Logo BeritaSatu

Timbunan Sampah di Daerah: Dari Membebani APBD Menjadi Potensi PAD

Opini: Kastorius Sinaga
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media.

Sabtu, 30 April 2022 | 21:31 WIB

"Pemkot Surabaya setelah mengelola sampah secara berkelanjutan di atas skema waste to energy memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun sebesar Rp 65 miliar.”

Pada Musyarawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 yang dibuka secara luring oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Merdeka, Kamis (28/4/2022), sebuah temuan yang diungkapkan oleh Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, menarik perhatian saya.

Musrenbangnas itu dihadiri sejumlah menteri, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri M Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Pada sesi diskusi panel tingkat Eselon I antarkementerian, Teguh Setyabudi menyebutkan bahwa pemerintah daerah pada umumnya mematok target pencapaian indikator makro pembangunan nasional di bawah rata-rata target nasional.

Belum optimalnya target yang ditetapkan pemerintah daerah (pemda), seperti yang diungkapkan oleh Dirjen Bangda disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang paling utama adalah menurunnya realisasi pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat dampak Covid-19 selama dua tahun terakhir.

Kondisi kesulitan fiskal yang dihadapi pemda tentu dapat dimaklumi. Namun, hendaknya ini dijadikan sebagai pendorong bagi kepala daerah untuk melakukan berbagai inovasi dan menghindari ritme kerja business as usual dikarenakan keadaan yang kita hadapi juga bukan situasi biasa. Saat krisis seperti ini biasanya pemimpin, dalam hal ini gubernur, bupati dan wali kota, ditantang untuk melakukan terobosan yang melahiran solusi. Inovasi dan terobosan diperlukan agar stabilitas fiskal dan realisasi PAD dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Terobosan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan kunjungan kerja ke daerah tidak pernah lupa untuk menekankan inovasi dan terobosan kepemimpinan daerah agar tidak hanya menyandarkan pendapatan pada penerimaan dari pusat berupa dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Mendagri meminta pemda untuk secara serius dan kreatif menggali dan merealisasikan potensi PAD dan sumber pendapatan lain, yang masih terbuka untuk dieksplorasi.

Menurut data yang pernah diungkapkan oleh Menteri Keuangan, dalam tiga tahun terakhir porsi PAD dalam APBD masih tergolong rendah, yaitu berkisar di 24,7%. Ini menggambarkan masih belum optimalnya kemampuan daerah dalam menggali dan merealisasikan potensi PAD. Bahkan, sebaliknya, terlihat adanya kecenderungan semakin tingginya ketergantungan APBD kepada TKDD. Hal ini diindikasikan oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang sangat bias pada peningkatan belanja pegawai dibandingkan belanja modal.

DAU yang jumlahnya relatif besar, justru lebih banyak dijadikan sumber belanja pegawai, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya relatif lebih kecil dan bersifat sebagai pelengkap, lebih diandalkan sebagai sumber belanja modal. Bila peningkatan belanja pegawai yang lebih dominan daripada peningkatan belanja modal, tentu daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal.

Inspirasi bagi kreativitas kepemimpinan dalam menggali potensi PAD sesungguhnya dapat diperoleh dari praktik-praktik terbaik (best practices) yang sudah dicoba dan dijalankan oleh berbagai daerah. Tentu, tidak semua upaya percobaan atau eksperimen kebijakan itu langsung berhasil. Ada yang berproses dengan sangat dinamis sebelum memberikan hasil yang menggembirakan. Namun, pada dasarnya yang hendak dikatakan adalah pentingnya mengambil terobosan kreatif yang dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, upaya untuk menggali dan merealisasikan potensi PAD sesungguhnya dapat disandingkan dengan optimalisasi pelayanan publik untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upaya meningkatkan PAD justru bukan dengan membebani masyarakat melainkan bersinergi dengan akselerasi nilai tambah dalam roda ekonomi daerah. Hal ini dapat kita saksikan pada pengelolaan urusan persampahan di sejumlah daerah yang telah menunjukkan adanya upaya terobosan inovatif.

Tiga Pemda
Kita mengetahui bahwa persampahan adalah urusan yang bersifat wajib sebagai sebuah pelayanan nondasar yaang didelegasikan kepada pemda. Ini sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemendagri juga sudah mengeluarkan berbagai panduan kebijakan, termasuk Permendagri Nomor 7 tahun 2021 tentang Retribusi Sampah agar daerah dapat mengelola sampah secara berkelanjutan di atas prinsip ekonomi sirkular.

Catatan Kemendagri menunjukkan telah banyak Pemda yang menjalankan terobosan dalam pengelolaan sampah yang berdampak positif terhadap PAD. Paling tidak ada tiga pemda, yakni Kota Surabaya, Balikpapan, dan Kabupaten Banyuwangi, yang menunjukkan kepeloporan dalam upaya menggali potensi PAD dari persampahan dengan cara yang tidak business as usual.

Kota Surabaya, misalnya, telah mampu menghasilkan PAD dari pengelolaan sampah sebesar Rp 60,68 miliar atau 1% dari total PAD yang sebesar Rp 6,06 triliun. Angka ini didapat dari sejumlah investasi prasarana publik yang membawa nilai tambah, seperti membangun infrastruktur pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL) pertama di Indonesia. PSEL yang berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo dan telah diresmikan Presiden Jokowi tersebut mampu menghasilkan listrik sebesar 9 megawatt dari setiap 1.000 ton sampah per hari.

Sementara itu, Kota Balikpapan memperoleh PAD sebesar Rp 15 miliar atau 1,76% dari total PAD sebesar Rp 850 miliar pada 2021. Hal ini diperoleh dengan menggerakkan masyarakat menggunakan teknologi modern yang ramah lingkungan, memanfaatkan rumah kompos, bank sampah terpadu, hingga mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPA Manggar. Upaya lainnya yakni memacu penggunaan tas belanja pakai ulang yang diproduksi oleh UKM setempat dan melibatkan multi-stakeholders.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mencatat PAD dari pengelolaan sampah sebesar Rp 150 juta atau 0,03% dari total PAD yang sebesar Rp 518 miliar pada 2021. Langkah ini didapat dari berbagai usaha, seperti mendorong warga untuk berinisiatif membersihkan lingkungan dan menjadikan sampah sebagai barang dengan nilai jual tinggi.

Melihat realitas ini, kiranya pemda di seluruh Indonesia dapat melakukan upaya yang sama di daerah masing-masing. Dengan sinergisitas para pemangku kepentingan, kerja sama yang optimal, serta pengelolaan yang baik secara berkelanjutan, kesehatan struktur APBD bukan mustahil untuk bisa dicapai dari gagasan inovatif dalam pengelolaan sampah.

Konsep ekonomi sirkular yang kini menjadi kata kunci dalam paradigma pembangunan ekonomi global harus menjadi kata kunci juga dalam pengelolaan dan pengalokasian APBD, khususnya terkait persampahan. Pendekatan konvensional berbasis ekonomi linear dengan model “buang-tumpuk-angkut” lewat skema tipping fee sudah perlu ditinjau karena akan membebani APBD secara terus menerus.

Biaya tipping fee sampah relatif cukup besar, yaitu Rp 100.000 per ton. Bahkan, di beberapa daerah dan kota dengan persoalan sanitasi dan sampah yang kronis, biaya tipping fee untuk angkut dan buang sudah mencapai Rp 300.000/ton. Maka, tak mengherankan bila biaya sampah mencapai ratusan miliar per bulan. Rata-rata alokasi anggaran persampahan di dalam APBD tahun anggaran 2022 mencapai Rp 160,47 miliar. Tiga provinsi tertinggi alokasi persampahan dalam APBD untuk 2022 adalah Jawa Barat sebesar Rp 983,16 miliar, Jawa Timur Rp 726,41 miliar, dan Banten Rp 426,25 miliar.

Pada skala mikro, inovasi dalam pengelolaan sampah di Indonesia telah banyak muncul. Bahkan, salah seorang aktivis lingkungan dari Bali, Made Janur Yasa, terpilih sebagai "CNN Hero 2021" karena upayanya menjalankan terobosan pengelolaan sampah berbasis komunitas di Bali. Di mancanegara, inovasi-inovasi demikian, seperti yang dilakukan oleh para pegiat lingkungan di India, juga telah sering kita baca dan saksikan.

Yang perlu didorong lebih gencar lagi adalah inovasi kolektif dan bila perlu dimotori oleh institusi publik, sehingga berdampak lebih luas. Tidak berlebihan bila kita dapat membayangkan dalam waktu tidak berapa lagi muncul pemda yang dinobatkan sebagai “hero” dalam pengelolaan sampah, sekaligus inovatif dalam pengelolaan anggaran.

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan menimbulkan efek ganda, baik yang langsung maupun tidak langsung berupa perubahan perilaku setiap individu masyarakat hingga ke ruang-ruang keluarga untuk lebih sadar akan kebersihan, kesehatan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Prakarsa pemerintah yang didukung oleh stakeholder terkait dapat dijadikan sebagai barometer awal perubahan tersebut.

Dalam konteks ini, sangat tepat kita mengutip kembali penegasan Mendagri Tito Karnavian saat meluncurkan aksi #Gilassampah di Kuta, pada 17 April lalu. Mendagri menyebutkan bahwa kebersihan daerah dapat menjadi cerminan pengelolaan pemerintahan suatu daerah. Kota yang bersih akan meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat. Kota yang kotor menggambarkan tiada kepemimpinan (autopilot).

Pengelolaan sampah yang baik akan tercermin dari kotanya yang bersih. Dengan kata lain, kota yang bersih menjadi salah satu indikasi pengelolaan tata kota yang baik. Tidak berlebihan bila mengatakan bahwa memang sudah saatnya para kepala daerah mengubah timbunan sampah yang sangat membebani APBD menjadi peluang ekonomis dalam rangka meningkatkan PAD.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

BAGIKAN



TAG POPULER

# Anggota TNI Tewas


# Medina Zein


# Vaksinasi Covid-19


# Piala Thomas


# Timnas Indonesia


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Meccaya Group Libatkan UMKM Dukung Perayaan Waisak 2022 di Candi Pawon

Meccaya Group Libatkan UMKM Dukung Perayaan Waisak 2022 di Candi Pawon

NASIONAL | 16 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings