Larangan Merokok Saat Berkendara Bukan Aturan Baru

Larangan Merokok Saat Berkendara Bukan Aturan Baru
Kampanye Antirokok. ( Foto: Antara )
Erwin C Sihombing / FMB Rabu, 3 April 2019 | 17:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Larangan merokok sambil berkendara yang dikeluarkan pemerintah melalui Permenhub No. 12/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor bukan aturan baru. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Aturan mengenai larangan berkendara sambil merokok sudah ada sejak 2009 yang diatur dalam Pasal 160 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata pengamat transportasi Djoko Setijowarno, di Jakarta, Rabu (3/4/2019).

Djoko melanjutkan, Pasal 160 UU Lalu Lintas mengatur setiap pengemudi dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor.

"Salah satu aktivitas yang dilarang saat mengemudi adalah merokok dan jika melanggar dapat dikenai sanksi denda," jelasnya.

Dengan adanya aturan Permenhub No. 12/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor maka memori penegak hukum diingatkan kembali akan adanya aturan dalam UU Lalu Lintas yang dapat mengenakan sanksi denda Rp 750.000 atau kurungan paling lama tiga bulan terhadap pelanggar.

"Tanpa terbitnya Permenhub 12/2019, sebenarnya larangan itu tetap berlaku. Bisa jadi selama ini ada pembiaran, sehingga sekarang perlu ditertibkan kembali demi keselamatan bagi semua," lanjutnya.

Menurutnya aturan tersebut juga diterapkan di banyak negara. Tujuannya membangun budaya selamat dalam berlalu lintas sekaligus menjaga keselamatan diri pengemudi serta pengguna jalan lainnya.

Beberapa negara seperti Inggris, Skotlandia, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Afrika Selatan menerapkan denda tinggi. Di Inggris, denda bagi pengendara sambil merokok bisa mencapai 50 pound sterling atau Rp 1,1 juta. Di Skotlandia, 100 pound sterling atau Rp 2,2 juta.

Negara tetangga seperti Malaysia belum lama ini menerapkan aturan baru larangan merokok antara lain di restoran, kantor pemerintah, sekolah, kampus, dan tempat perbelanjaan. Denda bagi pelanggar bisa mencapai 100.000 ringgit Malaysia atau setara Rp 35 juta atau penjara 2 tahun.

"Malaysia bahkan sedang merencanakan agar aturan baru yang terbit Januari 2019 itu, diperluas untuk pengemudi yang sedang mengendarai kendaraan bermotor," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan