Revisi Otsus dan Merawat Papua dalam NKRI
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0.61)   |   COMPOSITE 6251.05 (39.2)   |   DBX 1329.86 (14.38)   |   I-GRADE 180.794 (0.27)   |   IDX30 506.396 (0.81)   |   IDX80 136.709 (0.46)   |   IDXBUMN20 403.084 (1.9)   |   IDXESGL 140.339 (0)   |   IDXG30 143.133 (0.64)   |   IDXHIDIV20 446.039 (1.06)   |   IDXQ30 145.232 (0.05)   |   IDXSMC-COM 293.729 (3.78)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (2.89)   |   IDXV30 135.556 (1.75)   |   INFOBANK15 1043.56 (-0.65)   |   Investor33 435.417 (0.44)   |   ISSI 183.035 (1.43)   |   JII 629.726 (4.13)   |   JII70 221.943 (1.98)   |   KOMPAS100 1220.71 (4.06)   |   LQ45 950.717 (1.87)   |   MBX 1696.63 (9.05)   |   MNC36 322.327 (0.36)   |   PEFINDO25 325.87 (1.49)   |   SMInfra18 306.901 (2.86)   |   SRI-KEHATI 370.644 (-0.17)   |  

Revisi Otsus dan Merawat Papua dalam NKRI

Opini: Frans Maniagasi
Pengamat Politik Lokal Papua dan Anggota Tim Asistensi RUU Otsus Papua (2001)

Rabu, 17 Februari 2021 | 19:18 WIB

Revisi UU 21/2001 junto UU 35/2008 tentang Otonomi Khusus Papua bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah untuk merawat Papua dalam kerangka Negara Kesatuan RI (NKRI). Namun, upaya revisi ini telah mengundang perdebatan atau polemik akibat perbedaan pandangan dan pendapat.

Papua menilai pemerintah pusat sewenang-wenang merevisi tanpa melibatkan peran mereka.
Sebaliknya, pemerintah pusat menyatakan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan Papua. Pernyataan pemerintah pusat ini didasarkan Surat Menteri Dalam Negeri pada 12 Juli 2019 yang berisi permintaan agar Pemprov Papua, dalam hal ini Gubernur, menyiapkan rancangan perubahan UU Otsus berkenaan dengan tahun 2021 berakhirnya Dana Otsus (2% setara Dana Alokasi Umum nasional).

Surat Mendagri tersebut tidak memperoleh tanggapan dari Papua. Bahkan pada Oktober tahun yang sama, surat itu kembali dikirimkan sebagai penegasan tentang agenda perubahan UU Otsus.

Selain itu kunjungan kerja beberapa pejabat dari Kementerian Dalam Negeri pun dalam pertemuan dengan jajaran Pemprov Papua telah mengingatkan mengenai agenda revisi. Tak cuma itu, dari Papua sendiri termasuk dari Papua Barat, kalangan akademisi dan beberapa tokoh juga telah mengingatkan bahwa 2021 adalah berakhirnya Dana Otsus, dan bersamaan momentum ini akan dilakukan perubahan terhadap Otsus Papua. Jadi sebenarnya bukan berita baru mengenai rencana revisi Otsus Papua. Tapi itulah realitas politik yang kita hadapi sehubungan dengan revisi kali ini.

Inisiatif Pusat
Kalau kemudian pemerintah pusat mengambil inisiatif revisi Otsus, menurut pendapat saya, rancangan revisi yang mencakup dua pasal yaitu Pasal 34 tentang keuangan dan Pasal 76 mengenai pemekaran wilayah memang itu adalah langkah yang mesti dilakukan oleh pusat. Sebab, sejak 2019 masalah ini telah dikomunikasikan kepada Papua.

Alasannya tak ada tanggapan dari Jayapura, responsnya tak ada, cenderung diam dengan tuntutan agar draf Otsus Plus yang pernah diajukan pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014 mesti dikembalikan oleh DPR. Pada level ini saya dapat memahami makna yang terkandung di balik tuntutan Gubernur Papua Lukas Enembe. Saya setuju dengan sikap politik Gubernur Papua, untuk mengembalikan draf yang telah dibahas Komisi II DPR periode 2009-2014. Sikap ini dari hasil diskusi saya dengan dua guru besar Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih beberapa waktu lalu, yang terlibat dalam penyusunan draf Otsus Plus tersebut.

Kini, pusat mengambil langkah seperti mengubah Pasal 34 mengenai keuangan dengan mengakomodasi kenaikan Dana Otsus dari 2% menjadi 2,25% dari DAU, dengan nominal yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar Rp 354,6 triliun. Hal itu terungkap rapat dengan DPD dan rapat maraton selama dua hari berturut-turut pada akhir Januari lalu di Badan Legislasi DPR.

Pada pertemuan itu, pemerintah pusat diwakili Menko Polhukam, Mendagri, Menkumham, Menteri Keuangan, dan Ketua KPK. Kehadiran mereka menunjukkan betapa pentingnya “mobilisasi” dalam rangka revisi Otsus sehingga Presiden memerintahkan para pembantunya dan Ketua KPK agar mengamankan kebijakan revisi Otsus.

Presiden bertanggung jawab mengatur dan merawat Papua pada periode kedua Otsus agar terjadi peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan yang mesti dicapai oleh masyarakat terutama bagi orang asli. Pengalaman empiris memperlihatkan, selama 20 tahun pertama Otsus (2001-2021) bahwa mayoritas orang asli Papua masih jauh kehidupannya dari tujuan penyelenggaraan Otsus. Keadaan ini tentunya menjadi evaluasi dan koreksi oleh pemerintah pusat.

Berpotensi Melanggar
Permasalahannya adalah komitmen Presiden untuk melakukan revisi semestinya mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah dengan mengalokasikan Dana Otsus dari 2% menjadi 2,25% dari DAU menjadi jaminan terhadap upaya penyelesaian masalah Papua. Kedua, apakah dengan revisi terbatas Otsus melalui perubahan Pasal 34 dan 76 UU Otsus, yang juga mengatur pemekaran wilayah, menjadi garansi berakhirnya kekerasan dan konflik di tanah Papua.

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu didiskusikan bersama dengan mengundang Pemprov Papua dan stakeholders terkait melalui DPR yang sekarang memegang bola revisi agar mengakomodasi pemikiran dan usulan dari daerah. Ini dimaksudkan supaya revisi kelak tidak menimbulkan bias, baik pada level UU-nya maupun implementasi di lapangan seperti pengalaman 20 tahun pertama Otsus Papua.

Kompromi antara pemerintah pusat dan Papua mesti menjadi keputusan bersama. Revisi tidak hanya meliputi dua pasal, apalagi perubahan pasal 76 mengenai pemekaran wilayah yang tadinya hanya satu ayat kini dijabarkan menjadi tiga ayat. Ayat (3) memberikan kewenangan kepada pusat secara otoritatif membentuk provinsi-provinsi di Papua tanpa ada konsultasi dengan DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Ini juga berpotensi mengabaikan ketentuan dan syarat pembentukan daerah otonomi baru (DOB) menurut UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan mengesampingkan pembentukan provinsi-provinsi di Papua dari kedua syarat yang termaktub dalam kedua UU itu menunjukkan pemerintah pusat telah meniadakan salah satu roh dan semangat Otsus Papua. Tak hanya itu, Presiden juga berpotensi melanggar kedua ketentuan dari kedua UU itu kelak revisi ini ditandatanganinya. Menurut saya, sadar atau tidak Presiden telah digiring oleh para pembantunya untuk melanggar sumpah dan janji.

Masih ada peluang tercapainya kesepakatan bersama antara pemerintah pusat, Papua, dan DPR selaku lembaga perwakilan, untuk memfasilitasi agar usulan daerah untuk memperkaya revisi Otsus. Ini merupakan jalan terbaik. DPR mesti memberikan peluang agar ada diskusi dan dialog dengan mendengar masukan dan serta rekomendasi dari Papua, sehingga revisi kali ini menjadi tonggak sejarah untuk membangun dan merawat masyarakat dan wilayah Papua dalam kerangka NKRI.

Revisi Otsus kali ini menjadi momentum istimewa agar perbaikan tidak saja pada level yuridisnya, tapi juga cara kita mengatur dan mengurus masyarakat dan daerah ini. Saya mengingatkan UU Otsus adalah UU politik yang taruhannya adalah menyangkut eksistensi dan keberlanjutan masa depan NKRI.


BAGIKAN






TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS