Pengamat Ragukan Kinerja 16 Pejabat Baru DKI

Pengamat Ragukan Kinerja 16 Pejabat Baru DKI
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. ( Foto: Beritasatu.com/Lenny Tristia Tambun )
Erwin C Sihombing / YUD Selasa, 9 Juli 2019 | 16:26 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Kinerja 16 pejabat eselon II yang telah dilantik Gubernur Anies Baswedan, Senin (8/7), diragukan. Pasalnya mereka masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Sulit untuk melakukan akselerasi menjelang berakhirnya tahun anggaran yang tidak kurang dari empat bulan lagi.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengaku pesimistis, 16 pejabat yang dilantik, khususnya yang mengisi pos strategis bisa segera mengeksekusi program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Mereka baru dilantik Juli sedangkan pertanggungjawaban tahun anggaran dilakukan November 2019 ini. Dalam rentang waktu empat bulan ini mereka itu masih mempelajari RPJMD. Belum bisa apa-apa masih mengumpulkan data saja. Belum sampai tahap eksekusi," kata Trubus, di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Pencapaian serapan anggaran DKI sejauh ini masih berada di kisaran 82 persen. Belum optimalnya serapan tersebut lantaran terlalu lama pos strategis dibiarkan kosong atau diisi oleh pelaksana tugas yang kewenangannya terbatas. Terlebih pejabat baru seperti Kadis SDA juga memiliki persoalan serupa pejabat yang diganti yakni, pembebasan lahan.

Menurut Trubus wajar-wajar saja jika Gubernur Anies menginstruksikan Kepala SKPD yang baru untuk segera bekerja. Tetapi secara implementasi mereka juga membutuhkan waktu untuk memahami RPJMD dan situasi di lapangan.

"Harapan beliau oke, tetapi implementasinya jauh," ucapnya.

Sekalipun begitu, Trubus mengapresiasi langkah Gubernur Anies yang berupaya mencari pejabat yang kompeten melalui seleksi yang ternyata memakan waktu tidak singkat. Ke depan, dia memandang sebaiknya DKI memiliki skala prioritas dalam mengganti pejabat.

"Sebaiknya untuk SKPD yang bersifat teknis, yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan publik dijadikan prioritas untuk segera mengisi jabatan, dan pergantian jabatan tidak harus serentak," tekan dia. 

 



Sumber: Suara Pembaruan