Rencana Penataan PKL Trotoar Mengacu Hong Kong dan New York

Rencana Penataan PKL Trotoar Mengacu Hong Kong dan New York
Pedagang kaki lima berjualan di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / FMB Sabtu, 7 September 2019 | 14:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Dinas Bina Marga DKI, Hari Nugroho mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sedang menyusun roadmap penataan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar yang ada di seluruh wilayah Jakarta.

“Kalau masalah PKL baru dibuat roadmapnya. Otomatis trotoar potensial yang bisa ditempatkan PKL pastinya yang memiliki lebarnya yang besar,” kata Hari Nugraha, Sabtu (7/9/2019).

Ia menegaskan dalam penataan PKL di trotoar, keberadaan PKL tidak boleh mengokupasi hak pejalan kaki. Maka, bila lebar trotoar hanya sekitar 1,5 meter, tidak mungkin dibiarkan PKL mengokupasi trotoar. Karena trotoar dengan lebar 1,5 meter sudah menjadi hak pejalan kaki.

“Lebar trotoar yang ideal itu minimal 1,5 meter. Kalau lebarnya sudah 1,5 meter, ya trotoarnya untuk pejalan kaki. PKL enggak boleh di sana. Tetapi kalau trotoar lebarnya enam meter sampai delapan meter, masih ada ruang, ya kita memanusiakan orang juga. Anda boleh berdagang, namun dengan catatan tempatnya yang rapi dan ramah lingkungan,” terang Hari Nugraha.

Karena itu, untuk penentuan desain PKL diserahkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI. Karena Gubernur DKI, sudah memberikan referensi kios PKL yang berada di luar negeri.

“Yang menyusun desainnya itu Dinas KUMKMP DKI langsung. Kalau Pak Gubernur referensi ada kota yang sudah bagus model kios PKL-nya. Nah beliau bilang, kami tinggal contoh referensi yang bagus yang mana. Kayak di New York. Saya kemarin ke Hong Kong, model kios PKL sudah kayak kotak. Begitu selesai jualan, pulang dia. Jadi tidak permanen atau menetap di trotoar,” jelas Hari Nugraha.

Diharapkannya, penataan kios PKL di trotoar yang memiliki lebar yang luas dapat seperti di beberapa kota di luar negeri. Waktu berjualan PKL dibagi menjadi tiga shift. Yaitu pagi, siang dan malam dengan produk dagangan yang berbeda. Ketika selesai, mereka akan memindahkan kiosnya untuk bergantian dengan PKL yang lain. Mereka juga diwajibkan menjaga kerapihan, kebersihan dan keindahan trotoar.

“Kalau di sini, diharapkan, PKL yang pagi jualan untuk makanan pagi. Selesai jualan, mereka pulang. Lalu siang, PKL lainnya menjual makanan siang. Selesai, mereka pulang. Begitu juga malam, PKL menjual makanan malam. Selesai, bubar. Trotoar kosong. Jadi tidak ada yang menetap di trotoar, mandi dan tidur di situ. Jadi kita memanusiakan namun harus pakai aturan yang jelas,” papar Hari Nugraha.

Dengan demikian, Hari menegaskan PKL boleh berjualan di atas trotoar jenis tertentu dan dengan berbagai syarat yang ditentukan terutama kebersihan, kerapihan, hingga keramahan lingkungan.

"Trotoar kami sudah pakai andesit-granit, ada yang stem konkret, tiba-tiba disiram kopi, bakso kan sayang. Saya juga sudah sampaikan pada Dinas UMKM dan Wali Kota tolong yang dibina loksem-loksem itu diberikan edukasi supaya nanti berubah. Kan dia kan jualan itu kan harus meningkatkan kualitas juga dengan mengubah diri," turut Hari Nugraha.

Sekali lagi, tambah Hari Nugraha, penentuan lokasi berjualan bagi PKL, masih dalam tahap pembahasan roadmap, termasuk PKL yang seperti apa yang bisa berjualan di atas trotoar.

"Ini roadmapnya baru digodok mana yang boleh dan tidak di mana saja. Tapi kalau yang kecil 1,5 meter itu haknya pejalan, tidak bisa lagi. Lapaknya juga nanti dirancang oleh Dinas UMKM," ungkap Hari Nugraha.

Sebelumnya, pasal 25 ayat 1 dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Pasal tersebut menjadi landasan Gubernur DKI Jakarta mengatur dan mengelola PKL di Jakarta, termasuk alih fungsi di atas trotoar.

Putusan itu bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 dan dibacakan pada 18 Desember 2018.

Putusan MA yang memenangkan gugatan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana dan Zico Leonard itu dikarenakan kebijakan demikian dinilai bertentangan dengan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mereka menggugat Perda Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum, pasal 25 ayat 1, tentang kewenangan gubernur DKI Jakarta memberikan izin trotoar dan jalan sebagai tempat usaha PKL. Putusan Mahkamah Agung mengamanatkan Perda Nomor 8/2007 pasal 25 ayat 1 tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku.



Sumber: BeritaSatu.com