Tidak Punya KTP, Pendatang Baru di Depok Bisa Kena Pidana Ringan

Tidak Punya KTP, Pendatang Baru di Depok Bisa Kena Pidana Ringan
Pemudik menaiki bus Antar Kota Antar Provinsi yang menuju Provinsi Sumatera di Terminal Bus Jatijajar, Depok, Jawa Barat, Rabu 29 Mei 2019. ( Foto: Antara Foto / Fathur Rochman )
Bhakti Hariani / FMB Selasa, 11 Juni 2019 | 11:46 WIB

Depok, Beritasatu.com - Pendatang baru di Kota Depok yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari daerah manapun bisa dikenai pasal tindak pidana ringan (tipiring). Pendatang yang kedapatan KTP-nya luar Kota Depok, wajib mengajukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

"Kami sudah inspeksi ke beberapa titik kedatangan warga Depok. Nanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mencatat asal kedatangan dan tujuan kedatangan si pendatang ke kota ini," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (11/6/2019).

Kepada para pendatang ini, Idris mengatakan, juga akan ditanyakan mereka datang dari mana, mau apa di Depok dan berbagai pertanyaan lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga akan meminta para pendatang untuk membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal sesuai dengan ketentuan selama enam bulan.

"Kalau setelah enam bulan nanti akan kami minta surat pindah dari kelurahan asal mereka sebelumnya. Kalau tidak membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal, kami bisa meminta untuk dipulangkan ke alamat lamanya," tutur Idris.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Misbahul Munir, menerangkan, pihaknya melakukan operasi yustisi kependudukan di sejumlah titik, yakni Terminal Jatijajar, Stasiun Depok Lama, serta Stasiun Depok Baru.

Selain di tiga lokasi tersebut, kata Munir, pihaknya juga akan secara berkala melakukan operasi di titik-titik lainnya di 11 kecamatan sekota Depok.

"Kami memiliki program operasi yustisi sebanyak 22 kali dalam setahun, termasuk pascalebaran ini kami akan lakukan di 11 kecamatan," kata Munir di Balai Kota Depok.

Diakui Munir, pihaknya acap kali sulit mendata para pendatang karena banyaknya pintu masuk menuju Kota Depok ini.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengimbau para pendatang yang akan datang ke Depok memiliki kompetensi sehingga tidak menjadi beban untuk kota ini.

Adapun kompetensi standar yang dimaksudkan wakil wali kota misalnya ijazah perguruan tinggi atau minimal SMK, atau setidak-tidaknya memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh para pemberi kerja.

"Kalau tidak punya kompetensi nanti jadi beban juga buat kami," ujar Pradi.



Sumber: Suara Pembaruan