Anies Anggap Kasus Kampanye Terselubung Tidak Substantif

Anies Anggap Kasus Kampanye Terselubung Tidak Substantif
Anies Baswedan. ( Foto: Antara )
Erwin C Sihombing / FMB Jumat, 11 Januari 2019 | 19:46 WIB

Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan menganggap kasus kampanye terselubung yang membelitnya tidak substantif dan tidak layak dibahas di tahun politik sekarang ini. Gubernur menilai lebih baik bagi media untuk mengangkat masalah yang substantif terkait proses pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kita semua berharap pemilu, pilpres, lebih fokus pada hal-hal yang substantif, bukan hal-hal yang minor seperti ini," kata Anies, di Jakarta, Jumat (11/1).

Gubernur Anies sedang dibuntuti kasus kampanye terselubung sewaktu memberi sambutan dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Bogor, pertengahan Desember 2018.

Anies mengacungkan jari jempol dan telunjuk dalam acara itu. Salam tersebut identik dengan gaya kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Anies sendiri telah diperiksa Bawaslu Bogor di kantor Bawaslu Pusat, Senin (7/1).

Dia merasa tidak melanggar ketentuan dengan menghadiri acara tersebut. Dan dalam pidatonya dia merasa tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon.

Sedangkan mengacu pada Pasal 547 UU Pemilu, Anies bisa dijerat pidana tiga tahun penjara dan denda Rp 36 juta jika selaku pejabat publik dinyatakan Bawaslu Bogor terbukti melakukan kampanye terselubung.

Anies menolak untuk memberi tanggapan lebih lanjut terkait kasus tersebut dan menekankan masalah itu tidak layak dijadikan fokus pembahasan.

"Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu menjadi fokus percakapan, tetapi ini sekarang malah jadi fokus percakapan, harusnya tidak," kata dia.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR, Dukcapil Kemdagri, KPU dan Bawaslu, Kamis (10/1), Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pihaknya masih memiliki waktu selama 14 hari untuk mengkaji kasus tersebut.

Abhan menuturkan, Bawaslu Bogor masih melakukan kajian, klarifikasi dan mencari bukti-bukti terkait kasus itu, "Ketika tidak terpenuhi (unsur pidana) ya kita sampaikan tidak ada unsur pelanggaran," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE