UU Cipta Kerja dan Teori Kesadaran Kelas Soekarno
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

UU Cipta Kerja dan Teori Kesadaran Kelas Soekarno

Opini: Guntur Soekarno
Putra Sulung Presiden ke-1 RI

Selasa, 12 Januari 2021 | 08:00 WIB

Sejak hadirnya RUU Cipta Kerja, aksi demo terus terjadi hingga UU itu ditandatangani Presiden Joko Widodo. Unjuk rasa tak hanya didominasi kalangan buruh atau kelas pekerja, tetapi juga mahasiswa.

Sayangnya, aksi buruh dan mahasiswa berujung merusak kepentingan umum. Padahal, tak boleh dilupakan, saat ini bangsa Indonesia dan dunia masih berjuang melawan siluman virus Covid-19. Tak hanya protokol kesehatan yang diabaikan, seperti jaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan, tetapi juga inti perjuangan buruh mencapai tujuan kesejahteraan diabaikan.

Mengapa kaum buruh atau kelas pekerja harus berdemo? Padahal, menurut pemerintah, kehadiran UU Cipta Kerja bertujuan baik bagi semua warga negara, selain diharapkan menggerakkan investasi dan membuka lapangan kerja juga agar pertumbuhan ekonomi dapat melaju pesat.

Bagi sebagian buruh, substansi UU Cipta Kerja dianggap telah merugikan kepentingan mereka. Apalagi informasi dan penjelasan materi UU Cipta Kerja selama ini, dinilai belum terbuka, menyeluruh dan terang benderang.

Kalaupun sudah dijelaskan pemerintah dan DPR, tampaknya informasi pasal-pasal dan materi muatannya dinilai masih kurang memadai. Maklum, UU ini tebalnya bukan main, mengintegrasikan 79 peraturan.

Tentu tak mudah dipelajari dan dipahami kalangan buruh meski benar-benar dibaca seksama. DPR dan wakil pemerintah pun tampaknya membahasnya juga seperti dikejar waktu. Mungkin karena pandemi yang telah berdampak secara politik, sosial dan ekonomi, memengaruhi daya tahan masyarakat Indonesia, termasuk para elitnya. Akibatnya, UU Cipta Kerja pun menjadi kontroversial sejak diajukan hingga diumumkan di lembaran negara.

Marhaen dan Proletar
Jika bicara aksi dan perjuangan buruh atau kelas pekerja dari kacamata ajaran-ajaran Soekarno, tentu kita akan berbicara mengenai kelas Marhaen yang di dalamnya termasuk kelas buruh atau kelas Proletar. Untuk membahas soal itu, mau tidak mau harus mengerti dahulu apa dan siapa itu kelas buruh tersebut. Kemudian apa beda antara kelas Marhaen dan kelas Proletar walaupun kedua-duanya secara ekonomi relatif miskin dan termarginalkan.

Marhaen adalah nama seorang petani miskin di daerah Cigereleng, Bandung Selatan. Sang petani walaupun tidak menjual tenaganya kepada orang lain dan mempunyai alat-alat produksi sendiri seperti pacul, bajak, sawah, kerbau, dan lain sebagainya, kehidupannya tetap miskin. Itu karena seluruh hasil pertaniannya hanya cukup untuk kehidupannya beserta keluarga.

Sedangkan kelas Proletar adalah seorang yang semata-mata bekerja dengan orang lain tanpa turut memiliki alat produksi. Namun keduanya sama-sama miskin.

Kelas buruh atau kelas Proletar bisa saja berlatar belakang seorang dokter, insinyur, bahkan profesor. Mereka tetap dinamakan Proletar akan tetapi intelektual proletariat atau proletar terpelajar. Misalnya seorang sarjana yang bekerja pada suatu perusahaan tetapi tidak turut memiliki alat-alat produksi ataupun memiliki saham pada perusahaan itu.

Karena revolusi Indonesia, menurut Soekarno, bertujuan untuk mendirikan suatu masyarakat sosialisme Indonesia yang bersifat religius (berketuhanan), juga makmur dan sejahtera, maka dalam prosesnya berlaku teori-teori tahapan revolusi. Tahapan revolusi itu menyangkut revolusi nasional dan revolusi sosialis seperti yang ditulis Soekarno dalam buku Sarinah, bab tentang “Kepada Bangsaku”.

Dalam tulisannya, Soekarno menyatakan, setiap tahapan revolusi mempunyai tugas-tugas sejarahnya sendiri-sendiri. Tugas dalam revolusi nasional tak bisa dan tak boleh melaksanakan tugas revolusi sosialis. Begitu pula sebaliknya. Namun, kedua tahap revolusi nasional dan sosialis haruslah dilalui oleh sebuah negara.

Salah satu tugas kelas Proletar dalam tahap revolusi nasional adalah meningkatkan secara pasti kesadaran kelasnya sehingga mereka sadar mengapa mereka tetap menjadi miskin walaupun sudah bekerja keras dan banting tulang. Mereka juga harus sadar sesadar-sadarnya mengapa tenaga kerjanya dalam bentuk nilai lebih, yang dalam Islam dikatakan sebagai riba, akan selalu dinikmati oleh sang pemilik modal.

Namun, mereka harus juga menyadari, kelompok mereka adalah kelas yang paling diperlukan dalam perjuangan mendirikan masyarakat sosialis religius di masa datang. Inilah yang paling sulit dicapai. Karena itu, kaum buruh harus menyadari agar mereka tidak terburu-buru melakukan tugas sejarahnya pada tahap revolusi sosialis.

Selain peningkatan kesadaran kelas, ajaran Soekarno menyebutkan, kaum buruh harus juga menyadari tentang pertentangan kelas yang selalu ada dalam sejarah perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat feodal, ada pertentangan antara kelas feodal (ningrat) dan kelas tani. Lebih maju lagi, dalam masyarakat industri (kapitalisme) ada pertentangan antara kelas majikan dan kelas buruh. Nantinya, jika tercapai suatu masyarakat sosialis religius, pertentangan kelas tersebut akan mereda bahkan hilang.

Dalam kesadaran adanya pertentangan kelas, harus dipertegas adanya pertentangan kelas tersebut. Sekali lagi, tentu dalam konteks positif dan ketertiban bersama. Namun, jangan sampai sekali-kali, pertentangan kelas itu diperuncing menjadi suatu perjuangan kelas. Hal ini amat sulit dilaksanakan. Sebab, di satu sisi perut tidak dapat menunggu jika sudah lapar. Di sisi lain, perjuangan kelas mencapai kesejahteraan sosial belum saatnya dilaksanakan.

Tulang Punggung Revolusi
Dalam artikel berjudul “Mencapai Indonesia Merdeka” (Di Bawah Bendera Revolusi, jilid 1), Soekarno menjelaskan, partai pelopor yang akan membawa bendera revolusi mencapai masyarakat adil dan makmur (sosialisme religius), maka, yang menjadi sokoguru adalah kelas buruh dan kelas tani. Merekalah yang akan berjuang paling depan memimpin barisan kelas Marhaen yang revolusioner untuk menumbangkan sistem yang mengisap mereka.

Ketika tugas-tugas sejarah kelas buruh dalam tahap revolusi nasional selesai dan memasuki tahap revolusi sosialis, maka tiba saatnya kelas buruh melakukan perjuangan kelas yang sekeras-kerasnya mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama, laksana bajanya baja melawan kelas borjuis kapitalis. Adapun senjata ampuh yang dimiliki kelas buruh seperti agitasi dan propaganda yang seolah menyundul langit, juga pemogokan total ataupun demonstrasi massa aksi laksana gelombang lautan. Inilah yang perlu dilakukan secara konsisten dalam perjuangan murni para buruh atau kelas pekerja.

Seperti disebutkan Soekarno dalam Di Bawah Bendera Revolusi, organisasi buruh harus berpolitik untuk kesejahteraan dirinya. Namun, bukan berpolitik untuk kepentingan lainnya apalagi didomplengi kepentingan anasir-anasir jahat bagi negara dan masyarakat. Mereka berpolitik untuk kepentingan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan buruh.

Kelas buruh pun harus tetap waspada terhadap adanya provokator yang sengaja disusupkan ke barisan oleh kelas borjuis kapitalis (biasanya bukan buruh). Kaum borjuis kapitalis membuat gerakan menjadi bersifat anarkistis, yang menurut Soekarno, bersifat anarcho syndicalism yaitu penyakit kekiri-kirian radikal yang pasti menimbulkan aksi yang berujung memantik kekerasan.

Untuk mengetahui apa yang terjadi saat demonstrasi kelas buruh dan mahasiswa beberapa waktu lalu, saya minta menantu saya mengendarai mobil masuk ke tengah-tengah para demonstran dan mengamati dengan seksama ulah para pendemo. Apa yang didapat sangat mengejutkan karena terjadi pembakaran ban dan perusakan-perusakan fasilitas umum. Begitu pula jalan-jalan ke arah Istana Merdeka juga diblokade para pendemo. Saya langsung berpikir demo tersebut pasti sudah terkena provokasi dan sudah mengarah kepada gerakan anarcho syndicalism.

Mengapa kelas buruh dan mahasiswa menjadi begitu beringas dan gusar? Saya dapat maklumi terlepas dari kemungkinan adanya provokator tersebut. Sebab, ada penilaian UU Cipta Kerja mengurangi hak dan kepentingan kelas buruh, dan sebaliknya dianggap menguntungkan para pemilik modal.

Ajaran Soekarno
Menurut saya, masalah UU Cipta Kerja tidak mungkin saat ini diselesaikan hanya dengan cara konstitusional. Namun, harus dikombinasikan dengan cara-cara revolusioner sesuai ajaran Soekarno. Pemerintah juga harus terus memberikan pemahaman sedemikian rupa agar kesadaran kelas buruh dan tani dapat ditingkatkan sehingga mereka tidak terburu-buru melakukan perjuangan kelas yang memang saat ini belum waktunya ditempuh.

Sulit memang memberi pemahaman pada kaum buruh. Akan tetapi hal itu harus dilakukan oleh pemerintah. Take it or leave it.

Saran dari Presiden agar masalah tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah tepat dan baik secara konstitusional. Namun, tidak akan menyelesaikan masalah sampai ke akar-karnya.

Sebab, selain perlu penjelasan lengkap isi UU, perbaikan lewat peraturan pemerintah atau peraturan presiden, juga peningkatan mutu organisasi-organisasi kelas buruh, bahkan pemahaman ke mahasiswa sangat diperlukan. Dan, paling utama adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan yang memberi hak dan kewajiban bagi buruh, dan juga pengusaha secara adil.

Merapikan organisasi buruh dan memperkuat ideologinya sangat penting, terutama agar muncul satu tafsir Pancasila, yaitu Pancasila yang digali oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, mewujudkan masyarakat sosialisme religius, yang adil, makmur dan sejahtera. Kira-kira, begitulah garis-garis besar penyelesaian masalah kontroversi UU Cipta Kerja yang harus ditempuh pemerintah.

Satu pertanyaan mendasar, apakah saat ini revolusi masih berjalan? Bukankah Soekarno pernah mengingatkan, tak ada tindakan revolusioner tanpa teori revolusioner.

Pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah paham teori revolusi Soekarno? Sungguh ironis, jika pemerintah yang melandaskan visi misinya pada Nawacita, bahkan Revolusi Mental, belum memahami teori revolusioner Soekarno untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi kelas buruh, dan juga perusahaan tempat buruh bekerja.


BAGIKAN






TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS