MRT Harus Ditopang Pembatasan Kendaraan

MRT Harus Ditopang Pembatasan Kendaraan
Sejumlah warga mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit) fase I koridor Lebak Bulus - Bundaran HI di Jakarta, Selasa 12 Maret 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao. )
Erwin C Sihombing / FER Selasa, 2 April 2019 | 19:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengoperasian moda raya terpadu (MRT) yang sekarang sudah komersil, harus dilengkapi dengan kebijakan pendukung berupa pembatasan kendaraan. Tanpa adanya kebijakan tersebut, volume kendaraan roda empat tetap tinggi dan keberadaan MRT tidak akan maksimal.

"Harus ada pembatasan yang memaksa pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum," kata pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, di Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Pembatasan kendaraan yang realistis diterapkan adalah kebijakan ganjil-genap. Namun, sejauh ini belum ada pernyataan dari Pemprov DKI terkait dilanjutkannya pemberlakukan ganjil-genap yang batas akhirnya adalah Maret 2019.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Sigit Widjatmoko, tidak menjawab apakah ganjil -genap bakal diteruskan. Sigit juga tidak menjelaskan hasil inspeksi pengoperasian MRT sejauh ini.

"Saya baru selesai turun menginspeksi MRT," kata Sigit singkat, tanpa menjawab pertanyaan dan membeberkan hasil inspeksi.

Sedangkan, Djoko Setijowarno meyakini, model ganjil-genap yang bisa mengoptimalkan MRT adalah 15 jam seperti saat Asian Games 2018. Selepas Asian Games ganjil-genap hanya berlaku di jam sibuk dimulai pukul 05.00 WIB - 10.00 WIB dan dilanjutkan kembali pukul 16.00 WIB - 20.00 WIB.

Salah satu faktor keberhasilan MRT adalah menarik pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan. Jumlah kendaraan pribadi di Jakarta menurut data Bappenas tahun 2015 terdiri dari 38 persen mobil dan 49 persen sepeda motor, dan 13 persen angkutan umum.

Sedangkan menurut Gubernur DKI, Anies Baswedan, baru 30 persen penduduk di Ibu Kota yang terlayani angkutan umum. Adanya MRT diharapkan bisa membawa solusi dalam mengelola transportasi dan lalu-lintas Jakarta.

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, mengaku pihaknya masih mengevaluasi keberadaan MRT untuk mengetahui secara pasti berkurangnya jumlah kendaraan pribadi.

"Masih berproses, karena MRT sendiri kan baru beroperasi secara komersil," kata Bambang.



Sumber: Suara Pembaruan