Logo BeritaSatu

Papua, PON, dan Inpres Kesejahteraan

Opini: Frans Maniagasi
Anggota Pokja Papua, Perhimpunan Masyarakat Jakarta Peduli Papua di Jakarta.

Selasa, 22 Juni 2021 | 10:13 WIB

Oktober 2021 akan diselenggarakan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX di Jayapura dan beberapa kota lain di Papua, seperti Merauke, Timika, dan Biak. PON Papua bukan saja momentum ajang adu prestasi atlet di berbagai cabang olahraga, tetapi juga memiliki arti strategis baik untuk Papua dan juga terutama untuk bangsa dan negara Indonesia. PON tidak saja mempertarungkan prestasi olahraga, tetapi lebih dari itu menyempurnakan prestasi pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Penyelenggaraan PON menunjukkan peran konsisten pemerintah dalam membangun Papua, bahkan komitmen dan tekad untuk mengakselerasi pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua terutama orang asli Papua. Akselerasi pembangunan sebagai bukti prestasi Indonesia tidak hanya di mata publik dalam negeri, tetapi juga pembuktian kepada masyarakat internasional.

Untuk itu, pelaksanaan PON bersamaan dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Percepatan itu dituangkan dalam Inpres No 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dalam konteks ini, penyelenggaraan event PON dan pencanangan Inpres Kesejahteraan memiliki tujuan yang hampir identik. PON berarti pertandingan demi prestasi olahraga, sekaligus PON menjadi titik tolak reorientasi pembangunan Papua sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet 11 Maret 2020, mengenai membangun Papua dengan cara-cara baru, pandangan baru, paradigma baru, dan pendekatan baru.

Artinya, Inpres Kesejahteraan mendorong akselerasi mendekatkan rakyat Papua pada kesejahteraan yang tidak berorientasi pada hasil tapi proses. Ini tentu membutuhkan waktu, ketekunan, keuletan, gairah, iklim yang kondusif, serta kolaborasi antara kerja filosofis, sosiologis, politis, dan teknokratis. Analoginya, seperti persiapan seorang atlet untuk berlaga di arena pertandingan guna meraih prestasi dan tropi.

Saya berpendapat, selain cara baru, pandangan baru, paradigma baru, maupun pendekatan baru, PON menjadi indikator sekaligus “reklame” pemerintah bahwa Papua mampu menyelenggarakan suatu event olahraga nasional. Wilayah yang selama ini dimitoskan dengan keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan, terbukti mampu melaksanakan PON.

Mitos ini yang hendak dibongkar lewat PON dan sekaligus Inpres Kesejahteraan untuk memacu terwujudnya kesejahteraan dan keadilan di Tanah Papua. Mitos ketertinggalan dan keterbelakangan yang selama ini identik dengan Papua, yang membuat negara melakukan intervensi untuk mengeliminasinya.

Papua tidak seperti yang diidentikkan itu. Lewat PON dan Inpres Kesejahteraan, Presiden Jokowi hendak membuktikan bahwa keduanya adalah mandala perjuangan meraih prestasi di bidang olahraga, dan pada saat yang bersamaan Papua pun meraih kesuksesan di bidang pembangunan guna mencapai kesejahteraan, sekaligus mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua.

Rakyat Papua sudah jenuh hidup dalam lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan. Bosan kehidupannya terus-menerus dibayangi kekerasan dan konflik yang seolah tak pernah usai. Realitas keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, serta kekerasan dan konflik, menjadi PR yang mesti diselesaikan oleh negara.

Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
Mewujudkan keadilan sosial merupakan tema penyelenggaraan negara kesejahteraan. Para pendiri bangsa menerima konsep negara kesejahteraan bukan sebagai kebenaran yang absolut, tetapi dipadu dengan pendirian bangsa yang sudah membudaya, yaitu menjunjung tinggi kemanusiaan, keberagaman, dan solidaritas sosial.

Apabila masih ada masyarakat yang hidup dalam lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan, serta konflik dan kekerasan, maka Indonesia belum mencapai negara paripurna, meminjam istilah Yudi Latif (Negara Paripurna, 2011). Dalam konteks Papua, nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan, untuk waktu yang lama ditinggalkan dan diabaikan.

Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, ditegaskan, (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4), melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keadilan dan kesejahteraan sosial mesti dimaknai semua orang dalam NKRI adalah satu komunitas sosial. Dalam konteks ini, masyarakat Papua secara proporsional mesti menerima hak dan kewajibannya. Itu sebabnya keadilan dan kesejahteraan sosial adalah kewajiban negara. Kewajiban negara mewujudkan keadilan dan kesejahteraan termasuk di Papua yang menjadi tema dari penyelenggaraan negara. Sejak negara kesejahteraan dikonsepsikan oleh para pendiri bangsa, maka inilah tujuan dari Indonesia merdeka.

Mewujudkan kesejahteraan sosial di Papua menuntut beberapa syarat. Pertama, pemahaman yang benar dan sahid tentang apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan rakyat Papua. Masyarakat yang hidup terpencar dengan kondisi ekologi yang berbeda dan variatif, mulai dari pesisir pantai, pedalaman pantai, dataran rendah, hingga pegunungan, tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Sehingga dalam menentukan jenis dan bentuk program pun mesti didasari pada kondisi ekologi dan potensi SDA yang dimilikinya.

Kedua, penciptaan kesejahteraan sosial mesti memiliki bobot etisnya. Pengalaman dua puluh tahun Otsus (2001-2021) telah menjadikan masyarakat meninggalkan kemandiriannya berkebun atau bertani. Mereka menggantungkan diri pada proposal. Sirnalah watak kemandirian, berubah menjadi kebergantungan pada penyaluran Dana Otsus, Dana Desa, dan dana lainnya. Setiap hari kita temui pemandangan di hampir kantor kabupaten masyarakat datang bukan saja mengurusi hal-hal administrasi tapi mengajukan proposal (budaya proposal).

Ketiga, mempercepat kesejahteraan pun mesti memadukan budaya lokal masyarakat Papua dengan saling menghormati dan menghargai bukan saja sesama orang asli Papua, tetapi juga dengan masyarakat pendatang. Fakta historis menunjukkan bahwa orang asli telah hidup berdampingan dengan sesama warga pendatang sejak turun-temurun dengan tidak mempertentangkan latar belakang ras, suku, agama, dan budaya. Tradisi ini telah hadir sejak masuknya agama Kristen di era 1800-an. Justru yang terjadi adalah perjumpaan budaya yang tidak boleh saling menghilangkan atau mendominasi satu dengan yang lain.

Berdasarkan hal itu, dalam konteks penyelenggaraan PON dan penerapan kebijakan Inpres Kesejahteraan di Papua, ada empat hal yang mesti dipahami. Pertama, kita tak dapat hidup saling meniadakan atau mendominasi satu sama yang saling. PON bukan saja ajang pertarungan prestasi olahraga tetapi sarana mengikat persaudaraan dan solidaritas di antara sesama anak bangsa. Bukan saja di kalangan atlet yang akan hadir, tapi juga dengan masyarakat Papua.

Kedua, realitas kini akibat globalisasi dan pengaruh pasar bebas, kita dapat menjadi partisan pasar bebas tetapi mesti peduli dengan penderitaan rakyat. Lewat penyelenggaraan PON, kehadiran negara menjadi relevan untuk melindungi masyarakat Papua dan rakyat Indonesia agar tidak tergilas dengan derasnya kapitalisme dan globalisasi.

Ketiga, memaksakan kehendak negara dengan pendekatan keamanan yang merupakan cara-cara lama untuk merespons gerakan pembangkangan, sudah waktunya ditanggalkan. Gunakanlah pendekatan humanis dan dialogis untuk berbicara dalam dialek dan gaya Papua guna menyelesaikan konflik dan kekerasan di wilayah ini.

Kita mesti menyadari, konflik dan kekerasan yang terjadi di beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah akibat penerapan kekuatan bersenjata tidak akan pernah menyelesaikan konflik. Justru sebaliknya akan menimbulkan antipati dan permusuhan yang sulit untuk dilupakan. PON dan Inpres Kesejahteraan dilaksanakan di tengah keprihatinan terjadinya pengungsian anak-anak dan kaum perempuan yang menjadi korban dari penerapan pendekatan keamanan.

Keempat, yang mesti dikedepankan dalam penyelenggaraan PON adalah kolektivitas sebagai refleksi kebersamaan tanpa menghilangkan eksistensi kepentingan individu. Ikhtiar yang dilakukan diimbangi dengan prinsip gotong royong, persatuan dan kesatuan bangsa. Kelak, saat perhelatan PON berakhir, bukan berarti hilangnya kebersamaan. Suksesnya PON adalah suksesnya Papua, suksesnya Indonesia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

BAGIKAN



TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Legislator Sarankan Pemerintah Menginisiasi Ulang Pokja RUU Sisdiknas

Legislator Sarankan Pemerintah Menginisiasi Ulang Pokja RUU Sisdiknas

NEWS | 17 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings