Ambil Alih Pengelolaan Air, DKI Tempuh Jalur Perdata

Ambil Alih Pengelolaan Air, DKI Tempuh Jalur Perdata
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi dan Tata Kelola Air Minum di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin 11 Februari 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia )
Lenny Tristia Tambun / WBP Senin, 11 Februari 2019 | 15:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memutuskan akan mengambil alih pengelolaan air minum dari swasta dengan menempuh jalur perdata menyusul berlarut-larutnya pembahasan sejak era Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan berdasarkan kajian komprehensif yang meliputi aspek hukum, ekonomi serta optimalisasi dan keberlanjutan air bersih, Tim Evaluasi dan Tata Kelola Air minum memberikan rekomendasikan tiga kebijakan beserta konsekuensinya.

“Saya garis bawahi, tiga opsi itu adalah membiarkan kontrak selesai sampai waktu berakhir tahun 2023 atau status quo. Kedua, pemutusan kontrak kerja sama saat ini juga dan ketiga pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (11/2).

Dari ketiga rekomendasi tersebut, Pemprov DKI memilih opsi ketiga sesuai saran Tim Evaluasi dan Tata Kelola Air. Sebab, opsi status quo memiliki banyak kelemahan bagi kepentingan Pemprov DKI dan warga Jakarta. Apabila opsi ini diambil, Pemprov DKI tidak perlu mengeluarkan biaya atas pengambilalihan. Tetapi, membuat Pemprov DKI tidak mampu mencapai target penambahan layanan air perpipaan karena adanya hak eksklusivitas mitra swasta dalam investasi dan pengelolaan.

Sedangkan opsi kedua pemutusan kontrak sepihak, bukan opsi realistis dari kajian legal dan pelayanan. Opsi ini mengakibatkan biaya terminasi yang besar atau denda pinalti seperti yang tercantum di Perjanjian Kerja Sama (PKS) awal, bisa mencapai Rp 2 triliun.

“Nah opsi yang disarankan tim adalah pengambilalihan melalui tindakan perdata. Opsi itu lah yang kami ikuti. Jadi kami jalankan sesuai dengan rekomendasi tim tata kelola air,” ujar Anies.

Di tempat yang sama, Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Nila Ardhianie mengatakan rekomendasi pengambilalihan pengelolaan air minum dari swasta melalui tindakan perdata, bukan dalam bentuk proses hukum perdata.

Tindakan perdata yang dimaksudkan adalah dilakukan pembahasan mengenai pengambilalihan pengelolaan air bersama PAM Jaya dan dua mitra operator swasta yaitu, Palyja dan Aetra. “Jadi bukan pengadilan. Tetapi kita lakukan pembahasan perubahan perjanjian dalam PKS (perjanjian kerja sama) yang ada bersama Palyja dan Aetra,” kata Nila.

Dalam proses perdata ini, Pemprov DKI akan mengajukan tiga opsi kepada Palyja dan Aetra. Pertama, pengambilalihan seluruh saham Palyja dan Aetra, sehingga kedua mitra ini akan menjadi milik Pemprov DKI.

Untuk opsi ini, lanjut Nila, besaran seluruh saham Palyja berdasarkan nilai saham tahun 2017 mencapai Rp 650 miliar. Sedangkan nilai saham Aetra sebesar Rp 1,3 triliun. Hanya yang menjadi kendala, jika mengambil saham di kedua perusahaan tersebut, Pemprov DKI harus menanggung utang kedua perusahaan.

“Aetra itu punya utang banyak banyak di berbagai bank sampai Rp 2,15 triliun. Nah ini kan merugikan Pemprov DKI. Berat dilakukan Pemprov DKI,” ujar Nila.

Opsi kedua adalah pengambilalihan pengelolaan air sebagian, terutama air bersih di Water Treatment Plan (WTP) atau Instalansi Pengolahan Air Minum (IPA) yang dimiliki Aetra dan Palyja.

Opsi ketiga pemutusan sebelum masa kontrak berakhir, dengan konsekuensi membayar denda yang diatur dalam PKS sebesar Rp 2 triliun. “Dari semua tiga opsi itu, akan kita bahas bersama-sama dengan Palyja, Aetra dan PAM Jaya. Nanti mana yang dipilih dari ketiga opsi tersebut ya tergantung pembahasan perdata itu. Ya kita ngobrol-ngobrol dulu dengan dua mitra itu,” terang Nila.

Yang pasti, apa pun pilihan dari ketiga opsi ini, maka akan terjadi perubahan PKS antara Palyja dan Aetra dengan PAM Jaya. Salah satu yang harus direvisi adalah masalah keuangan. Seperti pembayaran deviden (keuntungan) dari investasi yang harus dibayarkan PAM Jaya ke dua mitra operator swasta.

“Awalnya kan pembayaran deviden itu sebesar 22 persen. Kekurangan deviden yang harus dibayarkan PAM dari awal kontrak hingga saat ini mencapai Rp 8,5 triliun. Meski dalam renegosiasi yang sudah dilakukan, Aetra sudah menurunkannya menjadi 15 persen, sedangkan Palyja masih tetap 22 persen. Tetapi angka 15 persen itu masih tinggi dan cukup memberatkan Pemprov DKI,” paparnya



Sumber: BeritaSatu.com