook pada Agustus 1998, menyindir mereka yang menganggap senjata nuklir untuk perdamaian. Sebagai “penangkal” kalau dalam bahasa politik realisme. Padahal, kata Arundhati, penangkal adalah istilah gaduh orang-orang yang menganggap diri mereka selayaknya elang.

Bagi Arundhati penangkalan adalah tesis lama yang telah dibangkitkan dan diatur ulang dengan tambahan selera lokal. Teori Penangkalan menyudutkan usaha mencegah Perang Dingin agar tidak menjadi Perang Dunia Ketiga.

Atas dasar itu, Arundhati mengingatkan bahwa, “senjata nuklir merupakan benda paling anti- demokrasi, antinasional, antimanusia, dan paling jahat yang pernah dibuat manusia. Jika Anda orang religius, maka ingatlah bahwa senjata nuklir adalah tantangan manusia kepada Tuhan - maksudnya manusia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang telah Kau ciptakan. Jika Anda bukan orang religius, maka lihatlah dengan cara ini: dunia kita ini sudah berusia empat ribu enam ratus juta tahun, dan dapat berakhir hanya dalam sepetang”.

Dalam konteks inilah, teori realisme menjadi sangat problematis. Boleh jadi realisme adalah pendekatan paling dominan di politik internasional. Tapi untuk urusan pemecahan masalah internasional, realisme adalah teori yang sangat berbahaya dan akan memandu para pembuat kebijakan pemilik senjata nuklir ke dalam lingkaran setan sistem internasional yang anarkistis. Itu artinya pandangan realis tentang pentingnya kepemilikan senjata nuklir adalah mitos.