Target Penerimaan Pajak Daerah DKI 2019 Meningkat 17,5%

Target Penerimaan Pajak Daerah DKI 2019 Meningkat 17,5%
Ilustrasi parkir. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / FMB Jumat, 11 Januari 2019 | 16:11 WIB

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menargetkan penerimaan pajak daerah di tahun 2019 sebesar Rp 44,1 triliun. Nilai ini meningkat sekitar 17,5 persen atau sebesar Rp 6 triliun dari target penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp 38,1 triliun.

Melihat tanggung jawab yang besar tersebut, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) segera menggelar rapat kerja (raker) strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019. Raker itu telah digelar di Gedung Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis (10/1).

Pelaksana Tugas Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafrudin mengatakan raker tersebut diadakan untuk dapat melihat peluang untuk menggali potensi pajak yang ada di Jakarta sehingga target penerimaan pajak daerah dapat tercapai.

“Nantinya potensi pajak daerah akan kita bagi ke dalam beberapa segmen penerimaan pajak daerah di Pemprov DKI. Makanya perlu kita adakan raker strategis ini dengan melibatkan banyak pimpinan SKPD DKI dan juga instansi lainnya, karena kami tidak bisa sendiri dalam mencapai target tersebut,” kata Faisal, Jumat (11/1).

Dijelaskannya, raker yang dihadiri para pejabat di lingkungan Kantor BPRD DKI Jakarta, dilakukan untuk mendapat input, dorongan dan strategi-strategi dari berbagai narasumber. Seperti Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan KPK RI, Dian Patra; pajak pajak, Yustinus Prastowo; akademisi dari FIA UI, Roy V Salomo dan TGUPP DKI, Hasan Basri.

"Dengan adanya masukan berupa strategi-strategi dari narasumber serta dengan pengalaman tahun 2018 yang kemudian akan dioptimalkan tahun 2019, kiranya penerimaan pajak tahun 2019 dengan mulus dan tanpa kendala dan sesuai koridor tingkat perpajakan dapat mencapai target," ujarnya.

Selain melakukan raker, pihaknya juga akan melakukan koordinasi yang baik dengan instansi terkait. Seperti, melaksanakan tax clearance bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PM-PTSP) DKI.

“Lalu, kami terus melakukan lima program kerja yang telah diterapkan tahun lalu. Yaitu, fiscal cadaster, law enforcement, penerapan pelayanan pajak berbasis informasi teknologi dengan menambah kanal pembayaran pajak daerah bekerja sama dengan perbankan, sosialisasi perpajakan daerah ke seluruh wilayah DKI Jakarta dan tax clearance,” terangnya.



Sumber: BeritaSatu.com