Pemprov DKI Siap Integrasikan JakEvo dengan OSS

Pemprov DKI Siap Integrasikan JakEvo dengan OSS
Gubernur DKI, Anies Baswedan, panen buah langka khas Betawi, Duku dan Salak Condet di Cagar Buah Condet, Jakarta Timur, Kamis (14/3). ( Foto: Beritasatu Photo )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 14 Maret 2019 | 15:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyatakan sistem perizinan terpadu yang ada di Jakarta dengan nama JakEvo akan disinkronisasikan dengan Online Single Submission (OSS) milik Pemerintah Pusat.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan JakEvo akan dijadikan satu kesatuan dengan OSS. Untuk itu, ia sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Koordinator Perekonomian yang menyatakan JakEvo tidak bertentangan dengan OSS. Juga JakEvo siap diintegrasikan dan disinkronisasikan dengan OSS.

"Itu sedang diajukan, ada tim bicara dengan Kemko. Nanti ketika sudah selesai sinkronisasi, baru kita beritahukan,” kata Anies di Condet, Jakarta Timur, Kamis (14/3/2019).

Anies mengungkapkan, dirinya telah bertemu dengan Kementerian Koordinator Perekonomian sekitar dua bulan lalu. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas keberadaan JakEvo dan OSS dijadikan satu kesatuan.

"Karena di Jakarta, kalau kita mau mendirikan usaha, harus sesuai dengan tata ruang. Misalnya nih, mau bikin kegiatan yang punya limbah berbahaya, berarti tidak bisa di semua tempat. Izinnya harus menyesuaikan dengan tata ruang," ujar Anies Baswedan.

Dengan kata lain, ada pembagian peran antara JakEvo dengan OSS. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih karena sudah disinkronisasikan. OSS menjadi aplikasi untuk masyarakat masuk perizinan, sedangkan proses perizinan menggunakan JakEvo.

"Kemarin sudah disepakati, masuknya lewat OSS. Dari OSS langsung ke JakEvo. Diproses di JakEvo. Kemudian baru keluar izinnya. Jadi enggak ada tumpang tindih. Justru disinkronkan jadi satu," terang Anies Baswedan.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI, Benni Aguscandra, menyatakan tetap berkomitmen untuk mendukung kemudahan izin berusaha dan berinvestasi yang sedang dibangun oleh Pemerintah Pusat, termasuk juga upaya untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia.

Karena itu, Benni menegaskan, hadirnya JakEvo sebagai sistem perizinan melalui platform elektronik atau pelayanan online bukan dibuat untuk menyaingi OSS.

"JakEvo telah ada terlebih dahulu, di-launching 7 Mei 2018 sebelum hadirnya OSS yang dikelola oleh Kemko Perekonomian. Kondisi ini membuat JakEvo telah memiliki database perizinan/non perizinan dan pemohon izin/non izin yang cukup banyak, maka membutuhkan waktu untuk terintegrasi dengan OSS," kata Benni.

Integrasi diperlukan guna menghindari warga Ibukota yang telah menggunakan JakEvo untuk mengulang kembali proses perizinan ketika menggunakan OSS. JakEvo memiliki fitur folder berkas, sehingga pemohon tidak perlu berulang kali unggah berkas persyaratan untuk izin yang berbeda. "Ini yang kita coba dorong di dalam salah satu proses integrasi," ujar Benni.



Sumber: BeritaSatu.com