Para Menteri Diminta Sadar Posisinya
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.12)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.54)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.29)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.18)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.48)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-4.96)   |  

Para Menteri Diminta Sadar Posisinya

Sabtu, 5 Maret 2016 | 12:54 WIB
Oleh : Yustinus Paat / PCN

Jakarta - Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto mengingatkan para menteri kabinet Jokowi-JK agar sadar posisinya bahwa mereka bukan pejabat biasa, tetapi pembantu Presiden. Menurutnya, sebagai pembantu presiden mereka bertugas meringankan beban Presiden dalam menjalankan visi-misi dan program-program pemerintahan.

"Para menteri harus sadar posisinya. Jangan melangkahi Presiden dalam keputusan-keputusan strategis. Boleh berdebat dan berbeda pendapat, tetapi ditujukan untuk hal-hal yang baik dan tidak usah diumbar-umbar ke publik sehingga menimbulkan kegaduhan," ujar Erwan saat menjadi pembicara pada diskusi Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk "Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?"‎ di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3).

Erwan kemudian memaparkan tiga mekanisme yang harus diperhatikan para menteri dalam membangun koordinasi dan komunikasi dengan Presiden dan menteri yang lain. Pertama, mekanisme manajerial di mana setiap menteri sudah mempunyai tupoksinya masing-masing sebagaimana diatur oleh undang-undang.

"Apalagi diperkuat oleh Mensesneg, Seskab dan Kantor Kepala Staf Kepresidenan untuk mengatur garis koordinasi antara kementerian, menteri dengan Menko, menteri dengan Presiden dan Wapres," ungkap dia.

Kedua, aspek kepemimpinan Presiden sebagai pimpinan dan kepala semua menteri. Menurutnya, para menteri harus sadar bahwa mereka adalah para pembantu Presiden sehingga tidak boleh melangkahi Presiden, patuh dan taat pada instruksi dan arahan Presiden.

"Presiden dengan kewenangan dan kewibawahannya memberikan arahan kepada para menteri. Jika ada yang melanggar diberikan sanksi secara internal. Kalau memang tidak bisa diatur, maka harus diganti," tandas dia.

Ketiga, tambah dia, terkait fatsun kepantasan. Dia beranggapan para menteri harus sadar dan tahu mana yang pantas dan mana yang tidak dilakukan. Apalagi semuanya sudah ada aturan mainnya.

"Tidak setuju atau berbeda pendapat dengan Presiden dan menteri yang lain, boleh-boleh saja. Tetapi yang penting bagaimana mengekspresikan ketidaksetujuan tersebut secara elegan. Menteri harus sadar, satu pihak dia merupakan figur penting dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan publik, tetapi dia juga harus sadar bahwa dia punya atasan, yakni Presiden," pungkas Erwan.

Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Cari Korban Rafelia II, Tim SAR Kerahkan Penyelam

"Dikerahkan tiga tim penyelam dari Satpolair Polres Banyuwangi, TNI Angkatan Laut (Lanal) Banyuwangi, Basarnas, dan Kodim 0825 Banyuwangi."

NASIONAL | 5 Maret 2016

DIY Berencana Buat Perda soal Kantong Plastik

DI Yogyakarta berencana menciptakan payung hukum berupa peraturan bupati/wali kota setempat maupun surat edaran dari gubernur.

NASIONAL | 5 Maret 2016

Begal Bersenjata Berhasil Ditangkap di Cikarang

Lima pelaku begal yang kerap meresahkan masyarakat di wilayah hukum Kecamatan Cikarang Utara, berhasil ditangkap Kamis (3/3) malam.

NASIONAL | 5 Maret 2016

Wapres: Perketat Pengawasan Keselamatan Kapal Penumpang

"Yang paling penting adalah bagaimana menguranginya (potensi kecelakaan) dan lebih meningkatkan persyaratannya."

NASIONAL | 5 Maret 2016

JK: Hari Peduli Sampah Diperingati dengan Kesedihan

"Apa yang kita peringati hari ini jangan diperingati dengan kegembiraan tapi dengan kesedihan untuk kita bekerja lebih baik," ucapnya.

NASIONAL | 5 Maret 2016

Atasi Gaduh Menteri, Presiden Diminta Bentuk Kode Etik

Presiden Joko Wibowo didorong membuat kode etik untuk mengatur perilaku para menteri kabinet sehingga tahu batasan dan etika dalam bertindak.

NASIONAL | 5 Maret 2016

Persiapan Sidang, Suami Wali Kota Tangsel Dipindahkan ke Rutan Serang

Wawan akan dihadirkan dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas dan rehabilitasi berat RSUD Tangerang Selatan tahun 2011 dan 2012.

NASIONAL | 5 Maret 2016

Politisi PDIP: Perlu Kartu Kuning dan Merah untuk Menteri yang Gaduh

Presiden Jokowi tidak perlu segan-segan mengeluarkan menteri yang membuat gaduh dan tidak taat pada instruksi Presiden dari kabinet.

NASIONAL | 5 Maret 2016

Publik Diharapkan Beri Pemikiran Alternatif untuk Memperbaiki UU KPK

Publik diharapkan bisa menghadirkan pemikiran alternatif yang mampu memperkuat KPK dibanding terperangkap dalam pro kontra revisi UU KPK.

NASIONAL | 5 Maret 2016

71 Penumpang KMP Rafelia II Berhasil Dievakuasi

Sebanyak 71 penumpang KMP Rafelia II yang tenggelam Jumat (4/3), sudah berhasil dievakuasi.

NASIONAL | 5 Maret 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS