Laporan Keuangan APBD DKI 2018 Raih Opini WTP

Laporan Keuangan APBD DKI 2018 Raih Opini WTP
Rapat paripurna penyampaian LHP BPK atas LKPD TA 2018 yang meraih hasil WTP di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (15/5/2019). ( Foto: Berita Satu / Lenny Tambun )
Lenny Tristia Tambun / FMB Rabu, 15 Mei 2019 | 15:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini tertinggi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah (LKPD APBD) DKI 2018, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berhasil mempertahankan dua tahun berturut-turut WTP. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD APBD DKI 2017, DKI meraih opini WTP.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyerahkan LHP atas LKPD Tahun 2018 kepada DPRD DKI dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Rabu (15/5/2019) di gedung DPRD DKI.

Pemeriksaan atas LKPD tahun 2018 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2018.

LHP atas LKPD TA 2018 diserahkan Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar kepada Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur DKI, Anies Baswedan.

Bahrullah mengatakan LKPD TA 2018 ini merupakan LKPD tahun keempat bagi pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis aktual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD DKI TA 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemprov DKI, maka BPK memberikan opini WTP. “Dengan demikian, Pemprov DKI telah berhasil mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh tahun sebelumnya,” kata Bahrullah Akbar dalam rapat paripurna.

Dijelaskannya, pemeriksaan atar laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

“Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,” ujar Bahrullah Akbar.

Opini kewajaran tersebut berdasarkan pada kriteria penerapan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektifitas sistem pengendalian internal dan pengungkapan yang cukup.

“Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbatas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya,” jelas Bahrullah Akbar.

Dengan diraihnya WTP, lanjut Bahrullah Akbar, telah menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen Pemprov DKI untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.

“Kami berharap agar capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ungkap Bahrullah.



Sumber: BeritaSatu.com