Mantan Wabup Tuduh Bupati Fakfak Korupsi
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-9.35)   |   COMPOSITE 5783.33 (-76.79)   |   DBX 1064.04 (3.55)   |   I-GRADE 168.858 (-3.6)   |   IDX30 499.932 (-11.4)   |   IDX80 131.904 (-2.74)   |   IDXBUMN20 373.781 (-10.16)   |   IDXG30 136.463 (-2.36)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-9.17)   |   IDXQ30 146.101 (-3.1)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-1.16)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-3.76)   |   IDXV30 127.988 (-2.92)   |   INFOBANK15 983.467 (-16.37)   |   Investor33 429.105 (-8.52)   |   ISSI 169.797 (-2.23)   |   JII 620.069 (-13.02)   |   JII70 213.196 (-3.7)   |   KOMPAS100 1177.3 (-20.81)   |   LQ45 920.112 (-19.2)   |   MBX 1606.46 (-25.01)   |   MNC36 321.125 (-6.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-2.51)   |   SMInfra18 295.49 (-7.02)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-7.34)   |  

Mantan Wabup Tuduh Bupati Fakfak Korupsi

Kamis, 12 Mei 2016 | 19:11 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / PCN

Jakarta- Bupati Fakfak, Papua Barat, Mohammad Uswanas dituduh melakukan korupsi senilai Rp 5 miliar dalam kasus pengadaan sistem tata suara dan panggung rigging pada acara HUT ke-113 Kabupaten Fakfak pada 2013. Tuduhan serius itu justru datang dari mantan Wabup Fakfak Donatus Nimbitkendik yang melaporkan Uswanas ke KPK.

"Hari ini saya melaporkan Bupati Fakfak, Mohammad Uswanas dan sejumlah pihak lainnya terkait korupsi di Fakfak. Saya sebagai mantan Wakil Bupati Fakfak, memberikan keterangan di KPK, memang benar terjadi mark-up atau kelebihan bayar pada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian negara Rp 5 miliar," kata Donatus Nimbitkendik di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (12/5).

Menurutnya, laporan tersebut bukan yang pertama karena Uswanas telah dilaporkan pada tahun 2012 dan 2015 atas tuduhan korupsi penggunaan dana kampung namun laporannya belum ditindaklanjuti KPK.

"Hari ini kami datang lagi dengan membawa satu dugaan korupsi yang datanya sangat lengkap yaitu mulai dari disposisi Bupati kemudian surat perintah pembayaran dari kepala dinas pendapatan," kata Donatus yang datang melapor didampingi Direktur LSM Nasional PASTI Indonesia, Susanto. Donatus selaku mantan Wakil Bupati Fakfak, merasa sebagai saksi kunci dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan Uswanas. Karena itu dia memberikan data dan keterangan kepada KPK agar kasus ini dapat ditindaklanjuti.

Terlapor pertama dalam kasus korupsi HUT Kabupaten Fakfak tersebut, kata Donatus, Uswanas selaku Bupati. Terlapor kedua adalah Samaun Dahlan selaku Ketua Panitia dan Kadis PU Kabupaten Fakfak, sedangkan terlapor ketiga adalah Hendro Kusumo selaku Kadis Pendapatan Pengeluaran atau Bendahara Umum Daerah.

"Saya juga sebagai saksi kunci yang dicari-cari LSM karena kasus ini sudah 3-4 tahun tidak diangkat-angkat," katanya.

Selain KPK, pihaknya juga telah melaporkan kasus tersebut ke Kejari Fakfak bahkan, Kajati Papua Barat, namun kasusnya tidak ditindaklanjuti.
"Tapi didiamkan juga karena ada beberapa pejabat daerah ikut terlibat. Saya harus sampaikan banyak kasus di Fakfak tapi sampai saat ini didiamkan dan banyak hal yang harus diangkat," kata Donatus.

Sedangkan Susanto mengatakan, pihaknya mendapatkan sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya yang melibatkan Bupati Fakfak dan sejumlah pejabat di Pemkab Fakfak lainnya. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh masyarakat Papua Barat.
"Namun kami masih memverifikasi bukti-bukti yang diserahkan masyarakat. Dan kasus mark-up senilai Rp 4,3 miliar lebih ini adalah kasus yang menurut kami memiliki bukti-bukti penyelewengan anggaran yang paling kuat," katanya.

Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Masalah Pembebasan Lahan Hambat Pembangunan Pembangkit Listrik

Dirut PLN optimis proyek pembangunan pembangkit listrik yang dicanangkan pemerintah dapat terealisasi.

NASIONAL | 12 Mei 2016

Negara Harus Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan Seksual

“Negara harus hadir lindungi perempuan dan anak-anak dengan mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual."

NASIONAL | 12 Mei 2016

JK: Pertemuan Menjurus Politik Uang Merupakan Hal yang Salah

Salah satu bakal caketum Golkar tertangkap tangan oleh Komite Etik sedang mengadakan pertemuan dengan pengurus Golkar Kalimantan Barat.

NASIONAL | 12 Mei 2016

Wakil Ketua MPR Apresiasi Pemerintah dalam Pembebasan Sandera

Pemerintah diminta memberikan pengamanan khusus di daerah rawan perompakan.

NASIONAL | 12 Mei 2016

Ibas Prihatin Maraknya Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Keluarga harus menjadi benteng utama dalam mencegah persoalan tersebut.

NASIONAL | 12 Mei 2016

Nasdem Klaim Laporan Kunker DPR Transparan

Potensi kerugian negara dalam kunker telah ditangani oleh pihak Setjen DPR.

NASIONAL | 12 Mei 2016

Kontingen Engineering Misi PBB RI Terbaik di Kongo

Kontingen RI memiliki presentasi kontribusi tertinggi, jauh meninggalkan lima kontingen lainnya, ditinjau dari tugas pokok, tugas utama, dan tugas tambahan.

NASIONAL | 12 Mei 2016

Menkumham Prioritaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ke Prolegnas

"Saya akan bekerja sama dengan Badan Legislasi DPR agar UU ini segera disahkan."

NASIONAL | 12 Mei 2016

Menko PMK: Perppu Perlindungan Anak Perlu Disinkronisasikan

Selain hukuman kebiri bagi pelaku, juga muncul usulan agar pelakunya dipasang gelang microchips.

NASIONAL | 12 Mei 2016

Indonesia Lanjutkan Pembelian Kapal Selam Korsel

"Kemungkinan akan ada pembahasan kelanjutan. Kapal selam pertama sudah selesai dan yang kedua selesai tahun 2017 serta ketiga tahun 2018."

NASIONAL | 12 Mei 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS