DKI Sosialisasikan Pergub Pembatasan Plastik ke Dunia Usaha

DKI Sosialisasikan Pergub Pembatasan Plastik ke Dunia Usaha
Ilustrasi Kantong Plastik Belanja ( Foto: Istimewa )
Lenny Tristia Tambun / FER Selasa, 14 Mei 2019 | 18:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Draft Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang pelarangan pemakaian kantong plastik telah rampung dan dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI. Sebelum diterapkan, rencananya aturan dalam rapergub ini akan disosialisasikan terlebih dahulu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas LH DKI, Djafar Muchlisin, mengatakan uji coba dilakukan untuk melihat reaksi dari para pedagang atau pengusaha terkait pelarangan penggunaan kantong plastik dan penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan.

"Itu sudah dikembalikan ke Dinas LH untuk disosialisasikan dahulu dan dilaksanakan kira-kira contoh-contoh yang bisa dilakukan dulu. Setelah dilihat di lapangannya seperti apa reaksinya, baru nanti Pak Gubernur akan memberikan petunjuk kembali. Ingin lihat tanggapan dari masyarakat, tanggapan para pengusaha terkait pergub ini,” kata Djafar di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Sosialisasi atau uji coba ini dilakukan, karena aturannya lebih banyak mengatur para pengusaha untuk menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan.

Bila selama sosialisasi atau uji coba tidak ada reaksi positif atau tidak ada gejolak dari dunia usaha, maka disimpulkan aturan itu sudah dapat diterima oleh para pengusaha. Maka, pergub itu bisa dilanjutkan penerapannya.

Salah satu bentuk sosialisasinya adalah memberitahukan kepada asosiasi pengusaha mengenai aturan tersebut. Bila asosiasi perusahaan setuju dan tidak ada permasalahan mengenai isi pergub tersebut, maka akan diteruskan peraturannya.

"Ya sebenarnya intinya adalah masukan yang lebih luas. Artinya kita menunggu dulu masukan dari dunia usaha tadi dapat masukan kalau memang pertimbangannya di tim kita. Oh masukannya bagus. Perlu segera kita laksanakan. Jadi sebenarnya bahasanya bukan sosialisasi, mencari masukan,” terang Djafar Muchlisin.

Termasuk yang dibahas adalah tindakan menjual kantong plastik seharga Rp 100 hingga Rp 200 per satu kantong plastik kepada konsumen. Karena tindakan penjualan kantong plastik belum didiskusikan dengan tim penyusun aturan pergub tersebut.

"Memang ini menjadi peer bagi kita di Dinas LH ya. Harus segera terealisasi hal ini. Cuma memang langkahnya selalu masih didiskusikan terus menerus dengan tim. Kemudian langkah-langkah konkretnya yang belum kita lakukan,” jelas Djafar Muchlisin.

Kepala Seksi Pengelola Sampah Dinas LH DKI Jakarta, Rahmawati, menerangkan pergub tersebut memang mengatur para pemilik usaha. Mereka akan diwajibkan untuk mengganti kantong plastik dengan kantong ramah lingkungan.

Rahmawati menjelaskan, kantong ramah lingkungan terbuat terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Misalnya, terbuat dari kain, tanaman seperti daun kering, bahan rumput laut dan lainnya. Kewajiban itu berlaku untuk pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional.

Disebutkannya draf pergub tentang pembatasan kantong plastik sudah difinalisasi. Sudah memuat ketentuan mengenai sejumlah sanksi yang akan diberikan secara bertahap kepada pelanggar. Mulai dari teguran tertulis hingga sanksi denda.

Jika pengelola atau pemilik usaha tetap menggunakan kantong plastik maka ada sanksi susulan berupa denda. Sanksi denda tersebut juga akan diberikan secara bertahap, yakni mulai dari Rp 5 juta, Rp 10 juta, hingga Rp 25 juta.



Sumber: BeritaSatu.com