HIL Somasi PT Bangun Cipta karena Lalai Proyek

HIL Somasi PT Bangun Cipta karena Lalai Proyek
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga panas bumi ( Foto: Istimewa )
/ WBP Rabu, 14 Agustus 2019 | 15:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - H Infrastructure Limited (HIL), perusahaan konstruksi terbesar di Selandia Baru melayangkan mengajukan surat teguran (somasi) kepada PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) pada tanggal 24 Mei 2019 dan 13 Agustus 2019.

"Somasi diajukan sebagai tindak lanjut upaya mendapatkan hak HIL yang telah tercederai berdasarkan perjanjian operasi atau Joint Operation Agreement (JOA) antara HIL dengan BCK pada 29 Januari 2015," kata Anthony Hutapea dari kantor hukum Anthony L.P. Hutapea & Partners, Jakarta, selaku kuasa hukum HIL dalam keterangan yang diterima redaksi redaksi Rabu (14/8/2019).

JOA tersebut dibuat sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Engineering, Procurement and Constructions (EPC) proyek sistem pengumpulan uap dan pembangkit listrik bertenaga 1x30MW di Karaha, Jawa Barat, berdasarkan penunjukan PT Pertamina Geothermal Energy (Proyek Karaha).

Proyek Karaha pada kenyataannya tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh karena BCK selaku salah satu pihak dalam kerja sama operasi tidak melaksanakan bagian dari pekerjaannya dengan profesional, termasuk tidak menyetorkan modal partisipasi US$ 2,598 juta sebagaimana diatur dalam JOA. Selain itu, BCK tidak berpartisipasi secara penuh dalam pelunasan pembayaran tagihan–tagihan dari pihak ketiga kepada joint operation tersebut.

Terhadap situasi tersebut, HIL telah mengeluarkan beberapa surat teguran kepada BCK. Terhitung kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban BCK hingga saat ini adalah sebesar US$ 7,519 juta.

Dalam somasi tersebut juga diingatkan bahwa BCK harus melakukan pembayaran kerugian tersebut dalam waktu tujuh hari sejak tanggal somasi kedua diserahkan. “Kami menimbang untuk mengajukan pailit terhadap BCK apabila tidak merespon somasi ini,” ujar Anthony Hutapea.

Pada skala yang lebih besar, perjanjian kerja sama yang tidak terlaksana dapat mencederai iklim investasi di Indonesia. Terutama dikaitkan dengan upaya mengundang investor asing untuk menanamkan investasinya dalam berbagai sektor bisnis di Indonesia. “Secara tidak langsung kami juga mengimbau agar para pihak terkait, publik, Bursa Efek Indonesia, instansi pemerintah dan pejabat berwenang lainnya, dapat memahami kasus posisi ini demi kepentingan substansial iklim investasi kita,” kata Anthony Hutapea.



Sumber: BeritaSatu.com