Tunggakan BPJS Kesehatan di Jakut Rp 18,6 Miliar

Tunggakan BPJS Kesehatan di Jakut Rp 18,6 Miliar
Pihak BPJS Kesehatan menjelaskan mengenai sejumlah rumah sakit yang akan habis masa akreditasinya di Kantor BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Carlos Roy Fajarta Barus )
Carlos Roy Fajarta / YUD Kamis, 12 September 2019 | 19:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Jakarta Utara menyebutkan sampai Agustus 2019 jumlah peserta mandiri yang melakukan tunggakan iuran mencapai 29.000 jiwa dengan nilai tunggakan mencapai Rp 18,6 Miliar.

Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Jakarta Utara, Dian Sri Rahayu menyebutkan hingga 7 Agustus 2019 (termasuk tunggakan tahun sebelumnya) tercatat masih ada 18.391 peserta atau 29.088 jiwa yang menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp 18.639.339.842.

Tercatat untuk kategori kelas I sebanyak 7.186 peserta atau 10.867 jiwa menunggak dengan tunggakan sebesar Rp 10.206.749.127. Untuk kelas II tercatat 4.767 peserta atau 8.025 jiwa dengan nilai tunggakan sebesar Rp 4.910.222.802. Sedangkan untuk kelas III tercatat ada 6.438 peserta atau 10.196 jiwa dengan tunggakan sebesar Rp 3.522.367.914.

Sedangkan untuk tunggakan periode Januari hingga Agustus 2019 untuk Badan Usaha Swasta mencapai Rp 1.977.870.858 (1,97 Miliar) dan Rp 10.321.172.838 (Rp 10,32 miliar) untuk kategori Peserta Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja.

"Kita terus melakukan sosialisasi kepada para peserta yang melakukan tunggakan agar segera melakukan pelunasan. Pasalnya sejak Desember 2018 lalu peserta mandiri yang tidak membayar iuran sudah tidak bisa menikmati fasilitas dari BPJS Kesehatan saat hendak berobat hingga ia melunasi tunggakan nya," ujar Dian, Kamis (12/9/2019) di Jakarta Utara.

Di kota Jakarta Utara sendiri tercatat hingga 1 Agustus 2019 ada sebanyak 2.179.407 jiwa terdiri dari 889.721 jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemprov DKI Jakarta, 324.991 jiwa PBI yang dibayarkan oleh APBN, 676.131 jiwa Pekerja Penerima Upah, 60.426 jiwa Aparatur Sipil Negara (ASN), 35.051 jiwa pegawai pemerintah, 161.003 jiwa Peserta Bukan Penerima Upah, dan 32.084 jiwa Peserta Bukan Pekerja.

Kepala BPJS Kesehatan Jakarta Utara, Parasamya Dewi Cipta menyebutkan untuk mengurangi defisit akibat tunggakan peserta BPJS Kesehatan pihaknya tengah melakukan program donasi iuran JKN-KIS yang disebut crowd funding.

"Peserta program crowd funding ini bisa dilakukan donasi perseorangan, badan usaha, lembaga atau badan lainnya. Untuk badan usaha bisa memasukkan donasi ini sebagai program tanggung jawab sosial (CSR) mereka dengan perjanjian kerja sama yang disepakati," kata Dewi.

Fenny Wongkar salah satu pemilik usaha optik di daerah Sunter menyebutkan pihaknya tertarik untuk mengikuti program crowd funding BPJS Kesehatan Jakarta Utara. Ia membayarkan sebesar Rp 8,1 juta untuk 16 Kepala Keluarga atau 34 jiwa pada periode September-Desember 2019. 



Sumber: Suara Pembaruan