Banjir Deklarasi dan BUMN Bobrok
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Banjir Deklarasi dan BUMN Bobrok

Opini: Guntur Soekarno
Pemerhati masalah sosial

Senin, 1 November 2021 | 10:02 WIB

Akhir-akhir ini, entah mengapa banyak pendukung tokoh-tokoh politik dan pimpinan-pimpinan parpol menggelar deklarasi untuk mendorong jago-jagonya sebagai capres di Pilpres 2024, walaupun masih ada tenggang waktu 2,5 sampai dengan 3 tahun. Rasanya para “suporter” tadi sudah tidak sabar mengutarakan siapa jago-jagonya di pilpres kelak. Waktunya terkesan agak terburu-buru.

Nama kelompok yang mendeklarasikan juga beraneka warna, ada kelompok Celeng, Wong Kito, dan lain-lain. Hal yang menjadi pertanyaan adalah mengapa deklarasi diadakan dan diumumkan ke publik saat ini? Apakah sudah tidak ada waktu lain yang lebih tepat?

Kapan pun waktunya, sebenarnya sah-sah saja karena tidak ada peraturan atau perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi suka-suka hati lah.

Namun, dengan waktu yang relatif masih lama, mengapa tidak berpikir dahulu masalah pelaksanaan tugas dari para kandidat yang diusung, yang sebagian adalah pejabat publik seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Padahal hal tersebut sangat penting demi kelanjutan jalannya pemerintahan. Daripada sibuk soal deklarasi kandidat capres, lebih baik memilih tokoh yang akan menjadi pelaksana tugas (PLT) kepala daerah yang jumlahnya akan ratusan, sebagai dampak dari pilkada serentak pada 2024. Sebab, kalau dipilih bukan figur-figur yang mampu atau capable, yang memenuhi prinsip the right man in the right place, bisa-bisa roda pemerintahan akan amburadul.

Dalam kondisi pemerintahan yang amburadul, siapapun yang akan terpilih menjadi presiden mendatang, pasti akan kerepotan melaksanakan visi dan misinya. Sebab, di awal masa pemerintahan sudah repot harus membereskan aparat-aparat pemerintahan yang kondisinya tidak beres bahkan kemungkinan kacau.

Oleh sebab itu kita kaum patriotik berpendirian sebaiknya urusan deklarasi dikesampingkan dahulu dan konsentrasi ke pemilihan calon PLT kepala daerah yang waktunya tinggal hitungan bulan saja. Tentu bukan hal yang mudah untuk memilih sekian ratus figur yang mampu untuk mengurus masalah-masalah pemerintah daerah dengan segala macam pernak-perniknya.

Soal BUMN Bobrok
Di saat berbagai kalangan politisi dan pribadi heboh masalah deklarasi capres, di lain pihak Presiden Joko Widodo repot mengurus BUMN. Dalam satu kesempatan, Presiden Jokowi menyatakan jika ada BUMN yang bobrok sebaiknya dibubarkan saja.

Kita dapat mengerti pendirian Presiden bahwa jika ada BUMN yang tidak berkinerja baik bahkan terus-menerus merugi dan tidak memberi manfaat maksimal, sebaiknya dibubarkan saja. Namun, hal tersebut harus dilakukan secara sangat hati-hati, sebab kehadiran BUMN tentu erat kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945.

Selain itu, ada penegasan Bung Karno mengenai pimpinan dan hukum-hukum ekonomi. Salah satu bagian dari penegasan Bung Karno adalah, “Dalam penentuan aktivitas ekonomi yang secara mutlak harus dipegang oleh pemerintah (dalam hal ini BUMN).” (Soekarno; Deklarasi Ekonomi, 28 Maret 1963).

Begitulah amanah UUD dan Deklarasi Ekonomi yang kedua-duanya menekankan arti penting dari BUMN dalam melaksanakan kegiatan usaha dan ekonomi.

Presiden Jokowi juga mengutarakan, bahwa bila ada BUMN yang bobrok, selama ini selalu dibantu oleh pemerintah dengan bentuk antara lain suntikan dana. Saat ini hal itu tidak dapat ditolerir lagi, BUMN-BUMN yang tidak dapat bersaing dalam dunia usaha dan ekonomi sebaiknya dibubarkan saja mengingat di waktu lalu bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah untuk menyelamatkan BUMN yang bobrok sudah terlalu banyak. Sejauh artikel ini ditulis, saya belum tahu bagaimana reaksi menteri BUMN Erick Thohir menanggapi pernyataan Presiden tersebut.

Terlepas dari hal-hal tersebut, kita kaum patriotik berpendirian bahwa apapun masalahnya, sistem ekonomi yang berlaku haruslah tetap mempertahankan sistem ekonomi sektor negara dan bukan ekonomi pasar bebas. Jadi, untuk BUMN yang bobrok harus dilihat dahulu sejauh apa peranan BUMN tersebut di dalam kegiatan perekonomian negara, dan seberapa besar dampak psikologisnya.

Misalnya, kasus maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang saat ini tengah dililit masalah keuangan. Menurut hemat saya langkah yang harus diambil adalah melakukan evaluasi menyeluruh apa yang membuat Garuda Indonesia bangkrut, kemudian melakukan restrukturisasi berdasarkan hasil evaluasi tersebut, setelah itu disusul penggantian manajemen dengan figur-figur yang benar-benar mengerti masalah penerbangan.

Menurut Bung Karno, untuk membentuk mental seseorang bahkan seluruh bangsa ini, diperlukan indoktrinasi nation and character building, pendidikan watak dan jiwa bangsa, plus pendidikan budi pekerti sejak tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Tanpa itu semua, kita akan sulit menemukan figur yang bermental dan berperilaku profesional dan terpuji.

Masalah ini tidak hanya menyangkut Garuda Indonesia yang merupakan perusahaan penerbangan nasional (national flag carrier) yang otomatis membawa nama bangsa dan negara di dunia internasional. Untuk itulah mengapa kita tidak setuju bila Garuda Indonesia sebagai salah satu kebanggaan negara dibubarkan atau diganti dengan perusahaan lain, misalnya Pelita Air Service.

Dalam menangani masalah BUMN bobrok, kita minta agar Presiden Jokowi tidak main pukul rata melainkan harus selektif memilihnya, mana yang harus bubar dan mana yang harus dipertahankan. Peranan Menteri BUMN Erick Thohir sangat dominan. Demikian pula peran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang harus menangani kurikulum budi pekerti dan nation and character building terutama di kalangan generasi muda.

Dalam mengelola perekonomian, kita tidak bisa sekadar mengambil contoh dari negara lain. Sistem ekonomi kita tidak mungkin mengadopsi sistem ekonomi negara lain. Salah-salah ekonomi kita dapat mengalami collapse.

Ambil contoh Tiongkok di era Mao Zedong, perekonomiannya mengadopsi sistem ekonomi Uni Soviet, yang menganut sistem ekonomi sektor negara ala Marxis-Leninis. Terbukti Tiongkok gagal. Baru setelah Deng Xiaoping mengubah dengan kombinasi ekonomi sektor negara dipadu dengan ekonomi pasar bebas, ekonomi Tiongkok berkembang pesat.

Seperti yang dikemukakan oleh pemimpin Vietnam Ho Chi Minh yang juga disetujui Bung Karno, yaitu janganlah kita meniru begitu saja sistem politik, ekonomi, bahkan kebudayaan dari bangsa asing. Kita harus mengambilnya dari The School of Life (sekolah kehidupan) bangsa sendiri. Untuk Indonesia, adalah apa yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 45, dan huruf d dalam Deklarasi Ekonomi 1963.

Jadi kita janganlah meniru. Akan tetapi mencipta sesuatu yang sama sekali baru. Dengan demikian, NKRI pasti akan berjaya paling tidak di tahun 2045.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

BAGIKAN



TAG POPULER

# IKN


# Nia Ramadhani


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Sanksi Antidoping



TERKINI
Sekjen PBB Desak Kekerasan Sudan Diakhiri

Sekjen PBB Desak Kekerasan Sudan Diakhiri

DUNIA | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings