Proyeksi Agraria Tahun 2021
INDEX

BISNIS-27 548.602 (0)   |   COMPOSITE 6429.76 (0)   |   DBX 1210.46 (0)   |   I-GRADE 190.638 (0)   |   IDX30 545.485 (0)   |   IDX80 146.318 (0)   |   IDXBUMN20 442.834 (0)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 147.901 (0)   |   IDXHIDIV20 478.779 (0)   |   IDXQ30 155.036 (0)   |   IDXSMC-COM 294.681 (0)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (0)   |   IDXV30 149.629 (0)   |   INFOBANK15 1097.88 (0)   |   Investor33 466.613 (0)   |   ISSI 189.631 (0)   |   JII 670.82 (0)   |   JII70 234.975 (0)   |   KOMPAS100 1301.99 (0)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1779.94 (0)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 341.155 (0)   |   SMInfra18 331.858 (0)   |   SRI-KEHATI 398.709 (0)   |  

Proyeksi Agraria Tahun 2021

Opini: Usep Setiawan
Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden

Kamis, 14 Januari 2021 | 08:00 WIB

Menjelang tutup tahun 2020, Presiden Jokowi bertemu dan berdialog dengan aktivis gerakan reforma agraria di Istana Merdeka Jakarta (23 November dan 3 Desember). Pertemuan itu untuk mendiskusikan penyelesaian konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan telah mengadakan rapat yang dihadiri Menteri ATR/BPN dan Menteri LHK serta sejulah eselon satu dari 14 kementerian dan lembaga (23 Desember 2020). Rapat ini menyepakati akan segera dibentuk tim kerja bersama dan disusun rencana aksi bersama untuk percepatan penyelesaian konflik agraria dan reforma agraria tahun 2021. Tim kerja dan rencana aksi ini melibatkan 14 kementerian dan lembaga terkait serta pimpinan civil society organization (CSO) yang sudah berproses dengan Presiden dan para menteri.

Tim kerja dan rencana aksi juga menggerakkan Kemenko Perekonomian untuk koordinasi pelaksanaan reforma agraria seperti digariskan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria. Selain itu juga Kemenko Maritim dan Investasi bagi program perhutanan sosial yang di antaranya merujuk Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan. Hal ini sesuai alur koordinasi Kabinet Indonesia Kerja yang menempatkan Kementerian ATR/BPN dalam koordinasi Kemenko Ekonomi, dan Kementerian LHK dalam koordinasi Kemenko Marinves.

Rencana Aksi
Tim kerja ini akan melaksanakan lima kegiatan utama sebagai proyeksi agraria tahun 2021, yakni penanganan dan penyelesaian konfik agraria di dalam dan di luar kawasan hutan; identifikasi dan verifikasi tanah objek dan subjek reforma agraria sebagai lokasi prioritas; identifikasi dan verifikasi hutan adat untuk percepatan penetapannya; identifikasi dan verifikasi atas perhutanan sosial; dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis reforma agraria dan perhutanan sosial.

Berikut uraian yang disarikan penulis dari proses yang berjalan di KSP. Pertama, penanganan dan penyelesaian konfik agraria di dalam dan di luar kawasan hutan. Data konflik yang disetorkan CSO kepada Presiden dan para menteri perlu ditangani dan diselesaikan oleh kementerian dan lembaga secara menyeluruh dan tuntas. Lokasi-lokasi konflik di luar kawasan hutan penting menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN. Sedangkan konflik di dalam kawasan hutan penting menjadi perhatian Kementerian LHK. Perhatian dua kementerian ini baiknya ditingkatkan menjadi strategi penyelesaian konflik secara adil dan demokratis.

Kedua, identifikasi dan verifikasi tanah objek dan subjek reforma agraria sebagai lokasi prioritas. Data usulan tanah obyek reforma agraria atau lokasi prioritas yang diajukan CSO hendaknya menjadi bahan bagi Kementerian ATR untuk masuk ke dalam proses identifikasi dan verfikasi tanah objek reforma agraria (TORA). Data dari CSO menjadi indikasi yang perlu dicek dan dipetakan spasialnya di lapangan dengan melibatkan CSO pengusulnya. Verifikasi objek dan subjek menjadi tahapan penting untuk penetapan atau validasi TORA yang akan dieksekusi pada tahun 2021.

Ketiga, identifikasi dan verifikasi hutan adat untuk percepatan penetapannya. Data usulan hutan adat dari CSO biasanya sudah melalui proses panjang antara pihak CSO pengusul dan komunitas masyarakat adatnya. Identifikasi dan verifikasi yang dilakukan Kementerian LHK akan menjadikan prosesnya menjadi legal dan formal. Semua syarat dan ketentuan terkait penetapan hutan adat sebagai bagian dari wilayah adat hendaknya dipenuhi. Jika ada syarat yang menyulitkan eksekusi hutan atas, maka perubahan regulasi dan tata laksana pun harus dimungkinkan.

Keempat, identifikasi dan verifikasi atas perhutanan sosial. Data yang diusulkan CSO terkait lokasi perhutanan sosial perlu ditindakanjuti dengan verifikasi baik objeknya (kawasan hutan), maupun subjeknya (warga atau kelompok). Verifikasi ini penting untuk memastikan seluruh syarat dan ketentuan terkait pengajuan usulan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan. Jika ditemukan kendala dalam regulasi dan tata laksananya, maka perubahan pun harus dibuka.

Kelima, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis reforma agraria dan perhutanan sosial. Kegiatan ini harus tersambung dengan penyelesaian konflik, redistribusi tanah, hutan adat dan perhutanan sosial lainnya. Kegiatan pemberdayaan di seluruh kementerian dan lembaga terkait disinergikan. Kegiatan pendampingan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas masyarakat subyek reforma agraria dan perhutana sosial diintegrasikan sejak perencanaan.

Lebih Serius
Rencana aksi bersama pemerintah dan CSO dapat memperbaiki tata laksana yang mempercepat pelaksanaan reforma agraria maupun perhutanan sosial. Kementerian ATR mestinya terbantu oleh CSO yang sudah menunjukkan lokasi objek dan subjek yang berpotensi untuk dilibatkan dalam reforma agraria. Seharusnya, Kementerian ATR tugasnya menjadi lebih ringan, karena CSO (seperti KPA, SPI, BRWA, dan Gema PS Indonesia) sudah mendampingi dan mengorganisir warga di lokasi-lokasi yang diusulkan.

Demikian halnya dengan Kementerian LHK semestinya terbantu oleh peran CSO dalam penanganan konflik agraria dan pelepasan kawasan hutan dari dalam klaim kawasan hutan serta usulan perhutanan sosial. Pengorganisasian warga yang dilakukan CSO biasanya membuahkan kesadaran dan kesiapan warga untuk terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial. Kementerian dan lembaga lain pun terbantu oleh CSO untuk kegiatan pemberdayaan lebih lanjut.

Intinya, pemerintah terus memberikan ruang yang lebar dan luas dengan kepercayaan yang penuh kepada lembaga yang sudah terbiasa bekerja bersama rakyat di lapangan terkait persoalan agraria. Menteri dan pejabat di kementerian dan lembaga semestinya bekerja lebih serius dalam memproses setiap usulan CSO dalam penyelesaian konflik, reforma agraria maupun perhutanan sosial.

Jika berhasil, ini akan menjadi hal positif bagi peningkatan pelayanan pemerintahan kepada rakyat yang hidupnya miskin dan serba terbatas.


BAGIKAN






TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS