Pilih Tanah, PT BPH Tidak Ingin Ambil Uang Pemprov DKI

Pilih Tanah, PT BPH Tidak Ingin Ambil Uang Pemprov DKI
Alat berat ekskavator terus meratakan lahan Stadion Taman BMW di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu, 25 Oktober 2017. ( Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta )
Lenny Tristia Tambun / FMB Kamis, 16 Mei 2019 | 12:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – PT Buana Permata Hijau (BPH) membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kalau lahan yang di atasnya akan dibangun Stadion BMW adalah milik DKI. BPH membantah bila Pemprov DKI telah menang dalam sengketa lahan tersebut.

Kuasa Hukum PT BPH, Damianus Renjaan menerangkan tidak ada putusan perdata antara PT BPH dengan Pemprov DKI yang dimenangkan oleh Pemprov DKI. Justru sebaliknya, PT BPH memenangkan gugatan perdata yang diajukan kepada Badan Pengawas Pelaksana Pembangunan Lingkungan (BP3L) Sunter.

BP3L Sunter telah melakukan pembebasan lahan dan konsinyasi lahan milik PT BPH. Dari putusan perdata itu, PT BPH memegang hak atas tanah, membatalkan konsinyasi yang dilakukan Pemprov DKI.

“Dalam hal ini BP3L Sunter telah melakukan pembebasan lahan dengan cara-cara yang melawan hukum dan membatalkan penetapan konsinyasi. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan agar sertifikasi atas lahan tersebut dicabut. Juga sertifikasi hak pakai Pemprov dicabut. Karena itu, PT BPH sudah dinyatakan sebagai pemilik melalui putusan perdata PTUN yang berkekuatan hukum,” kata Damianus Renjaan, Kamis (16/5/2019).

Makanya, ia heran ketika proses perdata sedang berjalan, tiba-tiba terbit sertifikat kepemilikan tanah hingga sertifikat hak pakai. “Ini kan cacat prosedur,” tukas Damianus.

Dengan adanya putusan PTUN yang diputuskan pada Selasa (14/5/2019), lanjutnya, lahan itu sudah dinyatakan milik PT BPH. Sehingga penerbitan sertifikat hak pakai dinilai cacat prosedur.

Bahkan yang menarik dari putusan majelis hakim PTUN terkait konsinyasi lahan 91 dan 94 yang peruntukannya untuk pembangunan taman kota atau sarana kepentingan umum.

“Di persidangan disebutkan secara perundang-undangan dalam Kepres Nomor 55 tahun 1993, itu bukan bagian dari kriteria kepentingan umum. Taman Kota bukan dari kepentingan umum, sehingga tidak bisa dilakukan pembebasan,” terang Damianus.

Terkait Agung Podomoro, Damianus menjelaskan mereka datang sebagai saksi yang dihadirkan. Dalam keterangannya sebagai saksi, pihak Agung Podomoro menyatakan lahan yang dibebaskan oleh Agung Podomoro kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI, tidak termasuk lahan PT BPH.

“Total lahan BMW itu ada 20 hektare. Dari jumlah tersebut, ada lahan seluas 6,5 hektare milik PT BPH. Jadi sisanya sudah dibebaskan Agung Podomoro. Dan dinyatakan dengan tegas, tanah yang disengketakan adalah milik PT BPH. Petanya menunjukkan milik PT BPH. Podomoro tidak membebaskan lahan itu melainkan BP3L Sunter yang melakukan pembebasan,” papar Damianus.

Sederhananya, PT BPH ingin tanahnya dikembalikan. Perusahaan tersebut tidak ingin mengambil dana pembebasan lahan yang masih ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Kita enggak pernah ambil dananya. Dana konsinyasi masih ada di Pengadilan Jakarta Utara. Silakan diambil. Ketika konsinyasi itu, PT BPH tidak tahu menahu. Kita tidak diajak musyawarah sesuai ketentuan berlaku. Tiba-tiba dikonsinyasikan tanpa sepengetahuan pemilik lahan,” ungkap Damianus.

Karena itu ia sangat heran dengan pernyataan Anies bahwa Pemprov DKI sudah menang atas gugatan perdata terhadap lahan tersebut. Yang ia tahu, Pemprov DKI mengajukan perlawanan terhadap putusan PTUN yang memenangkan PT BPH.

“Tetapi ini putusan belum inkrach karena masih proses banding. Jadi kalau dikatakan punya siapa perkara yang dimenangkan sampai inkrach, ya belum ada,” pungkas Damianus.



Sumber: BeritaSatu.com