Kerja Sama Bilateral dalam Transaksi Internasional Indonesia-Tiongkok
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kerja Sama Bilateral dalam Transaksi Internasional Indonesia-Tiongkok

Opini: Fauzi Aziz
Pemerhati Ekonomi dan Industri.

Selasa, 14 September 2021 | 12:18 WIB

Dalam pemberitaan, kita mendapatkan informasi Indonesia dan Tiongkok membuat kebijakan baru tentang transaksi internasional kedua negara. Kerja sama bilateral tersebut merupakan bentuk kesepakatan yang ditandatangani gubernur Bank Indonesia (BI) dan gubernur People's Bank of China (PBC) pada 30 September 2020 yang disebut local currency settlement (LCS).

Perjanjian yang mulai dijalankan 6 September 2021 membuat setiap transaksi internasional kedua negara tidak lagi menggunakan mata uang dolar Amerika, tetapi rupiah dan yuan. ??

Secara teknis, penulis tidak akan membahas bagaimana pelaksanaan LCS tersebut, tetapi mencoba melihat selintas mengapa perjanjian itu terjadi antara Indonesia dan Tiongkok. Dalam rilis Bank Indonesia, antara lain disebutkan skema serupa sudah dilakukan dengan Jepang dan Thailand. Namun, publik tidak banyak tahu apakah skema tersebut berjalan atau tidak.

Hal ini berarti tengah terjadi pergeseran dalam transaksi internasional dengan menggunakan model pendekatan bilateral, bahkan regional. Hal ini dapat dipandang bahwa untuk kepentingan menggerakkan perekonomian global, pendekatan bilateral dan regional dinilai lebih efektif ketimbang multilateral. Jadi bisa dikatakan bahwa sebagian komunitas internasional menghendaki adanya upaya meresetrukturisasi tata dunia baru yang lebih adil dan damai. ?

?Ekonomi Asia yang dipimpin Tiongkok dan India mulai bangkit. Hal ini dapat dipahami sebagai proses yang mengarah pada terjadinya pergeseran kepemimpinan global pada lembaga-lembaga internasional, seperti PBB, IMF, WB atau WTO. Isu besarnya adalah soal "pergantian penjaga".

Tiongkok tentu berharap bisa menjadi pemimpin restrukturisasi tata dunia baru. Jika upaya ini berlangsung top down, dalam arti langsung menyerang jantung kekuatan multilateral, mungkin lebih banyak kesulitan yang dihadapi karena ada AS, UE, Inggris dan sekutunya. Karena itu, Tiongkok menempuh jalur pendekatan bilateral dan regional agar hasratnya menjadi pemimpin global tercapai. Prosesnya tentu tidak mudah.

Tiongkok memang cukup agresif untuk mewujudkan mimpinya sebagai negara peradaban. Dalam aspek lain, Tiongkok hendak mewujudkan dirinya sebagai "negara benua". Pada ujungnya ingin menjadi kekuatan hegemoni baru di dunia jika proyek restrukturisasi tata dunia baru dapat diwujudkan.

Proyek raksasa Tiongkok yang paling ambisius adalah Belt & Road Inisiative (BRI) yang bisa menjadikannya pemimpin kerja sama ekonomi RECP dan berhadapan langsung (head to head) dengan TPP yang dipimpin Amerika Serikat di Asia Pasifik. Afghanistan di bawah Taliban bisa menjadi koridor baru dalam BRI sebagai poros Tiongkok-Afghanistan. Pendekatan bilateral dan regional yang kini dilakukan Tiongkok bisa disebut bersifat bottom up. ??

Amerika Serikat pasti akan tetap membuat perimbangan atas isu "pergantian penjaga". Amerika cenderung untuk mencegah munculnya pesaing potensial di kawasan maupun global. Kenyataan itu bisa membuat pertemuan formal maupun informal di IMF atau WTO menjadi seru. Namun, masih ada forum G-20 yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembicaraan tingkat tinggi demi terciptanya zona ekonomi yang aman dan damai bagi kepentingan umat manusia sejagad.

Dolar Amerika hingga kini menjadi mata uang utama dunia. Sebagian besar transaksi internasional dilakukan dengan menggunakan dolar AS. Selain itu, sebagian besar cadangan devisa semua negara di dunia disimpan dalam dolar AS. Menendang dolar AS dalam transaksi internasional bukan perkara mudah. Karena itu, Tiongkok menggunakan strategi bilateral untuk bisa mengurangi peran dolar AS.

Kita tidak tahu apakah LCS dilakukan juga dengan negara lain, baik di ASEAN atau dengan negara lain di koridor ekonomi BRI di Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Yang pasti, kita berharap kerja sama LCS Indonesia-Tiongkok memberi manfaat bagi kedua negara.

Kerja sama LCS tidak merugikan kepentingan Indonesia dari aspek geopolitik dan geokonomi. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Tiongkok, juga Amerika Serikat. Ekspor Indonesia ke Amerika tergolong besar, begitu pula transaksi internasional dengan negara lain yang masih menggunakan dolar Amerika.

Yang pasti, satu kondisi yang tidak kita harapkan adalah posisi Indonesia tertekan. Hal yang secara potensial bisa menjadi ancaman adalah Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sektor manufaktur dan produk produk hasil pertanian, perkebunan dan perikanan daya siangnya harus kuat karena head to head menghadapi produk serupa dari Tiongkok. Jika situasi ini terjadi, maka Tiongkok akan meraih manfaat besar dalam pelaksanaan LCS. Tiongkok akan menjadi pemasok, kreditur, sekaligus investor dan banker untuk konsumen Indonesia. Penulis berharap segenap pemangku kebijakan ekonomi sudah melakukan kajian strategis dan teknis sebelum penandatanganan LCS.

Tentu saja pelaksanaan LCS tak lepas dari spekulasi, seperti adanya pinjaman dari Tionkok ke Indonesia ?untuk membiayai penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan proyek strategis yang sudah dibangun, tetapi kebutuhan dananya membengkak, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, serta proyek yang siap dilaksanakan, tetapi dananya belum ada. Agar spekulasi tidak terjadi berkepanjangan dan bisa menimbulkan sentimen negatif di pasar, maka pemerintah dan BI hendaknya menjelaskan secara gamblang tentang LCS dalam transaksi internasional antara Tiongkok dan Indonesia kepada publik. ??

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini




TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings