Perdippi Dukung Penyelesaian Kasus Dugaan Monopoli Pelumas

Perdippi Dukung Penyelesaian Kasus Dugaan Monopoli Pelumas
Pelumas otomotif. (Foto: Antara / Hafidz Mubarak A)
Harso Kurniawan / HK Senin, 27 Juli 2020 | 17:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perhimpunan Distributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia (Perdippi) mendukung penyelesaian kasus dugaan praktik monopoli pelumas yang melibatkan PT Astra Honda Motor (AHM) melalui persidangan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penyelesaian kasus ini dinilai akan menciptakan keadilan bagi semua pelaku usaha.

“Tentu kami sangat menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh KPPU. Sebab, langkah tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga jika terjadi perselisihan yang menyangkut persaingan usaha di antara para pelaku usaha di pasar, cara-cara yang sesuai dengan koridor hukum ini merupakan langkah yang terbaik," ujar Ketua Dewan Penasehat Perdippi Paul Toar di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Dia menuturkan, keluhan dugaan monopoli pelumas di jaringan bengkel AHASS juga dilayangkan oleh anggota Perdippi lainnya. Oleh karena itu, lanjut Paul, di tengah keterbukaan dan dalam rangka membangun iklim usaha yang sehat, penyelesaian dari dugaan yang mengarah ke perselisihan tersebut perlu diselesaikan secara transparan dan objektif.

Menurut dia, sebagai wadah bagi para pelaku usaha minyak pelumas di Tanah Air, Perdippi telah mendapatkan laporan tentang keluhan dari sejumlah produsen maupun distributor minyak pelumas soal dugaan praktik monopoli di AHASS oleh AHM sejak 2011. Semua keluhan-keluhan yang disampaikan pelapor tersebut terus dipelajari dan diselidiki untuk dicari penyelesaiannya.

Salah satunya, kata dia, adalah STP dan Repsol. Menurut STP, praktik monopoli tersebut tidak sehat. "Praktik-praktik menutup jaringan secara eksklusif itu sangat tidak sehat," ungkap Christian, perwakilan dari pelumas STP Indonesia.

Sementara, Distributor Repsol Oil di Indonesia, Sukabumi Trading Company (STC) merasakan pasarnya terkikis oleh pola garansi yang diberlakukan oleh APM sepeda motor merek Honda tersebut. Repsol mengaku dengan dikuasainya genuine oil di masa garansi kendaraan berdampak kepada persepsi konsumen, sehingga after market juga dikuasai oleh merek yang bersangkutan.

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi jaringan AHASS, dan semua bengkel otomotif.” ujar perwakilan STC, Kong Mau Sentosa.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, lembaganya akan terus memantau praktik bisnis yang tidak sehat dan dijalankan pemain pelumas. Dia juga menggarisbawahi pola yang digunakan oleh agen pemegang merek otomotif saat memasarkan genuine oil dalam satu paket garansi kendaraan.

Sebelumnya, KPPU memulai persidangan yang melibatkan dugaan tying dan bundling yang dilakukan oleh AHM dalam pemasaran pelumas kendaraan roda dua. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (14/7), atas kasus dengan nomor perkara 31/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5/1999 tersebut, investigator penuntutan KPPU menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran dihadapan Majelis Komisi dan Terlapor, AHM.

“Perkara ini merupakan perkara inisiatif KPPU berdasarkan pengembangan kasus kartel skuter matik di tahun 2016. Dalam proses, KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran perjanjian ekslusif yang dilakukan AHM,” tulis KPPU seperti dikutip dari situs resminya, Rabu (15/7).

KPPU menjelaskan, perjanjian ekslusif melibatkan perjanjian antara main dealer dan/atau bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) dengan AHM yang memuat persyaratan bahwa siapa pun yang ingin memiliki bengkel AHASS harus menerima peralatan minimal awal (strategic tools) dari AHM, dan wajib membeli suku cadang lain (antara lain pelumas) dari AHM.

Selain itu, terdapat perjanjian ekslusif yang berkaitan dengan potongan harga suku cadang (termasuk pelumas) yang diperoleh pemilik bengkel AHASS, jika mereka hanya menjual suku cadang asli dari AHM dan/atau tidak menjual pelumas merek lain.

AHASS merupakan merek dagang yang dimiliki oleh AHM, dan bukan merupakan agen serta dapat dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. AHM yang sahamnya dimiliki oleh PT Astra Internastional Tbk dan Honda Motor Company Ltd merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek, manufaktur, perakitan, dan distributor sepeda motor merek Honda.

General Manager Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin menuturkan, AHM menunggu hasil proses pemeriksaan pendahuluan di KPPU. “Yang pasti, kami dalam berbisnis selalu berusaha mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujar dia.



Sumber: BeritaSatu.com