Anies Minta Pimpinan SKPD Berani Ambil Keputusan

Anies Minta Pimpinan SKPD Berani Ambil Keputusan
Gubernur DKI, Anies Baswedan bersama Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Winarto (kanan) dan Direktur Utama Persija Jakarta I Gede Widiade (kiri) mengumumkan laga terakhir Liga 1 2018 akan digelar di Stadion GBK, Jakarta Rabu 5 Desember 2018. ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Trsitia )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 6 Desember 2018 | 16:08 WIB

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan akan melatih pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI berani mengambil keputusan saat menjalankan program kebijakan di wilayah kerjanya.

"Kita akan lakukan penataan pada kewenangannya dan diatur untuk insentif dan disinsentif dalam mengambil keputusan," kata Anies seusai menghadiri Raker APPSI di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (6/12).

Insentif dan disinsentif yang diberikan bukan dalam bentuk kenaikan atau pengurangan tunjangan kinerja daerah (TKD). Melainkan dalam bentuk penilaian kinerja mereka yang akan berguna untuk kenaikan jabatan atau promosi.

"Tidak ada insentif (kenaikan TOD) seperti itu. Itu kan memang sudah seharusnya dia berani ambil keputusan. Jadi disinsentif dan insentifnya bukan TKD tapi pada penilaian kinerja. Tapi ya kepala (SKPD) harus mengambil keputusan," ujarnya.

Ia melihat permasalahan ketidakberanian mengambil keputusan, bukan hanya terjadi di satu atau dua SKPD saja, atau terjadi pada satu atau dua kasus saja. Tetapi sudah menjadi sebuah kebiasaan yang mendarah daging dalam diri pimpinan SKPD.

"Kebiasaan semuanya, itu mohon petunjuk. Saya kalau terima memo (dari kepala dinas) itu, isinya mohon petunjuk," ungkapnya.

Untuk mengubah kebiasaan itu, kata Anies, pihaknya akan memulai dengan cara mengembalikan memo mohon petunjuk dari pimpinan SKPD kepada dirinya. Ia akan meminta kepala SKPD untuk mengambil keputusan sendiri.

"Ya sudah, karena itu, dikembalikan (memonya). Suruh dia mengambil keputusan. Harus berani mengambil keputusan," tegasnya.

Kebiasaan meminta arahan dan petunjuk kepada Gubernur ternyata sudah menjadi tradisi dalam pengambilan keputusan di kalangan kepala SKPD. Sehingga semua keputusan selalu tersentral kepada Gubernur DKI.

"Itu sudah bergenerasi. Kelihatan dari lalu lintas dokumen selama satu tahun, memang tradisinya tersentral di Gubernur. Jadi keputusan itu semua naik ke atas. Ini sesuatu yang bukan terjadi seperti tiga tahun terakhir, atau lima tahun terakhir. Tetapi ini adalah lebih menjadi sebuah budaya," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE