Logo BeritaSatu

Sekilas Pandang Mengenai Partai Fusi

Opini: Guntur Soekarno
Pemerhati masalah sosial

Senin, 12 September 2022 | 12:52 WIB

Berbicara mengenai partai yang ada di Indonesia maupun di dunia, kita akan menemukan berbagai macam bentuk, baik Ideologi atau asasnya, maupun struktur organisasinya. Ambil contoh Partai Demokrat di AS sangat berbeda dengan Partai Konservatif yang ada di Inggris.

Begitu pula, misalnya, Partai Kongres India berbeda asas maupun strukturnya dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Bung Karno dan kawan-kawan pada 4 Juli 1927.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah kepartaian, ada baiknya kita pelajari teori-teori Bung Karno. Oleh sebab itu, mari kita ingat kembali syair pantun yang dilantunkan oleh Bung Karno pada Maret 1933 dalam risalahnya “Mencapai Indonesia Merdeka”. Demikian bunyinya:

“Di pantainya tanah Jawa rakyat berdesak-desakan;
Datang selalu tuan-tuannya setiap masa;
Mereka beruntun-runtun sebagai runtunan awan;
Tapi anak pribumi sendiri tak pernah kuasa;”

Demikianlah syair pantun Bung Karno yang membuat hati kita kaum patriotik “terenyuh” sebagai anak bangsa, karena menunjukkan sejak beratus tahun, bangsa Indonesia selalu terjajah oleh berbagai bangsa tanpa dapat berbuat apa-apa.

Manfaat Partai
Sesuai dengan hukum dialektika sejarah, secara perlahan tetapi pasti, kekuatan-kekuatan perlawanan akan timbul karena impian adanya perbaikan nasib. Ingin adanya kecukupan makanan, kecukupan pakaian, ingin kecukupan pendidikan, bahkan ingin kecukupan seni dan budaya selalu timbul.

Bagaimana caranya merealisasikan cita-cita tersebut?

Jawabannya tegas, dengan aksi massa yang radikal dan revolusioner. Suatu aksi rakyat jelata, rakyat Marhaen yang bertujuan menjungkirbalikkan tata nilai lama untuk diganti dengan tata nilai baru yang sesuai dengan kebutuhan kaum Marhaen, kaum miskin yang dimiskinkan oleh sistem kolonialisme-imperialisme, bahkan kapitalisme.

Semua itu memerlukan suatu organisasi yang dapat menghimpun seluruh kekuatan kaum Marhaen untuk melawan kaum penindasnya. Dalam hal ini, maka diperlukan suatu partai.

Dengan partai tersebut, massa Marhaen dididik menjadi massa yang sadar akan tujuan-tujuannya, dan radikal dalam sepak terjangnya. Hanya partai yang demikian yang dapat menjadi pelopor sejati dalam pergerakan massa dan membawa massa tersebut secepat-cepatnya mencapai kemenangan dan keunggulan. Hanya partai yang demikianlah yang dapat membuat aksi massa yang sadar dan dapat menggugurkan lawan-lawannya.

Di kalangan masyarakat awam, bahkan juga di kalangan kaum intelektual, tokoh-tokoh politik kita saat ini masih ada yang berpendapat bahwa kemenangan dalam pemilu atau juga pilpres apabila mayoritas dari 250 juta rakyat sudah masuk ke dalam suatu partai. Pendek kata partai yang massanya paling banyak anggotanya, maka partai itulah yang akan memenangkan Pemilu atau Pilpres 2024.

Menurut kita, kaum Patriotik, pendapat tersebut adalah salah besar! Karena sejarah dunia membuktikan belum tentu partai yang anggotanya terbanyak menjadi partai yang menang pemilu ataupun pilpres.

Banyak faktor yang harus dipenuhi oleh partai-partai yang ada di Indonesia saat ini, termasuk partai besar, antara lain adalah sejauh mana soliditas internalnya sebagai sebuah organisasi politik hasil fusi dapat dipertanggungjawabkan kesatuannya.

Sejarah Partai Negara
Pada mulanya, saat Bung Karno memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sistem kenegaraan yang berlaku adalah sistem Presidensial, di mana presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan. Pada saat yang sama berlaku ide adanya sistem partai negara yang jumlahnya hanya satu.

Partai Nasional Indonesia (PNI) ketika itu dipersiapkan oleh Bung Karno sebagai partai negara yang bersifat tunggal. Namun, dengan adanya Maklumat Wakil Presiden Bung Hatta pada 3 November 1945, sistem Presidensial dihapuskan, digantikan dengan sistem Kabinet Perdana Menteri.

Demikian pula ide adanya partai negara yang bersifat tunggal digantikan dengan sistem multipartai. Masyarakat dianjurkan mendirikan partai-partai sebagai cerminan adanya demokrasi di Indonesia.

Mempertahankan sistem Presidensial dan partai tunggal dikhawatirkan membuat Indonesia yang baru saja merdeka dicap sebagai negara fasistis, kaki tangan Jepang. Untuk pelaksanaannya ditunjuklah Sjahrir sebagai perdana menteri.

Partai-partai mulai bermunculan berdiri. Saat itu Bung Karno, walaupun tidak setuju, namun untuk lebih menjaga persatuan dari negara yang baru saja merdeka, tidak bereaksi sedikit pun. Dengan berbesar hati menerima kenyataan tersebut.

Kondisi ini berlanjut sampai tahun 1959, saat Bung Karno mengeluarkan Dekret Presiden untuk kembali pada UUD 1945. Sistem pemerintahan Presidensial diberlakukan kembali.

Dalam sistem Presidensial tersebut diberlakukan Demokrasi Terpimpin menggantikan Demokrasi Parlementer ala Barat. Jumlah partai-partai yang diakui saat itu terdiri 9 partai, yakni PNI Front Marhaenis, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, Partai Katolik, Partai Indonesia (Partindo), Partai Murba, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo).

Hal tersebut berlangsung dengan segala pasang surutnya hingga terjadinya G-30S/PKI pada tahun 1965, yang berujung didongkelnya Bung Karno dari tampuk kepresidenan melalui TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967, yang di dalam isinya antara lain Bung Karno dapat diduga mendukung G-30S/PKI.

Pidato Bung Karno yang menjelaskan terjadinya G-30S/PKI (Gestok) yang berjudul “Nawaksara” dan “Pelengkap Nawaksara” ternyata ditolak oleh MPRS. Akibatnya Bung Karno terdongkel dari kekuasaannya.

Menolak Fusi Partai
Selanjutnya berdirilah sistem politik Orde Baru yang sangat anti kepada komunisme/sosialisme.

Singkat cerita di era Orde Baru dilaksanakan pemilu pada tahun 1971. Saat itu, penulis sebagai aktivis politik ditunjuk oleh DPP PNI Front Marhaenis sebagai juru kampanye nasional. Meskipun dalam kondisi mendapat tekanan masif dari penguasa, masih berhasil menghimpun sekitar 3 juta suara.

Untuk melaksanakan penyederhanaan sistem kepartaian, penguasa mengambil kebijaksanaan untuk mengadakan fusi di antara partai-partai yang ada. Dalam diskusi dengan Ketua DPP PPNI Isnaeni, penulis menyatakan secara tegas agar partai menolak turut dalam fusi.

Ternyata pendirian penulis tersebut ditolak oleh DPP sehingga PNI terpaksa berfusi dengan Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai IPKI. Partai-partai yang melebur tersebut berubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Penulis ketika itu menolak bergabung ke dalam PDI dan berada di luar partai sampai dengan era PDI-Perjuangan (PDI-P) berdiri hingga saat ini. Salah satu penyebab penulis menolak fusi adalah karena menurut hemat penulis, sebuah partai yang berdiri atas dasar adanya fusi beberapa partai pasti soliditas internalnya akan rapuh.

Pengalaman Partai Buruh (Labour Party) di Inggris, juga Partai SDAP di Belanda yang pada mulanya sangat radikal di saat awal berdiri, setelah menjadi besar karena bergabung dengan beberapa partai lainnya, menjadi partai yang lemah dan oportunis.

Di Prancis nasib yang sama dialami oleh terutama Partai Sosialis. Hal berbeda terjadi dengan Partai Kiri yang dipimpin oleh Jean Jaures. Dia merupakan orator ulung di zamannya, yang menurut Trotsky, pidatonya laksana air terjun yang menghancurkan batu-batu karang karena hebatnya.

Di Indonesia tendensi tersebut sejauh ini berlaku pula bagi partai-partai yang ada. Di dalam internal terjadi faksi-faksi yang saling bertabrakan, sehingga soliditas internal sulit dicapai sekuat apapun pengurus pusatnya.

Pada tahap berikutnya bila faksi-faksi yang ada dapat diatasi, akan selalu timbul “penyakit” bawaan, yaitu timbulnya faksi-faksi pribadi di internal partai. Muncullah di internal partai, si A orangnya si B, si B kelompoknya si C, si C konconya si D, dan seterusnya.

Apalagi tidak satu pun partai di Indonesia yang menjalankan apa yang Bung Karno ajarkan, yaitu dalam sistem demokrasi internal partai haruslah berupa demokrasi sentralistis atau sentralisme demokratis.

Kita kaum Patriotik tidak heran bila saat ini terjadi hal-hal yang aneh di dunia kepartaian di Indonesia, apalagi menjelang Pemilu 2024 yang akan datang. Saling menyalahkan di internal partai atau perpecahan antarfaksi di internal partai, bukanlah hal yang aneh. Sebab, partai-partai tersebut memang lahir dari suatu proses yang ujung-ujungnya akan melahirkan hal-hal tersebut.

Bagi kita kaum Patriotik, yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945 yang asli dapat langgeng sepanjang masa. Selain itu juga bagaimana sosialisme modern yang religius atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

BAGIKAN



TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Gelar Wisuda Kejar Paket A-C, PKBM JICT Luluskan 124 Peserta

Gelar Wisuda Kejar Paket A-C, PKBM JICT Luluskan 124 Peserta

NEWS | 10 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings